Kampus dan Ekonomi Kreatif

Oleh: Dharma Setyawan
Dosen STAIN Jurai Siwo Metro
Peneliti di Sai Wawai Institute
Dharma Setyawan

Setiap tahun perguruan tinggi—lebih akrab disebut “kampus”—meluluskan ratusan ribu para sarjana. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2014, tingkat pengangguran berada di angka 5,7% atau sebesar 7,15 juta jiwa yang terdiri dari ≤ SD 2.12 jt (29,65%), SLTP 1.69 jt (23,69%), SLTA 1.89 jt (26,49%), SMK 0.85 jt (11,86%), Diploma 0,20 jt  (2,73%), Universitas 0,40 jt  (5.58%). BPS mencantumkan pengangguran terbuka lulusan Universitas berjumlah 398.298 orang, sebagian besar lulusan Strata-1. Data ini cukup menjadi bukti bahwa orang-orang terdidik dari jenjang SLTA/SMK sampai sarjana menyumbang pengangguran cukup tinggi. Angka pengangguran ini naik pada 2015 sejalan dengan pelambatan ekonomi dunia. Angka pengangguran terdidik juga bukan isapan jempol belaka, sudah lama kampus-kampus memang menjadi menara gading. Seolah menyendiri asik dengan bangku dan teori, banyak kampus tidak hadir mendaratkan gagasan. Kritik Agus Suwignyo baru-baru ini dalam artikelnya “Menggugat Profesor” menampar kita yang mengaku sebagai kaum terdidik (Kompas, 06/11).
Belum lama juga kita membaca di sejumlah media bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) me-nonaktifkan 243 perguruan Tinggi yang disinyalir abal-abal alias tidak menjalankan perkuliahan secara prosedur. Disejumlah propinsi, di pelosok-pelosok daerah kita melihat lebih banyak lagi kasus sebuah perguruan tinggi menyelenggarakan jual beli ijazah. Kampus yang absen dan menolak menjadi problem solver (pemecah masalah) sosial, menuai panen  menjadi kampus yang penuh dengan problem maker (pembuat masalah) mulai dari plagiarisme karya ilmiah, banalitas kaum intelektual sebagai kaum pengasong atau “jongos penguasa”, kapitalisme dunia pendidikan, sarjana pengangguran akibat nir-kreatif  dan sekian masalah yang hadir dari dunia kampus itu sendiri.
Jumlah ratusan kampus yang diisi oleh para kaum terdidik, juga nyaris tidak membumi dengan pembelaan atas konflik yang muncul di sejumlah daerah. Mereka bahkan tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi di pelosok dan  ujung-ujung negeri ini. Perdebatan-perdebatan di ruang kampus oleh para akademisi lebih banyak bicara soal sertifikasi dan tunjangan dosen, perebutan jabatan struktural, proyek anggaran, dan nihil menempatkan kampus sebagai ruang pergerakan dan ruang berkarya untuk membela kepentingan publik. Sejumlah konflik daerah mulai dari konflik tanah sipil vs militer di Urut Sewu Kebumen, Konflik Rembang Samin Vs Semen, Konflik Tambang, Pembakaran Lahan, Register 45 dan konflik yang jelas perlu pembelaan kaum terdidik membersamai rakyat. Banalitas intelektual yang menghamba pada kekuasaan juga merupakan musuh utama bagi kampus yang lahir dari produk perselingkuhan dunia pendidikan dengan politik.
Kampus dan Kota Kreatif
Solusi terkait pengangguran yang lahir dari dunia kampus tentu membutuhkan waktu, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang-orang terdidik di kampus, sudah seharusnya belajar tidak hanya di ruang-ruang kelas, tapi perlu menyadari realitas lapangan yang siap untuk dihadapi. Mahasiswa Strata-1 paling cepat lulus membutuhkan waktu 3,5 sampai  tahun.  Dan tentu tidak mungkin hanya asyik di ruang-ruang kelas lalu kemudian kebingungan setelah menghadapi dunia kerja. Sejak di bangku teori mahasiswa dituntut untuk menjadi aktifis kreatif—dalam upaya pencarian bakat dan melatih skill kreatif.
Kampus harus mengubah ruang-ruang kuliah ke wilayah realisme. Pendidikan harus mendarat memecahkan persoalan-persoalan masyarakat baik di kota dan desa. Beberapa kota misal di Bandung dan Jogja telah membangun pendidikan kreatif yang melibatkan mahasiswa sebagai penggerak. Pendidikan kreatif ini mampu menjadikan mahasiswa untuk kritis tapi juga solutif. Aktifis mahasiswa yang dulu menjadi primadona gerakan dengan berlomba-lomba masuk gelanggang politik mulai ditinggalkan. Mereka lebih menyukai gerakan post-modernisme yang tidak terikat pada struktur organisasi ideologis. Organisasi struktur tetap penting, tapi tidak mungkin perubahan hanya digantungkan pada perubahan struktural. Upaya kultural, seperti gerakan komunitas menjadi hal yang penting dalam proses perubahan. Kita melihat perubahan itu muncul melalui Indonesia Mengajar, Indonesia Berkebun dan lainnya. Mereka yang memilih gerakan komunitas, membangun kreatifitas, mengembangkan teknologi sebagai solusi tampil memukau membantu memecahkan persoalan lingkungan hidup, pengangguran, pendidikan. Beragam profesi dan kemampuan kreatif saling mendukung dalam karya dan membangun kota dengan produk lokal. Upaya saling mendukung dan berkreatifitas ini sejalan dengan apa yang disebut intelektual kolektif. (Pierre Bourdieo: 1999)
Ekonomi Kreatif
Kampus atau Perguruan Tinggi juga penting untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di kota. Menteri perindustrian Saleh Husin dalam International Conference Creative Industry (ICCI) 2015 di Bali (11/08) mengatakan bahwa Ekonomi Kreatif menyumbang 5,76% di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,74% dengan nilai tambah Rp 641,8 triliun atau 7% dari PDB Nasional. Sesuai Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yaitu,”kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ruang lingkup dari ekonomi kreatif meliputi, advertising, architecture, the art and antiques market, crafts, design, designer fashion, film, interactive leisure software, music, the performing arts, publishing, software, television and radio.”
Kampus saatnya membumi, mendukung produk lokal yang menjadi bagian kreatifitas kota. Misal musik, film, design, kaos, kerajinan. Perguruan Tinggi yang tidak mengerti pergerakan kota akan selalu tertinggal dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sangat wajar jika Bandung pasca Ridwan Kamil jauh melesat bergerak meninggalkan kota-kota di Indonesia dan terus mengejar ketertinggalan dengan kota-kota dunia. Persoalan macet, sampah, ruang publik, mendukung produk kota adalah hal yang wajib untuk diselesaikan Bandung hari ini. Semestinya Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Komunitas kreatif harus duduk memecahkan persoalan-persolan kota, salah satunya melalui ekonomi kreatif. Jika Perguruan Tinggi sibuk dengan persoalan teori, tentu dia akan terasing dengan perubahan kota yang lebih cepat dari teori yang diajarkan.
Produk ekonomi kreatif hasil kreatifitas anak muda kota, harus didekatkan dengan ratusan ribu mahasiswa yang hari ini banyak mabuk teori. Mahasiswa perlu dibekali skill kreatif agar tidak tumpul dibursa lapangan kerja. Bukankah survey BPS menunjukkan bukti gagalnya pendidikan mencetak orang-orang kreatif? Skill dalam ekonomi kreatif ini kelak mencetak mental para sarjana menciptakan lapangan pekerjaan diera digital. Produk-produk ekonomi kreatif kota seharusnya menjadi souvenir untuk tamu-tamu Perguruan Tinggi yang datang dari lokal, nasional bahkan internasional. Dan kontribusi kampus menjadi jelas mendukung brand kota dikenal publik. Icon kota yang ditonjolkan melalui hasil kerajinan, kesenian, dan teknologi membutuhkan perguruan tinggi dan pemerintah untuk mempromosikan melalui ruang seminar, promosi media dan mengenalkan ke wisatawan yang berkunjung ke kota tersebut. Bangga dengan hasil ekonomi kreatif kota adalah bagian dari mendukung tumbuhnya ekonomi lokal. Tidak mungkin satu kota akan maju, jika anak mudanya selalu menjadi followerbukan trend-center. Saya menutup tulisan ini dengan puisi WS Rendra Sajak Seonggok Jagung (1975) “Yang tidak terlatih dalam Metode/ dan hanya penuh hafalan kesimpulan/ yang hanya terlatih sebagai pemakai/ tetapi kurang latihan bebas berkarya/ Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya”. Sejatinya kampus adalah tempat orang-orang kreatif. Semoga!

AGAMA BIRU?

