Pohon, Politik, dan Imajinasi

(Terbit di Lampung Post, 25 September 2014)
oleh : Dharma Setyawan
Alumnus Pascasarjana UGM, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir

Pohon menjadi cerita kekuasaan yang menarik. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, penanaman pohon dikonsepsi sebagai upaya pengembalian hak alam. Disisi yang lain pohon adalah subjek yang menjadi masalah tersendiri dalam beberapa sisi. seperti politik, agama, dan Lingkungan Hidup. Pohon bukan saja soal lingkungan hidup, tapi sejarah yang bercecer dengan imajinasi politik. Dalam konflik kekuasaan yang lain, pohon menjadi imajinasi politik antar bangsa yang saling bergejolak. ‘Pohon’ contohnya menjadi cerita mitologi dan kekuasaan  bagi Zionos Yahudi. Kepercayaan mitologi Agama Yahudi—yang juga dilegitimasi oleh Islam—membawa keyakinan kuat tentang pohon keselamatan saat perang ‘Armageddon’ dimasa depan. Perang besar terakhir ini dipercayai oleh kepercayaan Yahudi sebagai perang yang melibatkan seluruh dunia. ‘Pohon Ghorqod’—pohon yang banyak ditanam sebagai pohon keselamatan—menjadi kepercayaan untuk kemenangan Zionis dalam  menyelamatkan bangsa Yahudi dari kepunahan. Keyakinan Zionis terhadap kesaktian pohon itu diamini dengan menanam pohon tersebut sejak 1984.
Presiden AS Ronald Reagan melakukan pertemuan tahun 1984 dengan pelobi senior Yahudi Tom Dine dari American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Reagen berucap,”Anda tahu, saya berpaling kepada nabi-nabi kuno perjanjian lama dan tanda-tanda yang meramalkan perang Armageddon”. Reagen sangat mempercayai perang tersebut akan dating dengan membawa misi suci agama. Penerus Reagen kemudian diketahui George H.W Bush, William J. Clinton dan George W. Bush. Meminjam ungkapan A. Syafii Ma’arif (2013), mitologi agama telah menjadi kekuatan legitimasi perang untuk memaksa mereka saling berkuah darah. Penajaman kepercayaan pohon dalam politik kekuaasaan bangsa-bangsa, di kuatkan oleh Islam dengan sebuah hadist,”tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka. Sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon berkata : “ Hai Muslim! Hai hamba Allah! Ini Yahudi di belakangku kemarilah, bunuhlan dia! Kecuali pohon Ghorqod, maka, itu adalah dari pohon-pohonnya orang Yahudi”(HR Muslim).
Contoh pohon dalam gejolak kekuasaan yang lain. ‘Pohon Hitler’  atau pohon ‘ek’ begitulah rakyat Polandia menyebut. Pohon yang menandai sejarah pendudukan Nazi selama Perang Dunia II. Jerman Nazi menyerbu Polandia pada 1 september 1939, sehingga mengobarkan PD II. Enam juta orang Polandia meregang nyawa dan sekitar 3 juta orang Yahudi tewas atas intruksi pembunuhan massal oleh Hitler. ‘Pohon Hitler’ adalah sejarah reboisasi penuh darah bagi rakyat Polandia. Rakyat mengenang Pohon itu sebagai sebuah ketakutan yang akut. Tahun 1942 orang Jerman membawa bibit satu pohon ‘ek’ dan menanamnya ke pusat kota. ‘Pohon Hitler’ ditanam untuk menandai hari kelahiran Hitler dimana bibit pohon berasal dari Baunau am Inn, Austria—tempat Hitler dilahirkan. Tidak ada yang salah dari pohon ‘ek’ tersebut, tapi rakyat Polandia terlanjur mengingat sejarah yang pahit melihat pohon ‘ek’ sebagai symbol kematian.
Pohon juga menjadi kepercayaan tahayul yang hampir sama disebut Tan Malaka sebagai Logika Mistika. Kepercayaan orang-orang Jawa terhadap pohon sebagai tempat sakral, tempat yang harus diberikan sesajen—persembahan dalam bentuk makanan—sampai tempat ritual di masa lampau. Pohon telah menjadi kutukan bagi kepercayaan Nusantara lama, saat pohon dibiarkan begitu saja. Dalam tafsir modern tentang kepercayaan ini, masyarakat Jawa pada dasarnya lebih menghargai kelangsungan alam karena tidak berani menebang pohon—akibat sakralisme pohon. Namun sjak Belanda hadir di Indonesia penebangan pohon-pohon di hutan kian marak diiringi revolusi Industri yang kian pesat.
Pohon dan Komunikasi Politik
Imajinasi manusia tentang pohon tidak akan pernah selesai sampai di sini. Sejarah bangsa-bangsa adalah sejarah yang menggambar proses politik yang selalu melibatkan alam semesta—khususnya pohon. Pohon dalam wacana politik begitu beragam termasuk pemimpin negara. Soekarno dalam kunjungannya ke Mekkah, merasakan panasnya kawasan padang Arofah. Sehingga suatu ketika Soekarno menawarkan kepada Raja Arab Saudi untuk menanam pohon. Pohon ‘Soekarno’ yang kini mereka kenal adalah sebuah imajinasi Soekarno tentang pohon sebagai narasi persaudaraan politik. Pohon “mimba, imboatau imba” didatangkan langsung oleh Soekarno beserta ahli tanaman ke padang Arofah yang tandus. Di tanah yang gersang itu ada pipa-pipa yang mengairi pohon agar hidup sebagaimana tumbuh di wilayah Indonesia yang subur. Kini orang melihat pohon Soekarno itu tumbuh rapid an subur sebagai penyejuk.
Konon, “revolusi hijau’ yang dilakukan oleh Fidel Castro di Kuba adalah ide Soekarno. Dengan bangganya Castro mengaku sebagai murid gerakan revolusi melawan imperialism dan neo-kolonialisme. Bung Karno berkunjung ke Havana pada tanggal 9 -14 Mei 1960. Bung Karno memberi saran kepada Castro sebagai perdana Menteri dan Che Guevara sebagai Gubernur Bank Nasional negara Kuba untuk menanam tembakau dan pohon jarak. Revolusi Hijau tidak hanya disitu, Kuba adalah negara yang paling siap membangun infrastruktur kesehatan paling modern. Revolusi Hijau sukses membangun surplus pertanian juga menjaga kualitas air dan tanah di Kuba. Walaupun diembargo Amerika sejak tahun 60-an. Kuba tetap kokoh dengan kemandirian ekonominya.
Pohon dan Imajinasi
Pohon dalam narasi Soekarno jauh mengalir sebelum idenya ditawarkan ke Mekkah dan Kuba. Sebagai seorang arsitek, Soekarno juga seorang Jawa. Soekarno melihat pohon sebagai imajinasi modern. Evolusi ‘Jawa-centrisme’menarasikan pohon sebagai tempat bernaung untuk berfikir bukan lagi sesuatu yang harus di sembah layaknya kepercayaan Jawa masa lampau. Saat pembuangan di Ende Flores 1934-1938, Soekarno banyak merenung dibawah pohon Sukun. Pohon itulah yang mengilhami Soekarno hingga mencetuskan ide tentang 5 butir Pancasila. “Di pulau flores yang sepi, dimana aku tidak memiliki kawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-ham lamanya di bawah sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dan tahukan kamu, kata “Esa’ yang artinya satu merupakan bahasa masyarakat Ende yang kini melekat dalam sila 1 Pancasila” Ucap Soekarno.
Jauh di bumi Madiba (baca : Nelson Mandela), ‘Baobab’ adalah pohon khas di Afrika yang tumbuh hingga ukuran sangat besar. Saat Nelson Mandela meninggal, angin duka menghampiri pohon Baobabuntuk menggambarkan benteng keteduhan bagi rakyat Afrika Selatan. “Baobab besar telah rubuh, tetapi akarnya akan memelihara tanah untuk selamanya”, begitulah slogan besar Kongres Nasional Afrika (ANC). Pohon dalam sejarah ikut mewarnai peristiwa politik yang terjadi. Hitler, Soekarno, Nelson Mandela dan jauh para Nabi memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan pohon. Kita yang hidup dimasa kini harus melihat pohon sebagai bagian dari nyawa kemanusian kita. Selama kita mau menanam pohon, selama itu kita ikut menghargai bagian dari keberlangsungan kehidupan.

 

Ridho Tentang Muda?

oleh : Dharma Setyawan
Dosen STAIN Metro, Ketua Komunitas Hijau
Terbit di Lampung Post, Jumat 29 Agustus 2014

“Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak karena fungsi hidupnya hanya beternak diri (Pramoedya Ananta Toer)
Kita masyarakat Lampung sedang berisik bicara soal pemimpin muda. Tentang ‘muda’—semangat, umur dan rekam jejak—menjadi ukuran dan persoalan serius di politik lokal Lampung. Kita tidak sedang bermain dadu dalam politik, kita sebaiknya berangkat dengan keseriusan yang nyata. Pelbagai nada optimis dan pesimis sedang diperbincangkan jika menyangkut orang muda. Orang banyak menyebut semangat pemuda adalah semangat sedang tumbuh bukan semangat kematangan sebagaimana yang selalu diyakini para kaum tua. Lebih tertantang ‘muda’ selalu dianggap modal semangat  yang belum dibuktikan dengan tindakan nyata. Soal muda kembali diragukan hadirnya pasca terpilihnya M. Ridho Ficardo sebagai Gubernur Lampung. Tidak tanggung-tanggung pemuda tampan ini dinobatkan sebagai Gubernur termuda se-Indonesia dengan umur 34 tahun. Setidaknya 2014 ini riuh ‘muda’ menjadi trend politik tersendiri untuk mewujudkan ide segar bahwa ‘yang muda yang memimpin’. Sebelumnya, pemimpin muda muncul sebagai bentuk kontestasi politik yang diragukan. Pada pemilu 2009 misalnya pemimpin muda masih dianggap hal yang remeh akibat belum ada thesis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila yang muda memimpin daerah. Jika menilik sejarah, Soekarno memimpin Indonesia di umur 44 tahun, Mohammad Hatta menjadi wakil presiden berumur 43 tahun, Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pertama diumur 34 tahun, dan sejarah pemimpin termuda adalah Arnold Baramuli menjadi Gubernur Sulawesi Utara tahun 1960 pada umur 29 tahun. Walaupun saat kemerdekaan pemilihan pemimpin belum seperti sekarang—demokrasi rakyat—namun semakin banyak muncul pemimpin muda diberbagai daerah. Sebut saja Ridwan Kamil Bandung 42 tahun, Bima Arya Sugiharto Bogor 41 tahun, Nurdin Abdullah Bantaeng 49 tahun. Nama-nama di atas memberi optimisme kepada publik atas prestasi awal dan hadirnya asa perubahan yang lebih baik.
Laku Politik Ridho
Ridho punya pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap enteng. Tantangan utama Ridho adalah memimpin propinsi tanpa ada rekam jejak kepemimpinan di kabupaten atau kota di daerah Lampung. Berbeda dengan Ridwan Kamil yang memulai dari wilayah kota Bandung atau Tri Rismaharini memulai dari Surabaya. Ridho ditantang memperbaiki Lampung dengan segala permasalahan yang berada di kabupaten kota. Sinergitas dengan pemimpin-pemimpin kabupaten dan kota inilah yang harus ditekuni pelan namun pasti agar Lampung berbenah dan terus berbenah. Jika Ridwan Kamil bermula membangun ide  dengan  gerakan Indonesia berkebun, komunitas urban, arsitek dan komunitas-komunitas pemuda lainnya. Ridho berangkat dari Partai Politik yang konsistensi programnya jamak sulit dirasakan oleh publik. Ridwan Kamil sadar bahwa komunitas muda Bandung adalah potensi besar perubahan. Muda dan kreatifitas dipadukan untuk membuat perubahan berangkat dari bawah. Berbeda juga dengan Jokowi, Ridho adalah orang yang yang terlihat elitis—perilaku politik yang masih dirasakan tingkat grass root. Jokowi dengan perilaku apa adanya di Kota Solo mampu menarik simpati warga Jakarta sehingga citra politik Jokowi lebih moncer sampai kini level nasional. Begitupun dengan Nurdin Abdullah di Bantaeng, posisi Ridho bisa dikatakan hampir lebih baik tapi programnya kalah baik dengan Prof. Lulusan Jepang tersebut. Setidaknya Lampung adalah level Propinsi yang posisinya lebih terkenal dari pada daerah Bantaeng yang sangat tidak familiar. Namun secara jaringan Nurdin lebih progresif dengan bekerjasama dengan Jepang untuk membantu program-progam di daerah. Relasi Nurdin yang jauh di Timur Indonesia di jawab dengan jaringan level dunia. Ridho dengan beberapa pemimpin muda di atas adalah satu gambaran yang bisa dikatakan tidak seimbang antara level propinsi dan kabupaten kota. Tapi menyangkut muda ‘Ridho’ adalah harapan kaum muda dan masyarakat Lampung yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.
Idealisme Ridho
Dengan banyaknya pemimpin muda di daerah yang terpilih. Publik mencoba merespon bahwa era pemimpin muda tidak dapat disanggah lagi. Yang harus dilakukan adalah menjaga dan terus mendorong bahwa muda itu identik dengan perubahan. Narasi yang dibangun Ridho harus menjangkau publik dengan cepat dan tepat. Optimisme Ridho untuk konsisten dengan apa yang akan dibangun dan apa yang telah diputuskan harus dikawal dengan benar. Sebagai contoh program membangun transportasi Kereta Api untuk menghubungkan antar kabupaten. Dan juga keputusan menghentikan sementara proyek Kota Baru yang digagas oleh Gubernur lama. Pekerjaan Rumah Ridho tersulit adalah mentransformasikan ide-idenya untuk menjangkau komunitas-komunitas sehingga pembangunan terjadi bukan hanya dari atas, tapi juga berangkat dari bawah. Muda yang disandang Ridho adalah idealisme yang laiknya dibuktikan dengan kerja. Sebagaimana Tan Malaka berucap,“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda”. Selamat bekerja Bung Ridho!

Kata, Kota, dan Kekuasaan

oleh : Dharma Setyawan
Ketua Komunitas Hijau, Alumnus S2 UGM
 Terbit di Gagas Voting, Lampung Post 20 Agustus 2014
Kata, Kota, dan Kekuasaan
Ribuan ‘kata’ berhamburan saat kampanye. ‘Kata’ menjadi jajanan strategis dalam membantu proses berlangsungnya gesekan politik yang kita rasakan. Anasir-anasir yang muncul dalam ruang ‘kata’ memiliki dampak negatif yang panjang. Lebih-lebih di kota dimana ‘kata’ memberikan janji-janji kesejahteraan bersamaan dengan jenuhnya kemiskinan, trotoar, kemacetan, sampah, baliho para caleg, anak jalanan, dan kota yang telah lama sesak nafas. Produksi ‘kata’ di tubuh kota juga semakin tak terbendung. Mereka-mereka yang memiliki kemampuan ‘berkata’ laku untuk diperjualbelikan bersama dengan meriahnya ruang kampanye. Ternyata ‘kata’ tidak mengenal bulan puasa, menahan diri dan menikmati kekhusukan bulan Ramadhan. ‘Kata’ terlalu liar untuk diatur. Setidaknya di pemilu ini elit kita mengambil jalan terjal dengan lalu-lintas kata yang keruh dan becek seperti, ‘akurapopo, aku ora iso opo-opo, presiden boneka, sinting, rakyat bodoh, potong kemaluan, dan kata-kata liar lainnya’.
Filsuf Jerman Johann Gottfried Herder melihat kata-kata bermula sebagai imitasi dari teriakan hewan-hewan liar atau burung. Ahli sejarah linguis Max Muller (1861) menerbitkan daftar spekulatif teori tentang asal muasal kata/bahasa. Seperti teori bow-bow meniru suara hewan, pooh-pooh akibat interjeksi emosional, ding-dong akibat getaran resonansi alami, yo-he-ho kata yang muncul dari kegiatan kerjasama, dan ta-ta yaitu kata yang muncul secara manual. Dari beberapa teori yang diungkapkan Muller kata yo-he-ho yang paling menarik, ‘yo-he-ho’ ibarat perpaduan sehingga memunculkan tatanan bahasa yang indah. Hal ini bisa kita dapati pada perpaduan bunyi benda-benda alam atau dalam masyarakat primitive isyarat untuk bergotong royong. Dalam wajah modernis berkembang ke dalam alunan alat musik. Dalam mitologi, ditemukan bahwa kata diajarkan Tuhan kepada Adam. “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada mara malaikat” (Al-baqoroh: 31). Kemudian Adam mengejawantahkan sendiri sampai kepada keturunannya yang memproduksi kata begitu banyak.
Kata dalam Kota
Di dalam ‘kota’ terjadi produksi kata yang masif. Komunitas urban membuat produksi kata semakin bergairah. ‘Kota’ terlalu serius merudapaksa kata menjadi jajanan bak angkringan dipinggir jalan, sedangkan desa terlelap nyaris tanpa diksi. Di Pemilu 2014 ini kota bertaburan kata, semua orang berebut berkata, televisi, radio, facebook, twitter, penyair dan yang tidak mungkin ketinggalan bahkan terdepan adalah politisi yang memproduksi kata mencemari ‘kesolehan sastra’. Emha Ainun Najib (baca : Cak Nun) mengungkapkan dengan puisi atas fenomena pemilu. Para politisi menabur kata dalam baliho-baliho di ujung jalan. Cak Nun bersyair; aku melihat wajahmu/menghiasi kota-kota dan desa-desa/terpampang sangat besar/Diratusan  titik di jalan-jalan besar/maupun di pelosok-pelosok/engkau meminta agar aku mencontrengmu/dan aku siap untuk itu, aku siap mencontrengmu/tapi siapakah engkau ini? Kita belum berkenalan/
Hanya sedikit kata yang mampu memberi kewarasan kota saat musim-musim kampanye. Dan sastra memberi ruang tersendiri dalam antithesis produksi kata para politisi. Polusi kata dalam kota adalah sampah yang berceceran dan hanya penyair yang selalu membenahi dalam sepi. Bahkan kota banyak para ulama, cendekiawan, intelektual menaburkan kecerdasannya untuk melegitimasi sarunya ‘kata’ musim kampanye.  Ditengah berdesaknya ‘politik kata’, para penyair berjasa dalam memberi kesadaran dengan kata sebagai bentuk alat perlawanan. Pertarungan kata menjadi media sendiri bagi para politisi dan penyair. Di satu sisi politisi dengan kata memberi harapan, impian dan masa depan yang gilang-gemilang. Di sisi yang lain penyair dengan kata memberi kesadaran, realitas dan bertahan dengan kenyataan. Sebagaimana WS Rendra berucap; Allah! Betapa Indahnya sepiring nasi panas/semangkuk sup dan segelas kopi hitam/.
Kuasa Sastra
Ironinya tidak banyak rakyat kita yang mengobati diri dengan bertradisi sastra. Selalu saja mereka menjadi korban 5 tahunan, alat kesadaran tersebut bahkan semakin hilang saat mimbar-mimbar keagamaan di kotori oleh munculnya politisi. Di masjid, pesantren bahkan lembaga pendidikan para politisi berhasil menyelonong memenangkan pertarungan kata. Dalam sejarah Islam masyarakat memberi tempat tersendiri kepada para penyair. Dengan itu pertarungan kata menjadi titik kesadaran bagi masyarakat Mekkah saat Islam hadir. Tidak tanggung-tanggung para penyair mengagumi bahasa Al-quran yang mengandung sastra luar biasa. Kota Mekkah sebagai kota penyair meninggalkan jejak-jejak kewarasan bagi umat Islam dan peradaban manusia.
Sejarah juga mencatat negara-negara yang menghargai sastra juga menjadi bangsa pemenang. Jerman contohnya setiap tahun 95.000 buku di cetak per tahun, terdapat sekitar 300 teater tetap, 130 orkes professional antara Flensburg di utara dan Garmich di selatan, 630 museum seni rupa, 350 judul surat kabar. Mungkin juga tidak banyak yang tahu seorang sastrawan yang menemani perjuangan Nelson Mandela memperjuangkan hak asasi manusia melalui jalur politik African National Congress (ANC) yaitu Nadine Gordimer. Seorang Nelson Mandela membutuhkan narasi sastra Nadine dalam upaya memberi legitimasi perjuangan dengan syair-syair yang menggugah. Dia Menulis cerpen, novel dan esai. Berbagai penghargaan dunia dia raih dalam kerja besarnya memperjuangkan keadilan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Nadine mengatakan tugas seorang penulis adalah menyuarakan pembelaan terhadap mereka yang tertindas di bagian dunia manapun.
Kita juga mengenang Pramoedya Ananta Toer yang tergabung dalam Lekra (lembaga kebudayaan rakyat), teriakan yang kita ingat dari Pram adalah “sastra untuk rakyat”. Sastrawan besar abad ini yang tidak diakui di Indonesia tapi di puja oleh berbagai negara di dunia. Sebagai seorang penulis Pram mendukung ide-ide politik Soekarno dan menempatkan sastra sebagai kerja-kerja ‘kata’ yang membangun optimisme revolusi. Dengan ‘kata’ ide-ide Tan Malaka menggerakkan semangat pemuda tahun 1925. Tercatat kualitas kata para pendiri bangsa ini memiliki kemampuan sastra yang tinggi. Dengan ‘kata’ Soekarno membangun imajinasi yang hampir mustahil saat itu. M. Hatta dan M Natsir  pun tak mau kalah dengan rajin menuliskan pengetahuannya di surat kabar. Hadji Agus Salim, Sutan Sjahrir, DN Aidit, Sunjoto, Hamka, Wahid Hasym mereka adalah orang-orang yang cerdas memainkan pena.
Ketika ‘kata’ mampu menggugah ‘kota’—tempat bergumulkan kekuasaan—menjadi tempat beradab dan memberi tempat bagi kewarasan, di situlah kita semua mampu membangun keadilan yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kata, kota dan kekuasaan adalah imajinasi panjang, pergumulan yang serius dan narasi yang harus dimenangkan oleh rakyat seutuhnya. Jika sastra dipenuhi oleh emosional kekuasaan elit, produksi kata bukan hanya mencemari kota, tapi dampaknya sampai ke pelosok-pelosok desa. Sebagai penutup kita mengingat kembali apa yang diucapkan Rendra dalam sajak orang orang miskin 1978. Orang-orang miskin di jalan/yang tinggal di dalam selokan/yang kalah di dalam pergulatan/yang diledek oleh impian/janganlah mereka ditinggalkan/!.