Oleh Dharma Setyawan
Penggiat Komunitas Cangkir Kamisan
Dharma Setyawan
Agama-agama baru yang hadir di Nusantara tidak mampu menjawab tantangan kehidupan dalam menjaga kelestarian Lingkungan hidup. (Dandhy Dwi Laksono).
Sebuah pengakuan seseorang yang berkeliling Indonesia melihat keindahan dan permasalahan Indonesia dengan persepektif yang jujur. Menyusuri Indonesia dimulai dari tengah Indonesia ke bagian timur kemudian ke barat bukan perkara mudah. Mendengar bahwa alat yang rusak dalam pembuatan film di perjalanan lebih dari 100 juta rupiah adalah pengorbanan yang luar biasa untuk Indonesia. Mas Dandhy menabung sejak 5 tahun lalu dan dihabiskan setahun bersama Bang Ucok Suparta Arz. Dan beliau tidak mau mengatakan berapa total biaya keliling Indonesia dengan kantong pribadi tersebut. Satu hal yang menyentuh, bahwa beliau mengatakan,’ setelah tabungan saya habis, saya merasa malah bertambah kaya, yaitu saya kaya persaudaraan.” Ya, Ekspedisi Indonesia Biru memberi inspirasi bagi kampus kecil STAIN Jurai Siwo Metro Sabtu 26 Desmber 2015 di ruang GSG. Sudah 3 angkatan semester, ratusan mahasiswa sengaja saya putarkan 6 film #Ekspedisi Indonesia Biru dan sangat membantu sebagai pemantik diskusi mata kuliah Makro Ekonomi—Samin vs Semen, Baduy, Kala Benoa, Lewa di lembata, The Mahuzes dan kasepuhan Ciptagelar. Selain film di atas juga saya putarkan film WDatchdoc Dokumenter sebelumnya Onde Mande, Alkinemokiye, dan Belakang Hotel.
Statement mas Dandhy soal Agama baru yang hadir di Nusantara tidak mampu menjaga kelestarian Lingkungan Hidup adalah statement akademik di ruang kampus. Ini bukan omong kosong, jika kita mencermati film Samin vs Semen, Baduy, dan Kasepuhan Ciptagelar. Film pertama, menyajikan gerakan masyarakat Samin di Pati Jawa Tengah. Samin adalah sekelompok masyarakat adat yang mengikuti ajaran Mbah ‘Samin Surosentiko’ dimana sejak Belanda datang mereka melakukan perlawanan tanpa kekerasan—salah satunya dengan tidak membayar pajak kepada Pemerintah Hindia Belanda. Sampai hari ini mereka dengan Ibu-ibu di Pati, Jawa Tengah setia mendirikan tenda untuk melawan Pabrik Semen yang berdiri dan mengancam hak air persawahan dan ekosistem sekitar. Samin punya kearifan lokal “sedulur sikep” yaitu memegang erat persaudaraan dan mengutamakan sikap kolektif hidup antar warga Samin. Walau dalam perkuliahan saya tidak membahas persoalan teologi ‘Samin’ tapi lebih membahas pada persoalan konflik ekonomi. Dalam tulisan ini saya mencoba memuji secara terbuka bagaimana masyarakat samin setia hidup apa adanya dan menjaga alam sebagai bentuk terimakasih kepada Sang Pencipta. Ajaran “Samin” yang lekat dengan pakaian hitam seolah aneh bagi kehidupan modern di kota-kota besar. Masyarakat samin hidup cukup dari pertanian, anak generasi mereka tidak sekolah tapi diajari sendiri berhitung dan membaca oleh orang tua mereka sendiri.
Dalam masa orde baru, pemerintah memaksa mereka untuk menggunakan KTP Islam dan mereka menurut saja. Karena pada dasarnya ajaran Samin tidak pernah melakukan kekerasan. Dengan setia Gunretno (46) dan warga samin lainnya mengkampenyakan ke warga untuk tidak menjual tanah kecamatan Sukolilo di Pati ke Pabrik Semen. 1400 hektar lahan mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi warga  terancam hilang. Sampai Gunretno menempuh perjalan ke Tuban, Jawa Timur untuk melihat bagaimana kondisi Tuban setelah 20 tahun lalu di kuasai pabrik Semen. Beberapa pengakuan warga menyesal telah menjual tanah mereka dimana saat itu mereka menjual per meter 600 rupiah. Dan apa yang didapat warga saat ini adalah kerusakan ekosistem yang luar biasa terutama hilangnya akses air warga disekitaran Pabrik Semen.
Film kedua, tentang Baduy. Sebuah kehidupan masyarakat Baduy di Jawa Barat yang terbagi menjadi Baduy dalam dan Baduy Luar. Baduy dalam sangat tertutup dan hanya Baduy luar yang bisa di wawancara. Baduy tidak boleh menjual beras ke masyarakat luar kecuali madu, gula dan pisang. Ketahanan pangan Baduy sudah teruji walaupun hanya menanam sekali dalam satu tahun. Hidup bersama alam dan mengambil seperlunya terhadap alam. Sebagaimana Samin, Baduy juga mempertahankan tradisi kepercayaan mereka terhadap Tuhan dalam persepektif adat budaya yang mereka yakini sejak lama. Ber-tani menggunakan pupuk alami, tidak menggunakan mesin, dan tidak merusak alam sekitar.
Film ketiga, adalah Kasepuhan Ciptagelar. Sebuah suku adat aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Suka Bumi, Jawa Barat. Mereka mampu menggbungkan  hal yaitu pertahanan tradisi dan penggunaan teknologi pro Lingkungan. Memiliki penyiaran tv mandiri CigaTv dengan tayangan yang mandiri, penggunaan listrik panel surya dan mikro hidro, system pertanian yang mampu menjaga lumbung pangan hingga 3 tahun. Menanam padi dengan cara gotong rotong, dan menjaga tradisi adat secara turun temurun. Tradisi kolektif Kasepuhan Ciptagelar menjadi fakta lebih rapi membangun shaff-shaff—barisan-barisan ritual ibadah— dibandingkan dengan tradisi agama-agama baru yang hadir kian marak di Indonesia—terutama Kristen dan Islam yang nakhir-akhir ini sering bentrok dan berebut kebenaran.
Menarik ketika mahasiswa saya bertanya ke Mas Dandhy, apa yang membuat tradisi gotong royong di negeri kita kian pudar? Mas Dandhy menjawab dengan memancing emosi peserta, bahwa agama-agama baru yang hadir di Indonesia tidak memiliki konsep tegas pelestarian lingkungan—misal menjaga pohon dan air sebagaimana adat Bali yang lebih lama ada di Nusantara. Agama-agama baru gagal membangun konsepsi kolektif gotong royong sebagaimana rapatnya shaff barisan yang dicontohkan oleh Kasepuhan Ciptagelar. Tidak ada tradisi keagamaan di Nusantara ini yang lebih rapi barisan gerakan sosialnya dalam menjaga lingkungan seperti yang dilakukan Kasepuhan Ciptagelar.
Saya cukup terbelalak, di pagi harinya sebelum acara tersebut digelar, saya dilantik sebagai ketua Bidang Lingkungan Hidup Pemuda Muhammadiyah Kota Metro. Pahit untuk menyatakan bahwa konsepsi Muhammadiyah dalam menjaga lingkungan masih pada tataran wacana. Jihad Konstitusi Pimpinan Pusat belum tertransformasi utuh ke daerah. Semangat untuk membela hak-hak rakyat yang dirusak lingkungannya oleh perusahaan tambang juga masih lirih terdengar. Konsepsi jawa tentang sakralnya pohon—misal adat Jawa, telah lama di serang Muhammadiyah dengan seruan musrik, bid’ah dan sebagainya. Pohon menjadi tidak sakral dan penumbangan jutaan pohon di negeri ini menjadi hal yang remeh temeh. Dalam wacana Protestan Max Weber juga menguraikan secara jelas dalam buku “Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme”. Lama kita menyanjung liberalisme dalam struktur kapitalisme global, ternyata tidak memberikan mutu yang baik bagi lingkungan hidup. Di kota besar timbul masalah lain soal sampah, macet, banjir dan ini adalah bukti gagalnya modernisme menjaga alam sekitar.
Kita perlu belajar dan mendengar lagi sesuatu ajaran animisme lokal negeri ini yang lama kita serang dalam pandangan rasional. Kita perlu mendengar “Agama Biru” ini untuk melihat nilai hidup dari sikapnya yang substanstif. Samin, Baduy, Kasepuhan Ciptagelar adalah sumber kearifan lokal, jikapun kita menolaknya sebagai keyakinan agama, kita bisa mengadopsi “Budaya biru” mereka untuk hadir ke tengah-tengah Masjid, Gereja dan lingkungan hidup kita. Hidup bersama alam, menjaga alam, dan mengambil seperlunya dari alam. Sebagaimana warga Bali dengan adatnya konsisten menolak Reklamasi Teluk Benua.
“Ini adalah kampus, ini adalah ruang akademik seterbuka-terbukanya. Ini tempat kita bicara Tuhan dan sebagainya. Ini tempat kita bicara sebebas-bebasnya yang semua hal bisa didiskusikan. Kita bicara thogut tapi bicara tentang NKRI tidak berani itu adalah absurd”, Ucap Mas Dhandy di tengah diskusi. Jika orang yang mengaku beragama, apalagi menyatakan ajarannya terbaik tapi tidak mampu membuktikan konsepsi menjaga lingkungan hidup, bisa saya katakan kita sedang beragama hanya sampai ditenggorokan.
Saat Hossein Askari, seorang Guru besar politik dan bisnis Internasional di Universitas George Washington AS, melakukan penelitian index nilai-nilai Islam, yang dilakukan di berbagai negara. Dengan standar penilaian diantaranya tidak korupsi, pencapaian ekonomi, kesenjangan sosial, menjaga lingkungan hidup dan lainnya. Dari 208 negara memunculkan fakta mengejutkan bahwa tidak ada satupun negera berpunduduk mayoritas Islam menduduki peringkat 25 besar. Negara tersebut antara lain adalah Irlandia, Denmark, Luksemburg, Selandia Baru dan Swedia yang menempati 5 besar.
Persis dengan apa yang disampaiakan Muhammad Abduh saat pertama ke Perencis mengatakan “Aku melihat nilai Islam di sini walaupun tidak banyak orang Islam di sini, sebaliknya di Timur Tengah banyak dijumpai orang Islam tapi banyak yang meninggalkan substansi ajaran Islam”. Bisa jadi kita di negeri ini merasa bahwa kitalah yang paling kaffah (sempurna) menjalankan ajaran agama yang kita yakini. Tapi yang sebenarnya terjadi fakta lain, bahwa Masyarakat Samin, Baduy dan Kasepuhan Ciptagelar adalah kelompok yang telah mampu menerjemahkan ajaran agama yang kita yakini selama ini dalam perilaku berjamaah yang sebenarnya. Kita semua perlu belajar dari agama-agama biru ini. Agama biru  yang mampu membangun sikap kolektif (gotong royong), saling berbagi, dan menjaga lingkungan sekitar.  Karena sejatinya manusia dan alam adalah sahabat yang saling membutuhkan bukan saling meniadakan.