Tanah Untuk Rakyat

oleh : Dharma Setyawan
Ketua Komunitas Hijau, Alumnus S2 UGM
Terbit di Koran Editor, 08 Agustus 2014
Hiruk pikuk pilpres menjadikan kita absen terhadap isu-isu yang terjadi di berbagai daerah. Konflik sengketa tanah terjadi antara warga dan petani pemilik tanah di Karawang dengan salah satu perusahaan pengembang, PT. Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP). Perusahaan mengklaim kepemilikan tanah seluas 350 hektar yang berlokasi di 4 Desa; Margamulya, Wanakerta, dan Wanasari, Telukjambe Barat di Kabupaten Karawang. Pihak-pihak yang peduli terhadap hak-hak rakyat ini, harus mendesak Capres terpilih untuk memberi keadilan dan ketegasan presiden ke depan bicara ‘Tanah”.
Sepanjang bulan Juni sudah ada beberapa kasus dimana warga mendapat tindakan diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat diantaranya yaitu penggusuran paksa, penangkapan terhadap 8 orang, dan kekerasan terhadap warga Karawang yang bersengketa dengan pengembang yang terkenal dengan sebutan Agung Podomoro Land tersebut. Di tempat lain, Kriminalisasi juga terjadi terhadap 6 orang warga Ulu Kabupaten Musi Banyu Asin di Taman Marga Satwa Danku (Sumatera Selatan). Kejadian ini mengakibatkan 1 orang meninggal buntut berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga dengan PT Agro Bukit (Agro Indomas Grup). Konflik tanah di daerah lainnya membutuhkan upaya bersama untuk mengungkap konflik tanah yang tidak ada ujung keadilan bagi rakyat miskin.
Tanah Milik Siapa?
Sejarah kerajaan di Nusantara tidak ada gagasan kepemilikan tanah secara individu. Seorang tuan tanah tidak memiliki tanah, dia memiliki petani-petani dan kelompok pengiring. Ketika sang Raja menjatahkan tanah kepada bawahannya, maka dia akan membawa petani dan rombongannya untuk mengusir penduduk dan menguasai tanah. Dengan hasil dari pertanian tersebut petani dan rombongan pengiring membayar pajak per kepala. (Onghokham: 2008). Gagasan kepemilikan tanah baru diperkenalkan oleh kekuasaan kolonial. VOC (Verenigden Oostindische Compaqnie) sebagai penguasa perdagangan hasil rempah-rempah memperkenalkan tantang kepemilikan tanah, dimana VOC memaksa tuan tanah untuk membayar pajak. Baru Inggris kemudian memperkenalkan hukum Barat bahwa seluruh tanah diserahkan kepada negara, dimana negara dapat menyewakan kepada kepala desa dan kepala desa menyewakannya kepada petani (Bernhard H.M Vlekke: 1961).
Ketika Indonesia merdeka muncullah kebijakan Land Reform (reforma agrarian) yaitu Nasionalisasi asset perkebunan yang pernah dikuasai Belanda dan diterbitkannya Undang-Undang  Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dengan membatasi kepemilikan tanah pribadi dan memberikan hak kepada setiap petani atas tanah. Namun karena para tuan tanah menghindari UUPA dengan berbagai cara, para petani kemudian di organisir oleh organisai petani yang berafiliasi politik seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Rukun Tani Indonesia (RTI), Persatuan Tani Indonesia (Petani) dan organisai lainnya. Partai Komunis Indonesia (PKI) contohnya menggunakan isu land reform untuk mempolarisasikan penduduk desa menjadi dua kelas bertentangan yaitu ‘tuan tanah’ (setan desa) dan ‘petani’. (D.N. Aidit, Kaum Tani Mengganyang Setan Desa: 1964). Ketika terjadi peristiwa G 30 S PKI, pembantaian kaum komunis sebagaian besar adalah pembantaian tuan tanah kepada petani miskin yang takut kehilangan tanahnya. Abdurahman Wahid (Gusdur) menyebutkan sekitar 40% properti perkebunan negara itu didapat dari merampas hak para petani miskin (Journal of Konsortium Pembaruan Agraria)
Perlawanan Rakyat
Tanah adalah satu prasyarat kekuasaan terpenuhi. Tanah dalam pemikiran Malik bin Nabi (1948) adalah satu unsur peradaban selain manusia dan waktu. Begitu pentingnya tanah sehingga falsafah jawa menyebut “sadumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati” yang berarti ‘satu sentuhan kening, satu jari luasnya bumi bertaruh nyawa’. Sadumuk bathuk dimaknai penghinaan berat, orang yang keningnya ditunjuk sebagai ungkapan tidak mampu berfikir. Dalam adat Jawa dikenal dengan istilah ‘amuk’.
Agus Sunyoto(2011) menjelaskan bagaimana Antonio Pigafeta, seorang pelaut Italia yang datang ke Jawa pada 1552 Masehi menyaksikan orang-orang Jawa melakukan ‘amuk’ beramai-ramai sampai korban amuk menemui kematian. Penghinaan oleh Kenpeteikepada rakyat selama pendudukan Dai Nippon juga berujung ‘amuk’ oleh rakyat Surabaya tanggal 11-13 September 1945 dalam bentuk penyerangan, penyembelihan Kenpetei sampai meminum darah mereka. Falsafah ini menandakan satu tekad manusia mempertahankan tanah sebagai hak mutlak.
Orang Madura memiliki  prinsip yang sama “tembang poteh mata angu’an poteh tolang” yang bermakna ‘dari pada putih mata lebih baik putih tulang’. Esensi makna prinsip tersebut dikenal dengan dari pada malu lebih baik mati. Masyarakat Madura memiliki tradisi ‘carok’ berkelahi sampai mati untuk menebus harga diri dan kehormatan yang diinjak-injak. Orang Bugis dan Makassar juga memiliki prinsir ‘Siri’ yaitu tradisi berkelahi dalam satu sarung dengan saling tikam menggunakan badik satu sama lain hingga salah satu tewas atau tewas keduanya. Pepatah tersebut dikenal “Uttetong ri-ade’e, najagainnami siri’ku (aku taat kepada adat, karena dijaganya siriku)
Tradisi-tradisi adat nusantara di atas adalah satu bentuk upaya mempertahankan hak mereka terutama saat-saat penjajahan terjadi. Walaupun dalam ranah hukum kontemporer saat ini tidak dibenarkan—setelah Indonesia merdeka dan memiliki hukum mengikat ke semua suku—namun tradisi di atas pernah dipegang erat oleh suku-suku di nusantara untuk mempertahankan tanah mereka. Perlawanan terjadi upaya hukum jelas mustahil akan member keadilan pada mereka. Sepanjang abad 18 dan 19 hampir tiap tahun terjadi pemberontakan petani local di Indonesia. James Scoot (2000) menyebutnya sebagai perlawanan sehari-hari (everyday forms of resistance).
Tanah Untuk Rakyat
Narasi Presiden tentang ‘tanah’ butuh penegasan. Mengingat UUPA tahun 1960 yang menjadi cita-cita founding fathers tidak ada upaya pemimpin saat ini untuk melaksanakan distribusi tanah ke petani miskin. Konflik yang terjadi di berbagai daerah selalu absen dari perbincangan publik.. Konflik di Karawang baru-baru ini, dan konflik yang sudah lama seperti di Riau, Lampung dan Kalimantan harus diselesaikan dengan memberi keadilan pasti kepada rakyat yang lelah dan selalu kalah dengan pemilik modal. Upaya untuk mencetak 2 juta lahan pertanian baru, masih dirasakan pesimis mengingat lahan pertanian tersebut akan dikelola oleh negara sebagai pemilik sah tanah. Jika upaya distribusi tanah ke petani miskin hanya janji-janji, sampai kapanpun yang memenangkan perebutan tanah sejak era kolonial sampai pemerintahan Indonesia saat ini adalah penguasa dan pengusaha. Persoalan lain adalah banyaknya hutan Indonesia yang dibabat habis oleh asing dan dijadikan perkebunan sawit dan karet. Ironinya, penguasaan hasil perkebunan pada akhirnya mengalir ke negara asing. Alih-alih bicara investasi, tanah, tanaman, dan hasil panen pada akhirnya memberi keuntungan untuk negara lain. Sipapun Presiden yang terpilih, tidak ada pilihan lain kecuali salah satu unsur peradaban ini direbut kembali dan menegaskan bersama bahwa “Tanah Untuk Rakyat”!

Menggagas Eco-city di Lampung

Oleh : Dharma Setyawan

Ketua Komunitas Hijau, Dosen STAIN Metro Lampung

Terbit di Lampung Post 26 Juni 2014 http://lampost.co/berita/menggagas-eco-city-di-lampung 

SEJARAH hadirnya kota tidak ada yang memprediksi, kapan kota itu lahir di tengah masyarakat? Asal-muasal kota hampir tidak ada yang menjelaskan secara final. Namun, sejarawan seperti Luis Mumford menyatakan bahwa lahirnya kota adalah sebuah misteri.

Luis Mumford berteori bahwa kelahiran sebuah kota merupakan produk evolusi sejarah yang panjang. Arnold Toynbee menyatakan sebuah kota terbentuk karena adanya kaum minoritas kreatif (creative minority) yang menggerakkan kota itu. Namun, Max Weber-lah yang mengungkapkan lebih panjang bahwa kota dibentuk oleh proses perkembangan kapitalisme dan merkantilisme, khususnya dalam bentuk transaksi-transaksi perdagangan, proses ekspor-impor, hingga pembentukan sistem perbankan dan keuangan.

Dalam sejarah Islam kata madinah atau kota merupakan bentuk dari sebuah kata tamaddun yang berarti adalah peradaban. Muhammad saw. menjadi sosok pertama yang mampu menciptakan tatanan masyarakat yang berkualitas dan hidup berdampingan dengan alam. Etika hidup manusia dan alam dibangun sejajar tanpa saling menegasi (menghilangkan). Madinah kemudian dikenal sebagai kota modern di zamannya. Di sini manusia hidup dengan aturan-aturan dan sangat menghargai lingkungan hidup.

Masalah Kota Seiring dengan hadirnya revolusi industri, kota sebagai bagian transformasi pramegapolitan adalah bentuk keangkuhan struktur wilayah yang paling banyak merusak ekologis. Kota terlalu sombong untuk memberikan rasa nyaman bagi semua pihak yang mendiami wilayah tersebut. Di Jakarta sendiri sebagai kota atau megapolitan terbesar di Indonesia, sampai hari ini terus menuai polemik dan bencana.

Jakarta yang awalnya hanya sebuah desa kecil yang disebut sebagai Bandar Sunda Kelapa, abad ke-17 hanyalah kawasan biasa. Namun, ketika tahun 1602 Belanda datang Sunda Kelapa berubah menjadi Batavia. Kemudian Belanda membentuk Verenigde Ostindische Compagnie (VOC) dan menjadikan Batavia sebagai pusat perdagangan internasional yang berkumpul pedagang dari penjuru dunia, termasuk Tiongkok, Arab, dan Eropa. (Moerdiman Reksomarnoto: 2006)

Kemudian pascakemerdekaan nama Jakarta lebih dikenal dan menjadi ibu kota Indonesia. Perkembangan kota Jakarta seluas 661,62 km² telah sesak dipenuhi manusia. Penduduk yang menghuni lebih dari 9 juta jiwa menimbulkan risiko ekologis. Dampak kerusakan lingkungan kota-kota di Indonesia menjadi permasalahan serius, ditambah absennya negara dalam memperbaiki keadaaan kota. Permasalahan banjir, macet, sampah, tata ruang semrawut, anak jalanan, kriminalitas, kawasan kumuh adalah contoh nyata dari mayoritas masalah kota.

Pattrick Geddes (1915) menyatakan perencanaan kota harus didasarkan pada pengetahuan tentang alam dan sumber daya suatu wilayah. Misalnya secara khusus ia memandang kawasan lembah sungai sebagai unit alami untuk menguji berbagai aktivitas yang berbeda terkait dengan kota. Dan juga Geddes telah meramalkan adanya pengaruh yang penting tentang perkembangan kota yang terdesak oleh teknologi dan mode transportasi. Ramalan ini semakin benar dengan hadirnya teknologi dan mode transportasi modern, kota yang tidak sadar menjaga “napas alam” selalu saja menuai masalah lingkungan yang kian parah. Modernisme teknologi bahkan tidak dapat menjamin kenyamanan hidup sebagaimana nyamannya manusia berdampingan dengan alam.

Eco-city di Lampung?Eco-city merupakan tren baru pembangunan kota di masa depan. Kota yang menjadi impian semua orang. Eco-city digambarkan sebuah kota modern, kehidupan manusia dikembalikan lagi dengan semangat untuk mau hidup berdampingan dengan alam. Beberapa agenda pemerintah yang harus dilakukan dalam penerapan eco-city adalah penyediaaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% sebagaimana undang-undang.

Menjaga kualitas air, dengan hukuman berat bagi mereka yang membuang sampah di kawasan aliran air. Di Singapura, taman kota memberikan kran air gratis siap minum untuk rakyat. Kemudian hal ini telah diadopsi oleh Depok dan Bandung. Menanam pohon di pinggir jalan sebagai bentuk penghijauan kota. Di lingkungan pendidikan termasuk universitas dikenalkan pendidikan adiwiyata, lingkungan pendidikan menjadi contoh nyata bagaimana mengubah pola pikir generasi selanjutnya untuk mau hidup dengan alam.

Eco-city tidak hanya menjamin kehidupan kota yang menghargai lingkungan hidup, tetapi juga kota yang memberi ruang bagi semua penghuninya untuk menjaga kualitas kesehatan. Eco-city memberi ruang untuk berolahraga di taman-taman kota, menikmati makanan sehat dan kembali hidup alami. Urban farming (petani kota) mulai diminati dan menjadi gaya hidup penghuni eco-city. Harapan besar mereka yang hidup di kota mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sayuran organik yang mereka tanam dengan cara hidroponik atau aquaponik.

Dalam respons teknologi eco-city mendorong pemerintah merencanakan mode transportasi yang efektif dan efisien. Transportasi massal yang ramah lingkungan menjadi kebijakan yang harus dilakukan. Penghematan terhadap energi dan kepastian mobilitas menjadi alasan kota harus mengubah transportasi pribadi ke transportasi massal sehingga integrasi dari kawasan kota satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan cepat.

Di kota-kota besar di Korea Selatan, monorail transportation (MRT) bahkan subway kereta bawah tanah menjadi andalan untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Di Indonesia, kereta dalam kota baru dihadirkan di Solo saat kepemimpinan Jokowi. Kereta produksi dalam negeri buatan Inka tersebut baru digunakan untuk kereta wisata dalam kota yang mampu menampung 400 orang. Di Jakarta dan Bandung baru akan dimulai pembangunan MRT. Pemerintah Bandung baru menyiasati kemacetan dalam kota dengan menggratiskan bus untuk pelajar dan pegawai pemerintah setiap pagi dan sore. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberi teladan dengan naik sepeda ke kantor wali kota.

Eco-city di Lampung seharusnya sudah dipikirkan sejak dini setidaknya oleh wali kota Bandar Lampung dan Metro. Dua kota di Lampung ini akan menjadi cikal bakal untuk kota-kota selanjutnya di Lampung tumbuh dan berbenah. Integrasi transportasi dan penghijauan kota harusnya menjadi agenda utama kedua kota bahkan memungkinkan menjadi blueprint eco-city di luar jawa. Apalagi Metro telah dinobatkan sebagai kota hijau terbaik se-Sumatera. Transportasi Metro—Bandar Lampung di masa depan semestinya sudah mengarah menggunakan kereta cepat. Eco-city di Lampung bukan mimpi, tapi seharusnya adalah misi untuk menghadirkan kehidupan kota yang hijau, sehat, dan modern. Semoga! n


Presiden Eco-leadership?

Terbit di Lampung Post 05 Juni 2014  http://lampost.co/berita/presiden-eco-leadership
Dharma Setyawan
Ketua Komunitas Hijau, Dosen STAIN Metro Lampung

TIDAK banyak pemimpin yang sadar menjaga lingkungan. Kemarahan Tri Rismaharini melihat Taman Bungkul rusak sebenarnya ekspresi wujud kecintaan seorang pemimpin menjaga lingkungan hidup. Taman Bungkul yang telah dinobatkan sebagai taman terbaik se-Asia Pasifik memang membanggakan. Melihat kerusakan Taman Bungkul sejauh 1 km akibat bagi-bagi es krim oleh sebuah perusahaan menjadi keprihatinan kita semua.

Penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) telah usai, kita semua juga memanen kotornya lingkungan akibat ulah calon pemimpin 5 tahun ke depan. Baliho, spanduk, striker, dan alat peraga kampanye lainnya membuat pohon, pinggir jalan, jembatan penyeberangan, dan tempat umum menjadi terlihat kumuh.

Tri Rismaharini telah membuktikan diri sebagai wali kota peduli lingkungan. Terbukti program-program yang berhasil dilakukan telah banyak melahirkan kebijakan pada pengelolaan lingkungan hidup. Seperti contoh pengelolaan sampah menjadi energi listrik, program urban farming (petani kota) dengan kota dapat menghasilkan surplus pangan.

Selain Tri Rismaharini, ada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang dikenal sebagai penggagas Indonesia Berkebun. Ridwan Kamil, yang sebelumnya dikenal sebagai arsitek internasional, telah lama mengutamakan aspek lingkungan hidup dalam desain gedung-gedung modern.