Muhammadiyah dan Kerja

Oleh: Dharma Setyawan
Direktur Sai Wawai Institute

 

Suatu hari dalam sebuah sambutan Bung Karno berpidato,”dengan sedikit bitjara banjak bekerdja, Muhammadijah telah memodernisasi tjara mengembangkan Islam, sehingga di seluruh Tanah air Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, telah berdiri tjabang-tjabang dan ranting-rantingnja. Selaku seorang jang pernah berketjimpung dalam lingkungan Muhammadijah, saja ingin berpesan kepada saudara-saudara, supaja selalu berpegang teguh kepada motto :”banjak bekerdja”!….Inilah sebabnja, Muhammadijah berkumandang dan menjadi besar.” dalam buku “Soekarno dan Muhammadiyah.” (Faozan Amar : 2009)
            Jauh sebelum Presiden Jokowi mengumandangkan kata ‘kerja, kerja dan kerja’ untuk semua rakyat Indonesia, Bung Karno mendahului diktum “kerja” itu ke telinga warga Muhammadiyah. Sejak lahirnya, dimana sejarah mencatat tanggal 18 November 1912 di Kauman Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan oleh seorang anak khatib masjid besar keraton Yogyakarta, bernama Muhammad Darwis—kemudian kelak Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Darwis hidup[ di lingkungan tradisi keraton yang menjadi penegak kekuasaan lokal, namun disergap oleh kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda yang selalu mengintai. Tradisi Jawa yang kental itu ditunjukkan dengan pakaian-pakaian resmi pendiri Muhammadiyah saat itu, dengan busana lengkap adat Jawa. Fakta ini juga menjadi penanda bahwa Muhammadiyah melewati konteks sejarah yang tidak kaku, melewati sekat tradisi yang sangat primordial, dan kemudian bangkit dengan semangat Islam modernis.
            Maka modernis ini yang menjadi pembeda Muhammadiyah dengan organisasi lain pada saat itu. Kata ‘modernis’ berhubungan dengan semangat berkemajuan, berkelindan dengan semangat pengetahuan ilmiah. Pelan namun pasti, Muhamamdiyah berjuang menghilangkan musuh kemajuan yaitu TBC–tahayul, bid’ah dan churafat (ejaan lama) yang telah lama menjadi tradisi masyarakat Jawa. Bahkan Tan Malaka (1942) dalam buku Madilog menjelaskan untuk membangun kesadaran rakyat,” jauhkanlah diri kita sejauh-jauhnya dari dasar berfikir tahayul, mistik dan teman-temannya. Sikap tahayul ini tentu berlawanan dengan makna ‘kerja’ yang menjadi semangat pendiri bangsa saat itu. Tan Malaka mencatat bahwa Pemerintah Hindia Belanda demi mendapatkan tenaga kerja yang murah, mereka menjadikan kuli-kuli kontrak sebagai manusia bodoh, terikat dan berwawasan sempit. Mereka harus memeras keringat untuk hidup, sehingga mereka tidak memahami makna kehidupan dan pembebesan pada manusia.
            Jadi kerja bagi Muhammadiyah bukan hanya sekedar kerja. Kerja bagi Muhammadiyah berpijak pada semangat ‘tajdid’. Sedangkan ‘tajdid’ Muhammadiyah sebagai gerakan sosial  keagamaan, dari segi bahasa ‘tajdid’ berarti pembaruan dan dari segi istilah tajdid memiliki dua arti. Pertama, tajdid dalam arti purifikasi—atau pemurnian ajaran kembali ke tauhid al-quran dan as-sunnah—kata ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari bid’ah, tahayuldan khurafat. Kedua, tajdid dalam arti “pembaharuan” dimambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata “taddada-tujaddidu-tajdiidan” yang artinya memperbarui-peningkatan-pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. (Sutarmo: 2005).  
Kerja dengan Tajdid
Muhamamdiyah terus bekerja membentuk masyarakat kota (urban). Melalui semangat ‘teologi al-maun’, Muhammadiyah berusaha mengentaskan permasalahan sosial. Semangat ‘al-maun’ ini yang kemudian melahirkan Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) cikal bakal ratusan Rumah Sakit Muhammadiyah dan panti sosial yang bertebaran di Indonesia saat ini. Kerja dengan ‘tajdid’ memiliki dampak sosial yang sangat luas. Muhammadiyah tercatat sampai hari ini memiliki amal usaha terdiri dari; TK/TPQ 4.623; Sekolah Dasar (SD)/MI 2.604; Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs 1.772; Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA 1.143; Pondok Pesantren 67; Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah 172; Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dan lain-lain 457; Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga 318; Panti jompo 54; Rehabilitasi Cacat 82; Sekolah Luar Biasa (SLB) 71; Masjid 6.118; Musholla 5.080; Tanah 20.945.504  M². (sumber: Muhammadiyah.or.id)
Maka menarik saat Presiden Jokowi membacakan pidato dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 (03/8) di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang mendalam atas kerja-kerja Muhammadiyah dalam 103 tahun ini. Presiden berucap,”sudah berapa juta bayi yang lahir di RS Muhammadiyah? Berapa juta siswa yang meniti pendidikan di sekolah Muhammadiyah? Kita bisa melihat begitu banyak kontribusi Muhammadiyah untuk negara kita. Muhammadiyah telah cukup lama dikenal dengan gagasan dan kreatifitas berkemajuan. Hal ini membuat Muhammadiyah bisa berkontribusi di berbagai kota, bahkan hingga pedesaan. Dengan pandangan Islam berkemanjuan dan berbagai modal sosial. Muhammadiyah dan Aisyiyah berhasil menjadi motor kemajuan bangsa.”
Kerja Muhammadiyah sudah dilakukan sejak pra-merdeka hingga mengantar ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, menjadi bukti sekaligus saksi sejarah. Mulai dari presiden Soekarno sampai Jokowi Muhammadiyah tetap setia dan bekerja untuk Islam berkemajuan di bumi Nusantara. Maka ‘tajdid’ bekerja dalam narasi Muhammadiyah tetap sesuai dengan pesan KH Ahmad Dahlan,”Muhammadiyah kini, lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah bersekolah menuntut ilmu pengetahuan dimana saja. Jadilah Guru, kembali kepada Muhammadiyah, Jadilah Dokter, kembali kepada Muhammadiyah, Jadilah Meester, insinyur dan lain-lain, dan kembalilah kepada Muhammadiyah.
Mereka-mereka yang lahir dari tradisi Islam modernis kini bertebaran memberi manfaat untuk ummat Islam, Indonesia bahkan dunia. Matahari Muhamamadiyah telah bersinar lebih dari 1 abad, Islam berkemajuan adalah potensi yang dimiliki Indonesia dalam pergaulan internasional. Berangkat dari kesadaran, berjuang meraih pengetahuan dan bekerja sebagai kewajiban kemanusiaan. Sebagaimana W.S. Rendra (1984) berucap,”Kesadaran adalah Matahari/ Kesabaran adalah Bumi/ Keberanian menjadi cakrawala/ Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata/”Selamat datang pemimpin baru Sang Surya, tetaplah bersinar matahari Islam berkemajuan, semoga cahayamu semakin menerangi bangsa Indonesia.

Pilkada dan Pendidikan Eko-Populisme

Oleh: Dharma Setyawan
Dosen STAIN Metro dan Direktur Sai Wawai Institute
Terbit di Lampung Post, Kamis 20 Agustus 2015
 

Dharma Setyawan

Pilkada—pemilihan kepala daerah—serentak di Lampung memiliki beragam pertanyaan. Misal, seberapa jauh  pilkada dapat membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup? Bagaimana peran partai politik peduli terhadap masalah ekologi? Sejauh mana pemimpin melakukan pembelaan terhadap rakyat yang berjuang mempertahankan hak hidup bersama alam? Sejauh 3 kali pemilu langsung dilakukan di era reformasi, demokrasi di Indonesia punya wajah sumir. Selain mengibarkan kebebasan, ketimpangan kaum elit dan alit, demokrasi telah mengorbankan rusaknya ekologi. Pilkada kita masih mewajahkan diri pada proseduralnya dengan sejumlah pelanggaran hak-hak alam yang kian parah. “Demokrasi spanduk” begitulah penulis menyebut, kian masif memenuhi ruang publik yang terlampau kacau dengan baliho-baliho dan gambar narsis di pepohonan, tempat ibadah, pasar bahkan lembaga pendidikan.
Jika pun ada partai politik yang seolah membangun agenda politik hijau misalnya, selalu hanya menjadi jargon partai, bahkan belum menyatu dengan agenda gerakan yang nyata. Sekolah politik, dalam pendidikan kader partai politik pun sering absen terhadap masalah lingkungan hidup. Jadi pilkada serentak yang akan terjadi di ratusan daerah di Indonesia, ternyata ada isu ekologi yang luput dari pengelihatan publik. Kasus-kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup, contohnya isu konflik tanah Moro-Moro Mesuji Lampung luput dari advokasi partai politik, konflik tanah di Rembang Jawa Tengah dengan perusahaan Semen, Reklamasi Teluk Benua di Bali, dan kasus lain yang luput diberitakan media saat musim pilkada seperti ini. Pilkada seharusnya menjadi refleksi bersama untuk membangun kesadaran politik yang memihak bagi keberlanjutan ekologi.
Illian Kapoor (2001) menyatakan munculnya kesadaran akan rentannya bencana alam yang diakibatkan perilaku rakus dalam manajemen sumber daya alam menciptakan pergeseran paradigma dalam tata kelola sumber daya dari semula economic development menuju sustainable development pada pertengahan tahun 1990-an. Alam mulai mendapat pengakuan politis dalam studi politik maupun studi ekonomi bahwa sudah selayaknya alam dan manusia merupakan entitas organisme yang seharusnya hidup bersama di bumi ini.
Perhatian publik akan pentingnya menjaga lingkungan hidup telah banyak digaungkan di lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, iklan televisi, media cetak dan lainnya. Namun konflik di lapangan dalam berbagai kasus seolah bukan tanggung jawab partai politik. Partai cukup berkampanye dan rakyat menyelesaikan secara mandiri entah dengan demonstrasi, bentrokan berdarah sampai hilangnya nyawa.
Eko-Populisme?
Apa kaitan pilkada dengan eko-Populisme? Pilkada adalah agenda peralihan kekuasaan dalam arena pertarungan yang rentan. Dalam cita-cita penegakan demokrasi politik, sering kita melupakan agenda demokrasi ekonomi sebagaimana Bung Hatta jauh hari sampaikan. Eko-Populisme merupakan agenda politik masyarakat lokal yang berorientasi utama penyelamatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama masyarakat tersebut dengan tetap mempertahankan kontrol kendali atas keberadaan sumber daya alam berada di pihak mereka. Saat rakyat kehilangan kesadaran atas populisme kekuasaan yang memabukkan, saat itulah sebenarnya menyerahkan batang leher kelangsungan lingkungan hidup pada demokrasi elit. Beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami akibatnya, bagaimana hasil pilkada tidak memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan perbaikan ekologi, malah sebaliknya.
Gerakan eko-populisme ini sangatlah erat kaitannya dengan praktik pembangunan yang secara berangsur-angsur mulai menggerogoti kekayaan alam untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Berbagai kasus menarik gerakan eko-populisme dilakukan oleh masyarakat dunia ketiga, baik itu di India, Brazil, Filipina, maupun Nigeria. Tercatat, munculnya gerakan ekopopulisme ini diinsiasi oleh gerakan Chipko di India. Chipko di India sendiri dilakukan komunitas masyarakat adat bernama bernama Tehri Garhwa. Komunitas Garhwa menganggap bahwa hutan merupakan ibu karena hutan tempat menyediakan air, bercocok tanam, penyedia bahan bangunan, maupun penyedia sumber makanan bagi masyarakat sehingga harus dijaga kelestariannya supaya hutan terus bisa memberikan sumber penghidupan bagi komunitas masyarakat.
Pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki segudang ‘local genius’ tentang penyelematan lingkungan. Nilai-nilai adat yang sangat pro-terhadap keberlangsungan ekologi. Namun yang menjadi kendala adalah bagaimana kesadaran terhadap nilai budaya—terutama tentang menjaga ekologi—dibangkitkan kembali menjadi kesadaran kolektif. Maka membangun eko-populisme harus muncul dari kesadaran budaya dan mulai dari gerakan grass root. Saat warga kota sibuk dengan demokrasi yang kian absurt itu, masyarakat lokal kembali menggenggam nilai-nilai budaya untuk mendidik generasi yang kehilangan local wisdom-nya. Masyarakat Samin misalnya di bawah Gunung Kendeng, di sekitaran Pati dan Rembang Jawa Tengah mereka membangkitkan ajaran-ajaran adat tentang menjaga lingkungan. Mereka melakukan gerakan aktif tanpa kekerasan melawan pabrik semen yang mengancam hak air bagi kehidupan seluruh masyarakat di sekitarnya. Kehebatan masyarakat Samin, mereka mampu menggerakkan warga lain di luar komunitasnya. Ajaran “sedulur sikep” persaudaraan yang erat dalam kehidupan mereka menjadi gerakan eko-populisme yang militan. Perjuangan mereka sampai hari ini lebih dari 1 tahun memasang tenda perjuangan di dekat pembangunan Pabrik semen. Tidak kalah militan masyarakat Hindu di Bali dengan kesadaran nilai-nilai adat menolak reklamasi Teluk Benua yang mengancam ekosystem laut di sekitar Bali. Gerakan eko-populisme tersebut terekam apik dalam Watchdoc Dokumenter karya Dhandy Dwi Laksono dan Suparta Az dalam karya “Ekspedisi Indonesi Biru”. Apa yang mereka lakukan adalah bagian dari pendidikan eko-populisme.
Dalam pilkada ini kita tidak boleh diam, kesadaran kita untuk melakukan pendidikan eko-populisme adalah kewajiban bukan kebaijkan. Dengan pendidikan eko-populisme ini pelan namun pasti kita semua dapat menahan laju demokrasi yang tidak sejalan dengan lingkungan hidup. Sebagaimana  Bung Hatta (1932) sampaikan bahwa,“dengan mendidik kita akan mencapai suatu organisasi yang teguh. Agitasi mudah membangkitkan kegembiraan hati orang banyak, tetapi tidak membentuk pikiran orang, karena kerap kali kegembiraan sementara itu lenyap dengan lekas. Agitasi baik pembuka jalan! Didikan membimbing rakyat ke organisasi! Sebab itu usaha kita sekarang: pendidikan!”.