Pola eco-city kini telah dikembangkan untuk Bandung. Kota yang modern tapi juga ramah terhadap lingkungan. Ridwan Kamil memberi contoh kepada warga Bandung untuk bersepeda. Kebijakannya memberi fasilitas bus gratis pagi dan sore kepada pelajar dan pegawai negeri untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Pelarangan menebang pohon, mendirikan bangunan di kawasan air, pembangunan taman-taman tematik, juga penyediaan air siap minum gratis di sekitar taman.

Presiden Peduli Lingkungan?
Pemilu Presiden akan digelar 9 Juli nanti, banyak perubahan yang diharapkan rakyat terhadap visi dan misi presiden selanjutnya. Hal yang menjadi sorotan penting, bagaimana program ekonomi calon presiden untuk menyejahterakan rakyat? Jika melihat program ekonomi yang dilakukan presiden sebelumnya masih banyak hal yang dikritisi terkait pelanggaran, yaitu kerusakan lingkungan hidup.

Ekonomi Indonesia memang sedang tumbuh tapi kepada siapakah keuntungan pertumbuhan tersebut bermuara dan apa dampak lingkungan akibat pertumbuhan ekonomi tersebut.

Bung Hatta mengingatkan sejak lama bahwa selain demokrasi politik bangsa ini harus menjalankan demokrasi ekonomi. Bagai jatuh tertimpa tangga, rakyat selalu tidak mampu melawan hegemoni kelompok oligarki di bidang politik dan ekonomi.

Alih-alih bermimpi demokrasi ekonomi, demokrasi politik selalu dibajak para elite pengusaha dan rakyat memanen kerusakan lingkungan akibat elite penguasa yang melacur untuk memenangkan demokrasi politik.

Apa yang pernah diungkapkan John Perkins (2004) dalam bukunya Economic Hit Man, Amien Rais (2010) dalam buku Selamatkan Indonesia, bukanlah pepesan kosong. Demokrasi politik dari tingkat lokal sampai nasional dicengkeram kekuatan elite ekonomi yang mereka adalah kelompok mayoritas perusak lingkungan hidup.

Demokrasi ekonomi yang digagas Bung Hatta dan Pasal 33 UUD 1945 selalu ditabrak elite-elite kita. Kekayaan Indonesia dari mulai tanah, air, tambang, pangan, hingga industri Indonesia dikuasai segelintir orang.

Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut “dikuasi negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat” hanyalah narasi kosong dan UUD yang sepenuhnya ompong untuk dilaksanakan. Kekayaan negara yang selalu bocor tiap tahun dan mengalir ke negara Singapura, Malaysia, bahkan Amerika dipertontonkan begitu telanjang selama 60 tahun lebih.

Panen-panen kerusakan lingkungan kini sudah kita rasakan bersama. Industri otomotif yang menguntungkan Jepang berpuluh tahun menjadikan kota-kota besar memanen kemacetan. Polusi udara tidak terhindarkan dan akibat macet 1/3 kehidupan rakyat atau 8 jam dibuang di jalanan. Pembangunan gedung-gedung yang melanggar aturan menjadikan banjir setiap tahun merugikan negara.

Hutan-hutan Indonesia dari mulai penebangan liar dan pembakaran selalu setiap hari menjadi tontonan rakyat kita di daerah. Pemerintah pun tidak berdaya dan hukum selalu menemukan ketumpulan berhadapan dengan elite perusak hutan.

Air sebagai sumber kehidupan juga telah dikuasai perusahaan raksasa asing. Daerah pegunungan yang kaya dengan air menjadi pundi-pundi rupiah dan dolar setiap tahun. Belum lagi kita bicara tambang kekayaan Indonesia yang telah lama dikuras habis.

Eco-Leadership
Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan itu tidak untuk rakyat. Rakyat tidak menikmati pertumbuhan tersebut tapi malah memanen kerusakan lingkungan. Kita memiliki pemimpin di tingkat lokal (mikro), seperti Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil.

Kita butuh pemimpin nasional (makro) yang melebihi narasi mereka berdua. Tidak hanya menaikkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemimpin yang berani menghentikan kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di tambang emas Freeport di Papua.

Dan menghentikan pengerukan kekayaan alam lainnya. Agenda jihad konstitusi yang digaungkan Muhammadiyah dalam rangka menggagalkan berlakunya undang-undang proasing dan perusak lingkungan memang harus terus dilakukan.

Presiden di masa yang akan datang juga harus berani mengubah secara konstitusi penguasaan tanah oleh asing di perkebunan-perkebunan di Indonesia. Presiden tentunya akan banyak menghadapi masalah internal, baik pendukungnya bahkan para pengkhianat di partainya, jika berupaya melawan kebijakan proasing. Meminjam istilah Cak Nun, presiden yang akan datang harus berani memberi kepastian bahwa “laba untuk rakyat”.

Agenda penyelamatan kekayaan alam Indonesia dan pemulihan kelestarian lingkungan hidup yang dilakukan Presiden mendatang pasti akan didukung rakyat jika presiden yang terpilih mau terbuka dan bicara jujur di ranah publik. Dengan mengambil dukungan rakyat, keyakinan untuk bersikap tegas akan membawa keselamatan bersama atas ancaman asing.

Keamanan presiden tentu menjadi satu hal awal yang berani dipertaruhkan. Sebagaimana John Perkins menyatakan upaya asing dalam menggulingkan Bung Karno lewat CIA adalah sebuah kenyataan. Amien Rais (2010) mengungkapkan dalam bukunya bahwa nanti 2036 orang seperti diri SBY, Megawati, dan Jusuf Kalla sudah berada di alam baka, tapi pengerukan kekayaan alam perusahaan Freeport di Papua masih terus dilakukan.

Jika demikian, ketegasan presiden dalam kebijakan menghentikan cengkeraman asing adalah agenda utama bangsa ini. Kemudian, narasi presiden eco-leadership adalah upaya pemulihan Indonesia dalam menjaga kelestarian alam.

Air untuk Rakyat

Dharma Setyawan
Terbit di Lampung Post, Rabu 26 Maret 2014

Ketua Komunitas Hijau Lampung, Mengajar di STAIN Metro

TINGKAT eksploitasi air di Indonesia sudah pada tingkat yang demikian parah. Air menjadi komoditas bagi mereka pemegang kekuasaan dan pemegang modal. Setali tiga uang para elite menjajah air untuk meraup pundi rupiah dan dolar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perusahaan air dari tahun 2000 berjumlah 457 sampai pada 2012 bertambah 543.
Data di BPS dari 2013—2014 belum disurvei hasil terbaru yang diduga telah lebih dari angka tersebut di atas. Air yang diproduksi pun semakin meningkat, tercatat produksi air pada 2012 sejumlah 3.276.000.000 m3 yang yang didistribusikan dalam arti dikomersilkan sejumlah 2.757.000.000 m3.
Angka yang mencengangkan muncul ketika melihat biaya input Rp2.455.960.000.000 (Rp2,5 triliun) telah menghasilkan biaya Rp 11.885.042.000.000 (Rp11,8 triliun). Bisa disimpulkan pada 2014 ini perusahaan air kemungkinan mencapai angka output keuntungan 12 triliun lebih. Rakyat sebagai pewaris sah hak air pun menjadi buruh di perusahaan air milik segelintir elite.
Upah buruh di perusahaan air pada 2000 senilai Rp382,323 miliar (hampir Rp400 miliar) pada 2012 meningkat Rp2,779 miliar (Rp2,7 triliun).
Yang menjadi keanehan, jumlah tenaga kerja tidak meningkat signifikan, yang pada 2000 sejumlah 41.025 tenaga kerja dan pada 2012 sejumlah 50.403 tenaga kerja. Ada dua analisis yang dapat disimpulkan dari tidak bertambahnya tenaga kerja. Pertama, mekanisme outsourcing perusahaan sehingga buruh tidak ada kontrak kerja layaknya karyawan tetap.
Mereka bekerja lepas di perusahaan air sehingga penyerapan tenaga kerja di perusahaan air tidak memberi kesejahteraan berarti bagi rakyat banyak. Ketika tidak ada ikatan kerja permanen, mereka tidak akan macam-macam menuntut upah tinggi. Meskipun keuntungan perusahaan meningkat, jumlah pekerja tidak bertambah secara signifikan.
Kedua, perusahaan bertambah maju dengan mesin-mesin asing yang mengeksploitasi air secara modern sehingga perusahan tidak perlu banyak pekerja tenaga manusia.
Wacana Din Syamsudin (Ketua PP Muhammadiyah) belum lama ini, yang menyatakan secara pribadi air kemasan semestinya diharamkan, perlu mendapat tanggapan serius. Bukan soal nilai barang air menjadi haram, melainkan Din Syamsudin memiliki keresahan atas eksploitasi air oleh segelintir perusahaan yang bersekongkol dengan elite negara.
Bahkan, “keresahan” tersebut masih sangat minim di kalangan elite pusat yang duduk di Senayan. Tokoh-tokoh nasional lebih memilih diam atas pelanggaran Pasal 33 UUD 1945 Ayat (3) menyebutkan, ”Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Air (Milik) Siapa?
Substansi UU di atas sejak awal adalah menyelamatkan sumber daya alam Indonesia yang sangat berlimbah—termasuk kekayaan air—agar tidak dinikmati oleh segelintir orang. Sayangnya banyak yang tidak menangkap ini sebagai sebuah upaya para founding fathers terdahulu untuk mengupayakan kedaulatan ekonomi.
Air pada saatnya nanti diprediksi lebih mahal dari minyak bumi mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan eksploitasi air. Contoh nyata di Sukabumi, Jawa Barat, dalam pantauan jurnalisme. Sumber air di Sukabumi berkurang sangat drastis akibat dari eksploitasi perusahaan lebih dari 10 tahun lamanya.
Konflik perusahaan air dan petani sudah terjadi sejak lama di negeri ini. Petani-petani sawah di perdesaan Dagangan Madiun juga mengalami nasib serupa, hanya karena kebijakan birokrasi yang mengutamakan pemilik modal, industri gula (PG Pagotan & PG Kanigoro) harus mengalahkan ribuan petani sawah dalam perebutan air.
DAS Sewu sebagai aliran air utama di sana, 50% dikuasai untuk dua industri gula tersebut, sedangkan sisanya diperebutkan oleh kebutuhan air minum/keseharian perkotaan, industri lain, dan pengairan persawahan. (R. Herlambang Perdana: 2003)
Ketika terjadi sengketa hak guna air antara rakyat dan perusahaan, konflik kepentingan perusahaan selalu saja mendapat dukungan dari pemerintah daerah (pemda). Regulasi yang kemudian diterbitkan oleh pemda memunculkan pertanyaan besar.
Air milik siapa? Regulasi yang dibangun pemda walaupun secara payung hukum bermasalah—tabrakan dengan Pasal 33 UUD 1945—selalu rakyat tidak berdaya menghadapi kenyataan air dimiliki oleh elite.
Herlambang menggunggat dalam sejarah soal air, yang ditemukan dalam komunitas tradisional sebagai bagian pranata sosial yang lebih dahulu lahir sebelum negara, memandang hubungan manusia dengan air sebagai relasi alamiah/natural.
Namun, pola interaksi lembaga negara justru menempatkan hubungan manusia dan air secara tidak etis, dengan menempatkan ownership politic melalui kebijakan perundang-undangan.
Karena itu, dalam perspektif etika lingkungan, persoalan “hak atas air” tidak dapat diterima dengan mudah karena pengetahuan dari hujan kosmik pun, yang telah berlangsung miliaran tahun, agak susah menyebut klaim air sebagai “milik” siapa pun, meskipun telah dikonstruksi dalam politik perundangan negara.
Yang mudah dipahami oleh kita bersama adalah air seharusnya menjadi barang publik yang dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ketika air menjadi barang komoditas, yang terjadi adalah penjajahan model baru yang bahkan melibatkan kapitalisme global.
Pengelolaan air selama ini absen dilakukan oleh negara sebagaimana maklumat Pasal 33 UUD 1945. Negara terlambat menyadari setelah 60 tahun lebih merdeka, air kelak menjadi sumber ekonomi yang fantastis.
Angka-angka di BPS bisa jadi bukan data yang riil untuk meneliti perusahaan air di Indonesia yang begitu tumbuh liar bak jamur di musim hujan. Ini terbukti angka BPS tidak sama dengan kondisi di lapangan yang telah banyak ditemukan, perusahaan air milik swasta di tiap provinsi bertambah jumlah sangat signifikan.
“Pemerintahan berwatak oligarki, kebebasan sebagai paket demokratisasi tidak selalu mengarah pada kesetaraan, tetapi bisa juga memperlebar ketidaksetaraan. Liberalisasi politik yang memacu liberalisasi pemilikan dan perusahaan, dalam lebarnya ketimpangan sosial, bisa memperkuat dominasi pemodal besar. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan. Dalam memperkuat dominasinya, para pemodal bisa menginvasi prosedur demokrasi.” (Yudi Latif, Demokrasi Jalan Sesat: 2013)
Air berubah bencana, air menjadi malapetaka. Kekuasaan tidak memberikan akses ekonomi kepada rakyat banyak. Negara, perusahaan, dan segala aturan yang mengikatnya menjadikan air sebagai argumentasi “an sich”. Kebutuhan air adalah kebutuhan “vital”, sangat tidak mungkin menunda rakyat untuk tidak menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari.
Proyeksi masa depan air di mata negara selalu saja bicara regulasi untung-rugi. Pada saatnya nanti, rakyat akan mengetahui penjajahan—khususnya eksploitasi air—bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk perusahaan.
Namun, yang perlu diantisipasi adalah munculnya penjajahan yang dilegitimasi oleh payung hukum, yaitu penjajahan oleh negara itu sendiri. Mari berjuang di momen Pemilu 2014 ini, mereka-mereka yang bertarung di Pilgub Lampung dan pileg dengan tegas memperjuangkan “Air untuk Rakyat”!