Muhammadiyah dan Jihad Konstitusi

Oleh: Dharma Setyawan
Dosen STAIN Jurai Siwo Metro
terbit di lampung Post Jumat 31 Juli 2015

Muhammadiyah bisa disebut sebagai organisasi Islam paling tua setelah gaung Sarekat Islam kian memudar. Sejak 1912 Muhammadiyah begitu fokus terhadap masalah sosial keagamaan dan paling peduli terhadap mustad’afin. Teologi al-Maun tidak terbantahkan lagi menjadi narasi yang selalu hidup untuk membangkitkan semangat pemuda Muhammadiyah dari generasi ke generasi. Buku yang paling penting membahas Muhammadiyah dalam kajian antropologi yaitu yang ditulis oleh Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over the Banyan Tree( Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin), ketika penulis masih di Jogja tahun 2012 sempat menghadiri seminar Nakamura dalam pembaharuan edisi penelitiaanya selama 40 Tahun di Kota Gede. Buku tebal tersebut memang begitu mahal dengan harga 500 ribu rupiah. Nakamura adalah seseorang yang begitu tekun meneliti Muhammadiyah, hidup membersamai warga di Kota Gede Jogja dan fasih berbahasa Indonesia. Dengan umur yang setua itu, Nakamura selalu menyempatkan hadir dalam acara-acara akbar Muhammadiyah untuk memberi pendapat terbaru mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di Muhammadiyah.
Hal yang penting dari sumbangsih Nakamura bahwa Muhammadiyah mengalami pergeseran generasi dari komposisi keanggotaan yang dulu berasal dari pihak swasta, pedagang batik, pengrajin di Kota Gede kemudian Muhammadiyah bertrasformasi menjadi kaum birokrat, cendekiawan atau begawan kampus. Berbeda dengan Muhammadiyah yang pada awalnya anti terhadap pemerintahan Belanda dan menjadi pengusaha sukses, kini Muhammadiyah pasca kemerdekaan sampai tepatnya 1970-an telah dikuasai oleh para birokrat pemerintahan dan begawan universitas. Maka dinamisasi di tubuh Muhammadiyah bukan hal baru. Di samping tetap meneguhkan sebagai gerakan ormas yang terus mengembangkan amal usaha sampai menjadi terbesar di dunia.
Lalu kita melihat perubahan regenerasi di Muhammadiyah mengalami hal yang baru. Martin Van Bruinessen (2012) mengupas secara menarik bahwa Muhammadiyah telah tersusupi gerakan Islam transnasional seperti tarbiyah/PKS dan Salafi. Fenomena yang menarik bagi peneliti asal Universitas Ultrecht Belanda ini bahwa tarbiyah dan salafi bukan lahir dari luar Muhammadiyah tapi merupakan proses regenerasi dan reformasi atau proses pembaharuan dan pemurnian internal yang tidak pernah berhenti sebagaimana proses pergeseran dari wiraswasta ke birokrat dalam penelitian Nakamura. Bahkan ada juga angkatan muda yang kemudian memilih Hizbut Tahrir juga intelektualisme Islam yang cenderung penentangnya menyebut mereka “liberal” sebagaimana sering disematkan ke Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). 
Martin dengan lugas menyatakan bahwa fenomena ini dikehendaki sendiri oleh internal Muhammadiyah, tidak ada pemaksaan. Perkembangan ini akibat beberapa hal yaitu memudarnya batas negara, kebijakan ekonomi neo-liberal, perkembangan teknologi (internet, handphone) sehingga hilanglah sekat-sekat negara. Muhammadiyah bisa jadi lelah dalam konflik dinamisasi pemikiran dan pilihan untuk terus melakukan purifikasi (pemurnian gerakan), misal tahun 2006 dengan memecat kader-kader Muhammadiyah yang loyal kepada tarbiyah. Dibandingkan dengan NU yang lebih terbuka hari ini, Muhammadiyah belum siap terbuka terhadap pergeseran generasi setelah 1 abad.
Muhammadiyah bisa mengambil sisi positif dalam fenomena 2 periode terakhir pemilu, NU yang lebih cair dan bersama rezim hari ini adalah buah dari dinamisasi yang dicerna secara terbuka. Sisi positif yang lain, Muhammadiyah berada di luar rezim juga telah melakukan hal yang tepat yaitu dengan fokus melakukan jihad Konstitusi dengan komando langsung di bawah kepemimpinan Din Syamsudin. Muhammadiyah dalam mendapati kaum mudanya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, anak muda Muhamamdiyah sudah melintasi batas negara bangsa. Mereka lebih kompleks dan dipengaruhi oleh banyak pemikiran mulai dari Salafi sampai hermeneutika dari gerakan anti-globalisasi sampai liberalisme, dari perekonomian Islam sampai teologi pembebasan. Pertanyaan Martin juga penting untuk dijawab bagi Muhammadiyah ke depan yaitu mampukah Muhammadiyah bisa menjadi rumah peradaban bagi anak-anak muda ini, tempat tukar pikiran, berdebat dalam agenda untuk aksi, wadah sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi dengan syarat tanpa mengorbankan Identitas Muhammadiyah?
Jihad Kontitusi
Perang intelektual ini jelas dan sudah ditabuh, beberapa UU Minerba, air, dan lainya berhasil dianulir di Mahkamah Konstitusi. Muhammadiyah juga penting untuk melakukan strukturisasi pemahaman jihad konstitusi ini pada level daerah. Sehingga keberpihakan Muhammadiyah 1 abad setia memperjuangkan mustad’afin kembali menemukan gerak tajdid (pembaharuan) yang genuin. Majelis-majelis di daerah yang mati suri, harus menyala kembali sebagaimana (alm) Said Tuhuleley pernah mencontohkannya di PP Muhammadiyah Jogja. Tokoh Muhammadiyah seperti Buya Syafii Maarif tidak kalah militan masih setia menemani anak-anak muda Muhammadiyah di majelis pemberdayaan masyarakat.
Terakhir yang paling krusial bagi perjuangan Muhammadiyah selain jihad konstitusi adalah kesadaran Muhammadiyah untuk membela rakyat yang sampai hari ini terus berkonflik dengan perusahaan-perusahaan yang menindas hak rakyat, dan merusak lingkungan hidup. Kader Muhammadiyah ikut menjadi bagian perjuangan melawan tirani perusahaan di berbagai daerah. Misal konflik warga Rembang dengan perusahaan semen, melawan Proyek reklamasi pantai di Bali, mengadvokasi konflik tanah dan pendidikan warga moro-moro di Mesuji dan paling besar tantangan melawan perusahaan asing seperti Freeport di Papua. Setelah hal-hal di atas terus setia kita lakukan dalam gerak Islam berkemajuan Muhammadiyah, yakin tidak perlu kuatir lagi dengan narasi transnasional yang seolah mengancam Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah telah lama membangun pondasi dan tidak berumah di atas angin, selamat Muktamar Muhammadiyah ke-47 sang surya tetaplah bersinar!

Cangkir

Oleh: Dharma Setyawan (Warga Metro, Pegiat Cangkir Kamisan)

Bagi saya pribadi, membaca kata “cangkir” adalah hal yang spesial. Dari benda yang begitu akrab ditemui semua orang yang terbiasa ngobrol sambil ngopi—atau minum hal lain agar bertambah lama—entah dirumah, dikantor, cafe dan tempat lainnya. Lama saya berdiam diri satu tahun silam mencari makna cangkir dalam adagium yang lain. Bincang Pikir (CangKir) kemudian muncul dalam benak pikiran saya dan kata ‘hijau’ saat itu menjadi penanda untuk selalu memperbaharui semangat perubahan. Yang oleh kawan-kawan Komunitas  kemudian sepakat menyebut Cangkir Kamisan, komunitas yang lahir di bibir waktu, mengalir tanpa tanya(?). Kamisan menjadi habitus baru menyeruak ke publik kota Metro yang kecil dan berteman dengan aktivis-aktivis yang juga lama gelisah untuk berangkat membangun ide dan berusaha keras mendaratkan ide.
Kami tidak boleh jumawa, satu tahun telah terlewat banyak yang harus kita kerjakan ke depan dan kita rawat yang sudah ada. Orang baik di kota ini masih banyak yang belum terpanggil membersamai kami, sikap mementingkan sekte (aliran), strukturalisme (partai politik) bahkan menggoyahkan ide-ide kultural yang kami sering bincangkan. Misal suatu kali seorang anggota kami memilih setia membersamai komunitas ketika ditawari masuk memimpin partai politik di kota ini. Apa yang kawan kami dapat di komunitas sebenarnya tidak ada secara materi. Ya… apresiasi! saya pribadi berikan pada mereka yang bertahan di tengah pahitnya berkomunitas. Saya pribadi punya kritik terhadap beberapa kalangan.
Pertama, Anggota legislatif (Aleg). Apakah komunitas kami anti terhadap partai politik, saya kira tidak. Komunitas ini mempermudah partai politik untuk mengasah tajam narasi mereka sebagai representasi rakyat. Kita tahu bahwa partai politik mengalami kemandulan kaderisasi. Dewan-dewan di kota ini sangat tertutup dan saya berani katakan belum siap terhadap ‘ide-ide’ liar yang lahir dari komunitas’. Kalau untuk menggarap beberapa peraturan daerah untuk kepentingan kota “kawan-kawan akademisi” dikamisan telah terbukti menjadi bagian perancang. Yang terpenting sebenarnya bukan pada kemampuan orang per orang tapi pada kemauan para legislatif kota ini berpikir dengan sesuai standar IPM warga Kota Metro yang tertinggi di lampung. Tentu kita butuh aleg yang cerdas dan menyatu dengan warganya. Legislatif yang siap berkolaborasi, egaliter (setara) berfikir, dan siap berbeda dengan pendapat warganya. Jadi tradisi Cangkir (bincang pikir) bisa jadi menjadi diskusi-diskusi yang penuh kewarasan karena egaliter sejak awalnya. Sedangkan legislatif umumnya sudah tertinggal jauh narasi musyawarahnya.
Kedua, kepada para Akademisi kita. Beberapa kali akademisi kami undang di Cangkir Kamisan mulai dari internasional hinggal titik lokal. Mulai dari yang muda sampai yang tua, dari master sampai profesor. Tidak ada yang spesial dari seorang akademisi. Kebanggaan intelektualisme adalah sebuah ke-nihil-an saat seorang akademisi tidak membaur (berkolaborasi) dengan intelektual lainnya. Intelektual organik—dalam narasi Gramci—mungkin terlalu tinggi. Akademisi di kampus kota ini sering orang menyebutnya sebagai menara gading. Maka saya juga tidak heran jika seorang kawan Kamisan yang heran saat pemerintah daerah menyerahkan pembentukan rancangan draft Peraturan Daerah ke Universitas Lampung yang tidak ada di kota ini. Menjadi akademisi tidak cukup hanya berkutat, duduk di kampus, dan tidak mendaratkan idenya—misal penting juga berpikir untuk kebaikan kota. Padahal saya pribadi malu dengan kawan yang juga akademisi, intelektual organik, mengadvokasi ribuan rakyat moro-moro selama 11 tahun tapi 5 jurnal internasioanalnya tersenyum bangga. Dan di kota ini Profesor muncul tanpa karya bahkan nihil jurnal internasional. Puncak intelektualisme adalah karya, itu adalah benar. Dan setiap orang adalah intelektual bukan hanya pada level akademisi. Tagline Cangkir Kamisan memang sudah tepat “semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah”. Kamisan selalu mengajak akademisi-akademisi kota ini mulai membaur, membersamai perubahan kota dan ikut andil merancang masa depan kota ini untuk mengejar ketertinggalannya.
Ketiga, aktivis Mahasiswa. Saya tahu persis habbit para aktivis kota ini. Kalangan organisasi Islam lebih banyak muncul dan bergeliat di kampus-kampus. Namun 5 tahun terakhir saya pribadi pasca memimpin organisasi resah dan berpraduga, bahwa gerakan mahasiswa akan menemukan anti-klimaksnya, kebosanan yang tiada berujung”. Public enemy yang kian tidak jelas membuktikan itu. Belum lagi ego-sektoral kelompok organisasi mahasiswa yang merasa sudah selesai saat menguasai Badan eksekutif Mahasiswa (BEM). Saya pribadi melihat banyak dari mereka tidak lagi penting berdebat narasi lewat tulisan di koran-koran, Seringkali okol lebih digunakan ketimbang akal. Kita perlu keluar dari tradisi organisasi yang sangat konservatif ini menuju organisasi yang membebaskan diri untuk berkarya lebih baik. Mulai memahami bahwa diskusi adalah kebutuhan, menulis adalah tanggungjawab dan mangadvokasi kepentingan publik adalah kewajiban bukan kebajikan. Saya mengutip ungkapan Prof. Juwono Sudarsono bahwa,”Universitas akan menjadikanmu sarjana, master dan doktor tapi pengetahuan akan menjadikanmu intelektual”. Saya mengajak semua organisasi di kota ini untuk membuka cangkang egonya, mulai sadar pentingnya kolaborasi dan bersama-sama berlomba dengan Anggota legislatif, akademisi memahatkan narasi tentang kota.
Satu (1) Tahun Cangkir Kamisan ingin terus bertekad mengalungkan sejarah perjuangan kota, kami punya Rumah Bersama, kami punya media pojoksamber.com, kami punya Penerbitan buku Sai Wawai Publishing, Kami punya lembaga riset Sai Wawai Institute, Kami punya 2 bank Sampah dan mengajak komunitas lain mendirikan di wilayah mereka, Tahun ini kami diamanahi mengolah 1 taman Ki Hajar dewantara agar ramai, kreatif dan lestari. Kami punya kawan-kawan muda kreatif dari seni musik, sketsa, videomaker, para penulis dan kami butuh ronin-ronin (relawan-relawan) baru untuk turun tangan terhadap kota ini. Kami menolak hanya urun angan. Cangkir menolak tunduk terkurung pada etalase sejarah yang singkat. Cangkir adalah narasi yang panjang, pergumulan yang serius, dan kekeluargaan yang selalu berdiskusi memikirkan kota. Dirgahayu Cangkir Kamisan yang ke-1. “Cangkir mari berbincang berpikir!”

Moro-Moro Dibodohkan

Oleh: Dharma Setyawan
 Peneliti Sai Wawai Institute
Sedih sekali saya mendengar kawan-kawan SD Moro-Dewe mulai minggu depan harus bersekolah di sekolah induk yang jaraknya 20 kilo meter. Induknya yang lama masih di Tulang Bawang Barat, seluruh usaha telah dilakukan, advokasi lewat KOMNAS HAM, membuat film kampanye, demonstrasi. Dukungan media lokal, nasional bahkan asing belum juga mengubah keputusan Bupati. Saya mendapat kabar, inilah pilihan terbaik yang dapat ditempuh karena anak-anak akan segera ujian, kalau mereka tidak mengambil langkah ini, mereka tak bisa naik kelas. Masyarakat patungan untuk menyewa mobil Truk mengantar jemput anak-anak tersebut sekolah” (OHW).
Kata-kata di atas adalah pesan yang muncul dari seorang kawan—sengaja disamarkan namanya—di group Komunitas Cangkir Kamisan yang mengabarkan berita duka pendidikan di kawasan Moro-Moro Mesuji. Penulis cukup memahami kesedihan kawan yang kami tahu beliau adalah orang yang lama hidup membersamai masyarakat yang tidak kunjung usai dihantam badai kekuasaan yang pongah. Sejak 2006 beliau masih menempuh kuliah sarjana politik semester akhir di Unversitas Lampung memilih datang sendirian di daerah konflik tanah yang telah banyak memakan korban tersebut. Terhitung 11 Tahun Bung OHW terus berjuang bukan hanya soal membantu mengadvokasi tanah warga tapi juga hak politik, membersamai hidup bersama warga, mendampingi mereka untuk solid berorganisasi dan sampai dirinya menempuh Doktor di Universitas Diponegoro tetap setia berkunjung ke Moro-moro sebuah entitas masyarakat yang tidak ada hubungan darah sedikitpun.
Penulis menyaksikan sendiri saat Bung OHW mengajak bersama kawan-kawan Cangkir Kamisan untuk mengadvokasi pendidikan yang akan ditutup oleh Bupati Khamamik.  Sekolah yang didirikan dari tangan warga sendiri, sebuah bangunan yang sebenarnya tidak layak umumnya untuk sarana pendidikan di sebuah negara yang sudah merdeka 60 tahun. Jauh sebelum itu Bung OHW adalah aktivis Agra yang fokus membela rakyat atas tanah. Jauh sebelum soal pendidikan warga Moro-moro adalah warga yang mendiami lahan Register 45 dan mengalami konflik vis a vis dengan perusahaan. Ribuan orang begitu merindukan Bung OHW yang terhitung 7 bulan tidak menengok mereka karena sibuk membangun rumah bersama di Komunitas Cangkir Kamisan.
Penulis misalnya tertegun mendengar seorang kakek tua yang sejak tahun 1997 mulai datang di kawasan tersebut berucap,’’Bung—memanggil OHW—kok lama gak datang ke sini, kami tidak tenang kalau lama gak dikunjungi.” Penulis cukup memahami beban psikologis ribuan warga Moro-moro yang hidup di negara merdeka tapi tidak memiliki hak atas tanah, Kartu Tanda Penduduk dan terakhir diancamnya pendidikan anak-anak oleh Sang Bupati. Perlu publik tahu bahwa Bung OHW pernah ditawari Perusahan Silva Inhutani yang menguasai hutan produksi dengan tawaran tanah seluas 100 hektar asal meninggalkan warga yang berjuang mempertahankan tanah.
Penulis tidak ingin terlalu jauh membahas konflik tanah yang sudah lama menjadi alat kepentingan kekuasaan. Kini kita semua dihadapkan pada kekuasaan yang jelas-jelas melakukan upaya pembodohan struktural terhadap keturunan warga Moro-moro. Dalam hal ini kekuasaan punya kepentingan memecah belah kesolidan rakyat yang selama ini berjuang mandiri mendirikan sekolah tanpa dibantu pemerintah. Pemerintah bukannya berterimakasih kepada rakyatnya malah berupaya menutup sekolah. Ketakutan Bupati sangat beralasan karena sangat mungkin kecerdasan anak-anak Moro-Moro kelak dapat mengancam perusahaan dan kekuasaan yang despotik.
Nelson Mandela berucap,”pendidikan adalah alat yang sangat efektif mengubah dunia”. Ternyata negara ini tak kunjung siuman memaknai pentingnya pendidikan sebagai kekuatan membangun bangsa dan negara. Khamamik Bupati Mesuji mungkin juga seorang terpelajar, setidaknya dia juga mesti memahami untuk menjadi seorang Bupati dia harus menempuh pendidikan. Bahwa apa yang dia dapat hari ini menjadi seorang pemimpin adalah proses panjang pendidikan yang ditempuh dari lapangan formal dan non-formal. Emosi kita semua meledak dengan kebijakan bupati yang jelas melanggar Pasal 31 Undang-undang tentang  hak pendidikan warga. Hassan Hanafi dalam bukunya Dari Akidah ke Revolusi menyatakan bahwa,”kebodohan kadangkala tercermin pada sikap tidak mengenal diri sendiri dan kesadaran sejarah yang kita jalani, tidak adanya program nasional yang dicita-citakan rakyat, memintarkan rakyat serta membangun pondasinya, hingga akhirnya mereka hanyalah sebuah bola hampa tanpa tahu tradisi dan kesadaran sosial.”
Sebagaimana usaha telah dilakukan dengan membuat film dokumenter yang diputar di 40 kota dan 5 negara, mempetisi pihak kementrian pendidikan dan kehutanan, melakukan demonstrasi, melapor ke KOMNAS HAM, dan menjual kaos untuk pendidikan anak Moro-Moro, menggalang dana tetap tidak mengetuk hati sang Bupati. Negara jelas absen dengan persoalan ini. Namun kami tidak menyerah, kami akan memproduksi film lanjutan sebagai sebuah perlawanan mengabarkan kepada dunia tentang nasib pendidikan anak-anak Mesuji. Terakhir radio SBS australia me-wawancara-i bung OHW tentang Ekslusi Pendidikan semoga ikhtiar ini disambut oleh banyak kalangan untuk menggugat Bupati Mesuji dan tidak menutup sekolah SD Moro-Dewe. Penulis ingin menutup tulisan ini dengan ucapan Bung Karno,”Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia, Tuhan bersemayam digubuknya si miskin.”