SASTRA DAN KUDETA

Oleh : Dharma Setyawan
Pengurus Pusat KAMMI 2013-2015
 

Dharma Setyawan

“Harmoni itu tidak pernah mengenal kata krisis” -Ashadi Siregar.
Kutipan kata-kata Ashadi Siregar di atas adalah bagian kecil dari pidato budaya saat peluncuran majalah sastra “Sabana” di Rumah Budaya Emha Ainun Najib di Yogyakarta (25/06/13) dengan tema “Menuju Bangsa Tanpa Sastra”. Apa yang diharapkan dari sebuah karya sastra? Apa yang menjadikan sastra menjadi bagian kebudayaan dalam cara berfikir kemanusiaan? Pertanyaan itu adalah letupan-letupan yang muncul di tengah krisis kepercayaan kita menghadapi demokrasi kita yang semakin tidak menemui kepastian. Lalu sejauh mana peran sastra -yang membangun cara berfikir berbudaya dalam kehidupan manusia- berperan terhadap perubahan?
Sastra yang semakin hilang dari bangku-bangku pendidikan, hilang dari kehidupan sosial, tidak adanya semangat berkarya, meresapi, bahkan merenungi kembali karya sastra bangsa ini, telah semakin menenggelamkan kebudayaan berfikir para generasi. Pusat berfikir para aktifis pasca 98 pun semakin terfokus pada “political minded”. Kita belum melihat apresiasi kebudayaan dalam rumah sastra bangsa ini diberikan tempat sebesar kita memberi tempat pada panggung politik kita -politikus, partai, pemilu, acara televisi, headline koran- semua sedang mabuk dengan panggung kekuasaan. Bahkan kita menemukan kreatifitas kebudayaan sastra membusung di panggung politik, kreatifitas budaya hanya untuk memberi legitimasi kesenangan para pelaku politik untuk diakui telah merakyat, sehingga para budayawan menjadi sangat rendah di bawah ketiak para politikus.
Fenomena ini terjadi bukan hanya di Indonesia. Negara-negara yang mengakui sebagai penganut demokrasi-pun tidak jarang membunuh peran-peran kebudayaan atas nama egalitarianisme, humanism, dan freedom. Laku para politikus penguasa hari-hari ini semakin rendah dalam dialektika dan tidak mencerminkan bahasa kebudayaan. Jika dulu Sutan Sjahrir menyadari bahwa dirinya kalah populis dengan Soekarno, Sjahrir menyebut dirinya dengan diktum sastra yang menarik. “Saya tidak patah saya hanya melengkung” ucap Sjahrir. Kata yang penuh seni sebagai seorang politisi. Sjahrir pun akhirnya memilih diri menjadi seorang pendidikdemokrasi –berjuang mendidik para pemuda- bersama Hatta dan berjuang bersama pejuang pro demokrasi lainnya.
Bagi Sjahrir dengan memilih jalan bersama Partai Sosialis Indonesia (PSI), Sjahrir melakukan kerja politik kebudayaan di tengah rakyat dan para teknokrat mabuk populismeketokohan Soekarno. Bersamaan dengan itu Hatta mundur atas sikap Demokrasi Terpimpin yang dipilih Soekarno. Namun hubungan mereka tetap cantik di mata kebudayaan kita dan sejarah mencatatnya. Tidak ada luka politik yang memalukan seperti hari-hari ini yaitu korupsi- perilaku politik nir kebudayaan dan bentuk kekuasaan sampah. Obsesi memimpin hari ini adalah obsesi bisnis, untung dan gaya berjuasi  dgn macam jubah ideologi.
Kita bandingkan dengan kata-kata Presiden SBY ketika Partai Demokrat diterpa badai korupsiberbagai skandal mega proyek yang dilakukan oleh kader-kader terbaiknya. “Saya akan buktikan bahwa bukan hanya Partai Demokrat yang korupsi partai lain juga melakukan korupsi” Ucap SBY. Memang benar, isi pidato tersebut tidak salah, namun ini sebuah ciri kemunduran mutu bahasa pemimpin kita. Sebuah pidato yang sangat tidak berkualitas dan sangat jauh dari ucapan seperti Sjahrir di atas. Matinya sastra di panggung politik kita sangat berbahaya bagi kedewasaan dan tumbuhnya simpul-simpul inteligensia. Jika sekarang korupsi menjadi perilaku latin kita, lalu apa yang akan diwariskan dalam kepemimpinan? baik itu mengatas namakan demokrasi atau ideologi apapun. Sangat perlu diperhatikan adalah kualitas isi dari kata-kata yang dimiliki bangsa ini, yaitu untuk menjadi pusat energi kebudayaan dan menghilangkan segala panggung yang tidak berkualitas.
Kudeta oleh Sastra
“Kudeta” kata yang sangat ‘traumatik’ –ditengah kehidupan yang semakin menakutkan dan mengancam- bagi kehidupan sosial politik kita. Kata yang menjadikan seseorang, golongan, agama, kekuasaan negara tersingkir dalam peradaban. Kata yang memasung eksistensi pihak lain bahkan menenggelamkannya dalam represi yang sangat padat dan terlampau keras. Kenapa ada kudeta? Berbagai alasan macam rupa muncul atas kejadian kudeta dalam sejarah kekuasaan. Kudeta cara ampuh me-negasi-kan individu, kelompok agama, golongan suku, kekuasaan korup dan struktur otoritarianisme. Pilihan demokrasi menjadi alasan kenapa kudeta selalu salah dalam kacamata kemanusiaan. Pun demokrasi tidak memberi jaminan bagi berlangsungnya kehidupan. Ritualisme pemilu ternyata juga tidak menjadi titik terang yang jitu untuk bangsa bangkit secara bersama. Di sini kita butuh kebudayaan sastra untuk memberi mutu pada demokrasi. Kita butuh sastra untuk memberi manis di pahitnya kompetisi politik yang penuh lacur.
Peran sastra dalam kehidupan demokrasi kita adalah bandul tegaknya keadilan berfikir untuk mempertahankan Indonesia. Pakem berfikir para pemimpin yang tidak berkualitas di obati dengan kualitas berfikir dari pijakan sastra. Sastra mengobati kesalahan-kesalahan bangsa ini yang memberi ruang besar pada dominasi panggung oligarki politik. Mereka-mereka yang tidak siuman dari pingsan ke-dungu-an dan tidak memiliki kesadaran untuk berbudaya akan selalu dipantik oleh khotbah-khotbah suci kebenaran sastra. Maka kekuasaan yang tuli terhadap kebenaran sastra akan terus terusik dari kenyamanan ‘singgasana kekuasaan’. Pemimpin yang memahami sastra tidak pernah berucap untuk dendam. Pemimpin yang mengenal sastra tidak pernah berdiri kaku di tengah ragam perbedaan. Pemimpin yang mengerti sastra akan menegakkan cinta di tengah permusuhan. Sebagaimana Ashadi Siregar bicara harmoni, pemimpin selalu merekatkan perbedaan menjadi kesatuan kebangkitan.
Pramoedya Ananta Toer (1999) pernah menyebut bahwa sastra memang tidak memiliki kemampuan bersenjata, membangun gerakan kudeta sebagaimana dimiliki oleh aparatus negara. Tapi sastra akan mampu untuk mengkudeta cara berfikir ‘kerdil’ para panguasa yang tidak segera sadar untuk berfikir secara benar. Jadi seberapa penting sastra dalam kehidupan demokrasi kita? Tentu sangat penting, bahkan gerakan kudeta yang melukai laku demokrasi kita membutuhkan sastra untuk memberi legitimasi terhadap ‘soft-kudeta’ -merebut kekuasaan dengan jalan baik yaitu demokrasi substansi- yang dilakukan untuk membenahi cara berfikir penguasa yang berkepala batu.
Kita harus segera sadar untuk memberi panggung bagi sastra hingga menjadi bagian penting berfikir membangun ke-Indonesiaan. Kiblat politik yang semakin menggurita, oligarki-yang tidak ubahnya perilaku feodalisme yang berjubah demokrasi- mestinya kita buang jauh dengan narasi-narasi yang lebih bermutu. Jika seorang Presiden negeri ini tidak memiliki mutu dalam panggung pidatonya, jangan salahkan mereka-mereka generasi penerus buta kebudayaan dan mengkiblati bangsa lain soal kebudayaan -sastra-musik-film-pakaian. Korean-Pop, Gamnam Style, Hollywod, fashion Impor yang bertebaran adalah bukti bangsa yang tidak mengenal kebudayaannya. Lemahnya sastra berakibat pada lemahnya kesadaran –‘menjadi Indonesia’.Bagaimana kita menang sedangkan pijakan sastra kita telah dirobohkan oleh panggung kekuasaan?
 