Wakaf dan Sosial Enterprenuership

Oleh: Dharma Setyawan
Dosen STAIN Metro dan Peneliti Sai Wawai Institute
Rumah Bersama punya mimpi membangun 1 kelurahan 1 bank sampah. Persoalan sampah di Kota Metro diharapakan dapat dikurangi dengan adanya bank sampah di setiap kelurahan. Semangat menjaga lingkungan hidup berbasis pemberdayaan warga menjadi pilihan strategis untuk membangun Bank sampah sebagai bagian solusi. Lalu muncul ide tentang #Metro Urunan. Apa yang dimaksud #Metro Urunan? Yaitu sebuah gerakan wakaf tunai yang dilakukan warga Metro dan berbagai komunitas untuk dikelola menjadi dana abadi publik untuk membangun bank sampah tiap kelurahan. Kenapa harus menggunakan skema wakaf? Ada beberapa alasan; Pertama, dana wakaf adalah dana yang tidak boleh habis. Dana wakaf dikelola dengan kepemilikan publik dan hasilnya untuk membangun kesejahteraan umum. Kedua,Wakaf dapat dikumpulkan dengan gerakan kolektif yaitu ditentukan dengan berbagai cara. Bisa lewat individu yang menggunakan standar nilai per sertifikat wakaf juga bisa dengan kelompok yang membeli sertifikat wakaf dengan metode urunan (iuran) sampai nilai sertifikat wakaf memenuhi. Misal jika nilai sertifikat wakaf 1 juta rupiah maka dengan berkelompok 20 orang akan lebih mudah mengumpulkan nilai sertifikat wakaf tersebut. Ketiga, wakaf bukan hanya untuk kepentingan agama tertentu. Sebagaimana sejarah juga menyatakan bahwa wakaf sudah ada sebelum Nabi Muhammad menyebarkan Islam.
Pada tataran ide, wakaf memang bukan hal yang baru, pun dalam praktik organisasi keagamaan di Indonesia memang telah memiliki lembaga wakaf. Muhammadiyah misalnya dengan amal usaha terbesar di dunia banyak tanah wakaf yang sampai hari ini belum termaksimalkan secara manfaat, padahal dalam berbagai sumber disebutkan tanah wakaf ormas Muhammadiyah seluas tanah Singapura. Dalam hal pengelolaan wakaf tunai, negara Indonesia memang masih sekedar ide dan nyaris nihil dipraktikan jika diukur dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 juta.
Memang yang menjadi kendala selama ini adalah proses penjelasan wakaf masih dipahami oleh segelintir orang, itu pun mereka yang terdidik secara baik dalam agama. Pekerjaan Rumah dalam gerakan wakaf yaitu Wakaf harus dipahami secara baru, untuk generasi muda yang baru dan dengan teknologi yang terbaru. Misal; gerakan wakaf sedang diusahakan oleh berbagai komunitas yang aktif di rumah bersama dengan membuat kampanye lewat lagu, dengan pamflet-pamflet bahasa anak muda, dengan melibatkan komunitas pemuda yang selama ini tidak disentuh oleh para kaum agamawan, dan mengemas wakaf untuk menyelesaikan persoalan sosial—seperti misal persoalan sampah—dan membangun ekonomi kreatif seperti halnya mendirikan bank sampah dengan wakaf, kemudian mengembangkan kerajinan dari tangan ibu-ibu disetiap kelurahan.
Sosial enterprenuership memang bukan hal yang baru, tapi dengan melakukan gerakan wakaf uang—dengan bahasa lokalitas yaitu #Metro Urunan—dapat menjadi gerakan baru untuk menyelesaikan sebagaian permasalahan kota. Dari ‘masalah’ kemudian mengubah kondisi menjadi ‘maslahah’ (manfaat).  Rumah Bersama sudah memulai membangun Bank Sampah di Rejomulyo, Metro Selatan maka melakukan ekspansi gerakan dengan mengajak komunitas lain menjadi keharusan. Dengan senang hati setelah bertemu dengan BMT At-Ta’awun STAIN Metro—bahkan sebelumnya BMT Adzkiya, BMT-Al-Mutaqien juga terlibat—menjadi kekuatan baru dengan melahirkan ide wakaf. Sudah saatnya kita membangun gerakan dengan bersama-sama, tidak zamannya lagi berkomunitas atau berorganisai hanya untuk memperbesar asobiyah (kelompok) politik an sich. Gerakan organik yang terus berfikir dan bergerak tanpa melihat momentum apapun—pilkada Metro misalnya—adalah tabiat gerakan yang sesungguhnya real. Dengan kampanye lewat pojoksamber.com, sinergi dengan sekolah dan perguruan tinggi, serta lembaga lainnya. Pada tanggal 05 Juni 2015 di halaman TK Pertiwi Taman Kota metro, komitmen ini kita bersama harus terus berikhtiar. Bertepatan dengan hari lingkungan hidup kita menonton film dokumenter yang kita buat bersama komunitas dan Kantor Lingkungan Hidup, kemudian meluncurkan lagu #Sayangi Metro, melounching buku Suara Anak Muda Metro dan juga lounching #Metro Urunan (Gerakan wakaf tunai untuk 1 kelurahan 1 Bank Sampah). Semoga kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Saya menutup tulisan ini dengan ucapan Gus Dur,”Jika kau berbuat baik, orang tidak akan tanya apa agamamu”.

Jokowi, Kerja, dan Tri Sakti

Oleh : Dharma Setyawan
Dosen STAIN Metro, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir
Terbit di  http://lampost.co/berita/jokowi-kerja-dan-trisakti