“KULTURAL” PASTI BERLALU?

Oleh : Dharma Setyawan
Direktur LSO Badan Wakaf Nasional KAMMI

KAMMI Kultural akan hilang dan hanya menjadi gerakan pragmatisme –mungkin itu yang ada pada sebagian kelompok-kelompok faksi di tubuh KAMMI –karena dianggap sebagai alat untuk menuju posisi-posisi kekuasaan Pimpinan Pusat. Banyak beberapa kalangan menyebut bahwa konflik yang terjadi antara kubu Andriyana dan Fikri Aziz telah menjadikan KAMMI Kultural akhirnya diberi ruang Struktural. Secara pribadi saya tidak pernah berfikir sejauh itu. Perlu kita bahas bersama atau melakukan re-definisi tentang hakikat kekuasaan –lebih khusus memaknai amanah struktural—yang menjadi perebutan beberapa kawan-kawan menuju PP KAMMI.
Banyak beberapa kalangan menyebut KAMMI masih disebut sebagai gerakan moralis. Gerakan mahasiswa yang selama ini dikenal dengan kesantunan, kesolidan, dan militansi kader yang cukup dipandang dalam gerakan ekstra-kampus. Tapi bagi pelaku-pelaku gerakan di tubuh KAMMI sendiri, stigma ini sulit untuk dipercayai mengingat semakin pragmatisme tercium dengan LPJ PP KAMMI yang penuh manipulasi. Banyaknya uang yang masuk di tubuh gerakan ini tanpa tanggungjawab yang jelas dengan pelaporan tidak sesuai dengan anggaran yang masuk di organisasi. Ibarat Ikan yang sudah busuk di bagian “kepala” perlu dilakukan amputasi agar tidak membusuk sampai ke ekor, demikian wajah yang terjadi di KAMMI hari ini. Gerakan kritik beberapa kali pernah di lakukan sebagaimana diketahui ada gerakan “Daulat KAMMI, kaum Nihil-isme KAMMI, Kritik per Individu dari tokoh KAMMI, hingga hadirnya gerakan KAMMI Kultural. Gerakan Kultural sendiri berawal bukan kehendak kawan-kawan Jogja, tapi pihak PP KAMMI yang hadir melakukan sarasehan lintas generasi dalam upaya solusi dan dialektika yang adil. Sikap kritis yang ter-fasilitasi dengan baik sebagai upaya perbaikan sampai berlanjut dengan kawan-kawan Jogja menuliskan ide-ide pembaharuan gerakan dan menyebut gerakan ini sebagai www.kammikultural.org.
Kini yang terjadi adalah stigma lain dari perdebatan beberapa kubu di KAMMI dan sepertinya akan terus berlanjut, hingga tuduhan bahwa gerakan Kultural mulai masuk ke ruang struktural untuk menikmati kekuasaan. Bisa di sebut “kultural” seperti badai yang tidak diharapkan datang membuat keributan, kemudian diprediksi akan berlalu begitu saja karena telah ada beberapa yang masuk ke struktural. Gerakan Kultural adalah sisi lain dari pluralitas berfikir KAMMI yang selama ini merasa didominasi oleh ideologi tertentu, diatur oleh struktur tertentu, dan hampir dipastikan sulit mencari ruang dialektika di tubuh KAMMI kecuali beberapa KAMMI Daerah –terutama bagian Jawa—dari seluruh KAMMI daerah cenderung sangat konservatif sampai fundamentalis yang ada di Indonesia.
KAMMI Kultural bukan sekedar alat politik untuk kritis bahkan alat pragmatis untuk berkuasa, tapi KAMMI Kultural adalah upaya kemenangan kekuasaan pada tingkat berfikir kader. Kita pernah mengingat Al-Farabi seorang tukang kebun dan bekerja siang hari untuk tuannya, tapi kita juga melihat Al-Farabi adalah penguasa di jagad pemikiran dan dirinya dalam hidupnya sejak mulai baligh hanya tidak menulis saat dua hari –yaitu saat malam pertama menikah dan saat Ayahnya meninggal—selain dua hari itu Al-Farabi menulis sampai akhir hayatnya. Muhammad Natsir dalam “Capita Selecta” menyebut Al-Farabi adalah Penguasa di jagad Ruh walaupun budak di jagad materi. Begitulah saya menafsirkan gerakan kultural adalah sebuah gerakan kehendak bebas untuk memberi ruang kepada seluruh kader KAMMI dalam memberikan sumbangsih berfikir dengan dialektika ruang-ruang kultural –bergerak tanpa kasta dan berjuang tanpa nama.Bisa terjadi seorang kader KAMMI dalam wilayah struktural bukan siapa-siapa, hanya seorang jundi komisariat dan bukan orang yang menempati struktural yang strategis. Namun di jagad berfikir dialah yang paling baik amal ibadahnya, lebih luas membaca bukunya, tinggi kefahaman ilmunya, berkarya lebih progresif. Di sinilah KAMMI Kultural berupaya memberi ruang adil agar kader-kader KAMMI di tingkat pusat dapat mengakomodir bahkan mengakui proses tumbuhnya ilmu di tubuh KAMMI sampai di tingkat komisariat.
KAMMI Kultural juga berupaya mengajak alumni-alumni yang selama ini menghilang dari sejarah gerakan akibat tidak aktif di struktur partai tertentu. Alumni KAMMI yang selama ini aktif di dunia luar –Pendidikan (Akademisi), Ekonomi, Budaya, dan lainnya– bukan di partai politik, hampir dipastikan tidak dihadirkan sebagai alumni yang cemerlang layaknya alumni yang menempati jabatan politik di partai tingkat nasional hingga daerah. KAMMI Kultural kemudian mulai mengakomodasi mereka-mereka yang menghilang dari sejarah gerakan masa-masa awal KAMMI. Sejak sarasehan Yogyakarta dan Jakarta mereka-meraka yang menghilang dihadirkan untuk berbicara tentang KAMMI; seperti Haryo Setyoko –Sekjend KAMMI 98– yang lebih dari 12 tahun tidak pernah berbicara tentang KAMMI, Mu’tamar Ma’ruf –salah satu pencetus “paradigma gerakan” yang 10 tahun tidak di undang memberi sumbangsih berfikir untuk KAMMI dan alumni lainnya yang dianggap keluar dari barisan tarbiyah dan tokoh alumni lainnya. Betapa ketidakadilan itu mencolok bahwa alumni yang dihargai adalah mereka yang di struktur politik bahkan khusus partai tertentu dalam definisi partai yang menjadi panglima dakwah khususnya di Indonesia. Kritik berlanjut tentang “Tarbiyah” yang seharusnya sebagai payung bersama –yang jelas tidak cukup untuk di jelaskan dalam tulisan yang bertujuan mengklarifikasi kembali atau memaknai kembali gerakan “KAMMI Kultural” ini. Hematnya KAMMI Kultural adalah kesadaran bersama kader-kader yang ingin memperbaiki gerakan KAMMI dengan cara memperbaiki proses cara berfikir yang benar tanpa ada hegemoni dari struktur tertentu. Jika struktur politik dianggap sebagai panglima dakwah dan menjadi payung bersama bagi gerakan dakwah maka posisi ini bukan dakwah yang syumul (menyeluruh) tapi sedang terjadi hegemoni peran dakwah oleh struktur politik sehingga ipoleksosbudhankam(ideologi,politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan) sedang di dominasi atau di atur oleh dakwah politik yang bisa melegitimasi kebenaran dakwah atas nama “jamaah’. “Impian Kultural setidaknya ada tarbiyah untuk para pengamat politik, ekonom, gerakan mahasiswa sehingga mereka mandiri tanpa takut mengkritik saudara mereka yang keblabasan di tingkat parlemen. Mereka-mereka yang melakukan kritik atas dakwah politik yang melenceng –korupsi, bermewah-mewah, dan lainnya– di anggap tidak paham bahkan di anggap murtad dari gerakan dakwah versi “tarbiyah Indonesia” sekali lagi versi “tarbiyah Indonesia”. KAMMI Kultural adalah gerakan yang beyond dari itu, gerakan ini adalah gerakan kembali pada hakikat kultural yaitu melepaskan sejenak ikatan-ikatan struktur yang sering menjajah dan melegitimasi kebenaran atas kekuasaan di tubuh gerakan.
KAMMI Kultural berupaya memberi ruang kepada alumni KAMMI yang tidak di partai politik untuk memberi sumbangsih pemikiran kembali. Dengan harapan ada mekanisme terarah untuk KAMMI bergerak merata di semua lini dan bergerak strategis lebih baik di masa depan. Sehingga ketika terjadi perdebatan tentang tafsir Paradigma Gerakan –terutama Sosial Independent dan Ekstraparlementer–, Pengelolaan anggaran KAMMI, Definisi Tarbiyah, Ideologi KAMMI dan lain sebagainya, maka kader diberikan ruang untuk berdebat secara intelektual bukan berdebat secara garis struktural. KAMMI Kultural tidak berhenti begitu saja, gerakan ini akan terus berusaha menghadirkan sisi egaliter dalm berbagai hal di tubuh KAMMI yang selama ini diselesaikan dengan cara-cara Top-down. KAMMI Kultural memberi kebebasan kepada kader untuk memberikan buah berfikir yang rasional, bergerak sadar untuk ummat –bukan golongan tertentu, dirasakan di masyarakat dan bukan gerakan “broker anggaran” yang jamak di ketahui di tubuh mayoritas gerakan mahasiswa pasca reformasi ini. KAMMI Kultural insyalah tidak berlalu, gerakan ini akan tetap ada bagi mereka-mereka yang sadar untuk memperluas gerakan dakwah tanpa kasta terutama saat struktur politik sudah offside dari makna dakwah itu sendiri. KAMMI Kultural akan terus melaju!

Humanisme Nelson Mandela

Oleh : Dharma Setyawan
Pengurus Pusat KAMMI 2013-2015, Alumnus S2 UGM
Ketika kita membuat cahaya kita bersinar, kita membuat orang lain melakukan hal yang sama. Ketika kita terbebas dari ketakutan kita, kehadiran kita membebaskan orang lain.” (Nelson Mandela)
Dalam hidup ini ada yang lebih kita rindui dari sekedar kejayaan. Mengingat perjuangan orang-orang besar, tentang perjuangannya, pengorbanannya, pemikirannya dan semua tinta sejarah yang tertulis untuknya. Lebih dari itu, tentang ‘humanisme’ menyadarkan kita akan nilai pengorbanan, nilai kemanusiaan dan nilai luhur nurani memandang benci menjadi cinta. Sosok Humanisme mengajari kita untuk terus merawat kebaikan. Sosok tersebut, dengan individu-nya yang lemah dia mengajak orang lain untuk kuat. Dengan individunya yang terbatas dia mengajak kita semua untuk melampaui diri lebih dari optimisme. Orang-orang yang memiliki pemikiran dan perjuangan besar seperti ini memberikan semangat untuk maju sepayah apapun perjuangan itu.
Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918. Tokoh besar abad ini yang menorehkan perjuangan persamaan kelas, melawan politik “apartheid” kini telah tutup usia. Banyak buku, film, cerita yang telah menggambarkan narasi besar perjuangan Mandela. Tokoh yang berumur 95 tahun ini meninggalkan dunia dengan pesona kemanusiaannya. Terpilih menjadi presiden tahun 1994 dan 1999 sebagai presiden pertama terpilih dari golongan kulit hitam di Afrika Selatan. Nelson Mandela mendapat novel perdamaian pada tahun 1993. Perjuangan Mandela dalam penolakan terhadap politik ‘apartheid’ dianggap saat itu sebagai sesuatu yang mustahil. Perjuangan yang jelas melawan Undang-undang yang di atur oleh negara saat itu. Perlawanan Mandela jelas melawan konstitusi yang sah, dimana perlawanan terhadap Undang-undang yang meminggirkan hak-hak warga kulit hitam dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas lainnya. Pada akhirnya Perjuangan Mandela yang menginginkan kesetaraan kulit hitam dan putih menjadikan Mandela mendapat lebih dari 250 pernghargaan dari kalangan Internasional.
Mandela di Penjara selama 27 tahun dengan tuduhan konspirasi. Di tangah penjara itu nilai-nilai humanisme tetap Mandela junjung sebagai sosok yang konsisten menebar damai. Di dalam penjara setiap hari disiksa dengan sangat keji. Kisah Mandela adalah kisah seorang manusia biasa yang mengajarkan semua orang untuk yakin dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di Penjara itu Mandela berulang kali tubuhnya di tanam di dalam tanah. Tubuhnya dibiarkan diam dan kepalanya disengat matahari yang panas. Dengan sisa kepala yang lemah tersebut seorang sipir penjara mengencingi kepala Mandela. Tanpa caci maki bahkan tanpa kebencian Mandela tidak melihat hal itu sebagai permusuhan yang akut. Mandela yakin bahwa bangsanya hanya belum memiliki kesadaran untuk bersatu. Mandela telah mengerti bahwa sipir ini adalah orang pribumi yang takut akan rezim kulit putih. Sipir penjara hanyalah segelintir orang yang takut untuk berteriak setara terhadap kulit putih.
Selepas dari penjara dan mulai berjuang dalam politik. Dengan keyakinan kuat Mandela berbicara dari podium ke podium. Mandela merebut hati rakyat dengan kata-katanya yang optimis. Mandela tidak saja berdiri dalam satu golongan tapi Mandela berteriak untuk kekuasaan dunia yang harus memberi keadilan kepada siapapun. Mandela sadar bukan dengan kebencian untuk mengalahkan politik apartheid. Mandela meyakinkan ke rakyat bahwa perlawanan kulit hitam bukanlah untuk mengusir kulit putih dari bumi Afrika Selatan. Mandela mengajak semua golongan baik kulit hitam dan putih untuk hidup setara membangun Afrika Selatan. Kami, rakyat Afrika Selatan, menyatakan kepada seluruh negeri dan dunia: Bahwa Afrika Selatan adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya, hitam dan putih, dan tak satu pemerintahan pun yang dapat mengklaim kekuasaan kecuali berdasarkan keinginan rakyat.”(Kalimat pembuka Piagam Kebebasan)
Setelah menjadi presiden, Mandela mengunjungi penjara yang pernah menyiksa 27 tahun lamanya. Di carinya sipir yang pernah mengencingi kepalanya dengan tubuh tertanam di tanah. Mendengar dipanggil Mandela yang telah diangkat sebagai seorang presiden, sipir itu menggigil ketakutan. Sipir sudah pasrah dengan balasan yang akan diberikan oleh Mandela atas apa yang dilakukannya saat di penjara. Tanpa disangka Mandela langsung menjabat tangan sang Sipir dan mengajak duduk di sampingnya. Mandela kemudian berucap,”Mulai sekarang tidak ada lagi kebencian, mari kita bangun negara ini dengan cinta dan perjuangan”. Sipir meneteskan air mata dengan semua kesalahan yang pernah dilakukannya.
Begitulah Mandela terus melegenda sampai di usia tua, Mandela tetap bertahan ditengah kebencian ras yang melanda bangsa Afrika Selatan. Beberapa kali menjalani perawatan atas sakit paru-paru yang dideritanya, Mandela tetap menginspirasi semua orang. Kekuatan perekat Mandela setara dengan Mahatma Gandi, Soekarno, M. Hatta, Jawaharlal Nehru, Fidel Castro, dan tokoh lainnya yang gagah membangun optimisme kepada rakyatnya. Mandela adalah ‘Bapak Bangsa’ sekaligus pendiri demokrasi di Afrika Selatan. Mandela sadar walaupun pemikirannya sangat di pengaruhi oleh ide-ide ‘komunis’ tapi dirinya mampu menampilkan diri sebagai seorang demokrat yang sosialis. Mandela memegang keyakinan bahwa keterlibatan, pertanggungjawaban, dan kebebasan berbicara adalah dasar-dasar demokrasi dan didorong oleh kepercayaan akan hak alami dan hak asasi manusia.
Mandela berjuang tidak untuk me-menang-kan ‘dirinya’ tapi me-menang-kan ‘semua orang’. Mandela telah memenangkan seluruh golongan Afrika Selatan. Dengan pengalaman politik berpuluh-puluh tahun itu, ditengah kebencian golongan yang terus saling menegasikan, Mandela berhasil memberi jaminan kebebasan bagi siapapun. Jauh sebelum Amerika Serikat memiliki presiden berkulit hitam, Afrika Selatan oleh Nelson Mandela, dunia diajarkan untuk menghargai ras kulit dengan jalan demokrasi damai.
“Dengan cara yang belum pernah kupahami sebelumnya, aku menyadari peran yang kumainkan di pengadilan dan kemungkinan di hadapanku selaku terdakwa. Aku adalah simbol keadilan di pengadilan para penindas, perwakilan ide-ide agung kebebasan, keadilan, demokrasi di dalam masyarakat yang memandang rendah nilai-nilai tersebut. Aku kemudian sadar dan di sanalah aku dapat melanjutkan perjuangan meski berada di benteng musuh.”(Mandela, 1994). Dunia telah kehilangan tokoh lembut, yang dilahirkan oleh zaman yang sangat keras. Kepergian Nelson Mandela setara dengan rakyat Indonesia yang berduka atas kepergian tokoh proklamator Indonesia  yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Rakyat dengan suara hatinya begitu mencintai dan menghormati jasa-jasa perjuangan mereka. Begitupun rakyat Afrika Selatan hari ini, terus akan mengenang Nelson Mandela sebagai tokoh “humanisme” besar abad ini.  Selamat Jalan Mandela! selamat jalan Madiba!