Jokowi telah melakukan re-born terhadap makna ‘kerja’. Narasi ‘kerja’ yang pernah dicetuskan Bung Karno 55 tahun yang lalu, kini mulai ber-api lagi dan menarik perhatian banyak pihak. Kabinet Kerja adalah kabinet yang pernah dibangun Bung Karno saat perdebatan ideologi makin runcing, konflik kepentingan antar partai politik kian bringas dan resistensi antar kelompok di daerah makin meluas. Kabinet “kerja’ ini juga mengingatkan kita tentang ucapan Soekarno (1959) bahwa dengan kabinet kerja adalah untuk menandai diakhirinya Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin.
Pasca ditetapkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perubahan kebijakan. Dilakukan pembentukan “Kabinet Kerja” dengan Tri program yaitu melengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialism untuk mengembalikan Irian Barat. Menurut Herbert Feith (1995) “pada oktober 1956, Presiden Soekarno mendesak agar partai-partai politik dikubur, akibat persaingan ideologi dan kepentingan kepartaian. Demokrasi liberal diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Namun, baru pada 1958, Soekarno secara mantap ingin menegaskan berlakunya Demokrasi Terpimpin setelah mendapat dukungan angkatan darat.”
Pada Juli 1959, secara resmi Soekarno mengembalikan negara ke bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya bulan Februari 1957 Soekarno mengumumkan konsepsinya bahwa negara harus menerapkan system pemerintahan baru dengan Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas semua Partai Politik, dan pembentukan Dewan Nasional sebagai Wakil Kelompok-kelompok Fungsional. Bilveer Singh (1996) menuliskan dalam buku “Dwi Fungsi ABRI” bahwa setelah berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatan milter beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer.
Kerja  Era Jokowi
Kerja bukan sesuatu yang metafor, Jokowi ingin membuktikan bahwa kabinet ‘kerja’ yang dibangunnya adalah tindankan nyata atau aksi untuk menyelamatkan negeri ini dari kemalasan berdikari. Sebagaimana Khalil Gibran berucap dengan puisi”, Kerja adalah kerja yang mengejawantah/dan jika kau tiada sanggup bekerja dengan cinta/hanya dengan enggan/maka lebih baiklah jika engkau meninggalkannya/lalu mengambil tempat di depan gapura candi/meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka cita/.
Jokowi hidup ditengah bangsa yang hampir absen tentang narasi besar Soekarno. Hadirnya Jokowi juga tidak memberi representasi Sukarnoisme di tubuh PDI P partai yang menunjuk dirinya saat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah orang—yang kita semua tahu—tidak mampu melakukan sihir dengan pidato-pidato layaknya singa podium seperti Soekarno. Tapi Jokowi—dalam gestur politik yang dibangun selama ini—adalah wajah kesederhanaan yang paling mudah dipahami oleh para wong cilik. Sepertinya rakyat begitu yakin bahwa dengan memilih Jokowi, adalah bentuk ekspresi rakyat yang melihat diri mereka ada pada sosok mantan wali kota solo tersebut. Dengan modal blusukan di Solo dan Jakarta, Jokowi cukup berhasil meyakinkan publik—media, intelektual, partai politik, pengusaha dan tentu wong cilik—bahwa dirinya bersama Jusuf Kalla mampu membawa Indonesia untuk lebih baik.
Dalam ‘Kabinet Kerja’ yang dipimpin Jokowi, PDI P sebenarnya ingin menyadarkan kembali ingatan publik kepada kabinet kerja yang pernah dibangun Soekarno. Kabinet ini setidaknya punya pekerjaan rumah masa lalu yang belum tuntas dan harus benar-benar di selesaikan yaitu pertama, sandang pangan rakyat; kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Contoh nyata yang mendapat perhatian publik adalah rencana kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harus dikaji secara matang apakah sebagai solusi untuk meningkatkan terpenuhinya sandang pangan rakyat atau malah menyengsarakan rakyat? Karena masalah yang dihadapi pemerintahan Jokowi sebenarnya lebih kompleks dari masalah yang dihadapi Bung Karno saat itu. Penduduk yang semakin bertambah, sumber daya alam yang kian dieksploitasi dan campur tangan asing yang jelas lebih canggih adalah tantangan nyata pemerintahan Jokowi di masa kini.
Kerja dengan Tri Sakti?
Kalimat magis Tri Sakti kini butuh pembuktian nyata, Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. Sejumlah Kementerian yang dibentuk Jokowi berbeda dengan kementerian yang dibentuk SBY. Kementerian Agraria dan Tata Ruang misalnya, adalah contoh kementerian yang memberi optimisme ke rakyat untuk menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung pasca tragedi 1965. Kementerian ini secara khusus dibentuk setelah sekian lama tidak ada upaya dari beberapa Presiden untuk menuntaskan kasus agraria. Kementerian Pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi yang saat ini di pisah adalah upaya untuk tercapainya cita-cita pendidikan yang lebih fokus.
Narasi ‘kerja kontemporer’ Jokowi semestinya sejalan dengan konsep Tri Sakti. Kerja adalah praktik langsung, bukan hanya blusukan di lapangan. Kerja bukan dagangan politik atau jargon emosional ala 100 hari umumnya pemimpin melakukan gebrakan. Kerja dengan Tri Sakti harus lebih bernyali, melebihi nyali Bung Karno di masa lalu. Kerja Jokowi harus berani untuk segera mengganti mereka-mereka yang tidak kompeten di kementerian. Bukankah sejak awal Jokowi berucap bahwa koalisi ini adalah tanpa syarat? Maka Jokowi dalam pidatonya pantas berucap dengan semangat,’kerja…kerja…kerja…”. Kerja Jokowi adalah ibadah untuk Indonesia, sebagaimana Pramoedya Ananta Toer mengatakan dalam novel “Rumah Kaca” “Selama orang masih suka bekerja, dia masih suka hidup dan selama orang tidak suka bekerja sebenarnya ia sedang berjabatan tangan dengan maut” Selamat bekerja Pak Jokowi!

Gus Dur dan Toleransi

Oleh : Dharma Setyawan
Dosen STAIN Metro, Penggiat Diskusi Kamisan Cangkir, 
Terbit Kamis 16 Oktober 2014
“Yang dilarang dari umat Islam bukan perbedaan pendapat tapi perpecahan” (Gus Dur)
Melihat fenomena kekerasan di dunia pendidikan akhir-akhir ini kita semakin sadar pendidikan adalah bagian kekerasan struktur. Penyiksaan yang dialami siswi SD Sumatra Barat oleh beberapa temannya adalah kekerasan yang bisa jadi adalah fenomena gunung es. Sekolah hari ini adalah penjara-penjara baru bagi mereka yang sedang tumbuh kreatifitasnya. Sekolah bahkan menjadi tempat penyeragaman dimana keberagaman sulit diakui. Mereka-mereka yang tumbuh berbeda dan melenceng dari arus kurikulum negara tidak layak untuk menjadi peserta didik yang baik. Contoh nyata, sekolah cenderung menjadi perlombaan nilai angka 10 dan ranking ke-1 dalam sudut mata pelajaran matematika. Matematika dalam arti kejujuran, toleransi, tolong menolong dilihat sebagai bentuk untung rugi. Matematika bahkan tidak diajarkan secara benar dalam arti membentuk hidup yang saling menambah mutu. Malah matematika selalu dianggap sebagai kalkulasi kehidupan yang sangat pragmatis, culas, sampai hedonis. Saling tikam, saling telikung, saling meng-kapital adalah matematika darwinisme—organism struggle . Sulit ditemukan ajaran matematika untuk saling berbagi, saling manambah sehingga dapat saling menguntungkan.
 Sekolah Toleransi?
Membaca Lampung Post (28/09) tentang Sekolah Toleransi menarik untuk diperbincangkan. Mengingat kebe-ragam-an dan keber-agama-an kita masih terus muncul permasalahan di akal rumput. ‘Lampung’ sering menjadi sorotan nasional terkait dengan konflik etnis dan agama yang sesekali menyeruak. Sebagai alumni SMA 1 Kotagajah—sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan sekolah toleransi—penulis merasakan pengalaman hidup 3 tahun di sekolah tersebut. SMA N 1 Kotagajah terletak di tengah dua gereja, yaitu Gereja Katolik dan Protestan. Siswa yang belajar di SMA tersebut bermacam suku mulai Lampung, Bali, Jawa, Batak, Cina, Sunda dan beberapa ras campuran. Agama siswa juga bermacam-macam Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu. Yang menarik adalah dari sekian macam keragamaan dan keberagamaan warga SMA 1 Kotagajah–yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah ini—belum pernah terdengar media meliput tentang konflik fatal terkait bentrok etnis dan agama. Siswa di sekolah ini lebih dikenal sebagai kumpulan seleksi anak-anak berprestasi di sekolah-sekolah SMPse-kabupaten Lampung Tengah.
Sekolah Toleransi yang menjadi berita menarik di media Lampung, bahkan dengan adanya konflik yang selama ini muncul, perlu untuk segera melaksanakan program sekolah toleransi tersebut. Acapkali kita meremehkan makna toleransi dalam bingkai ke Indonesiaan kita. Sejak Orde Baru, rakyat telah kenyang mengunyah otoritarianisme dalam kabut gelap rezim militer. Semua orang dipaksa oleh negara untuk tunduk kepada semua aturan-aturan baku yang sangat strukturalis. Setelah reformasi kita dihadapkan pada kebebasan berekspresi yang sangat frontal dan bahkan lebih masif, jika dibandingkan dengan negara-negara di wilayah Asia lainnya. Konflik agama khususnya, dibuat sedemikian akut menjadi alasan teologis untuk melegetimisasi sikap anti-toleran dalam kehidupan sehari-hari. Padahal negara telah menjamin kebebasan beragama sesuai pasal 29 ayat 2 UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Gusdur dan Ajaran Toleransi
Sekolah Toleransi penting untuk membangun karakter bangsa. Dengan hadirnya ajaran toleransi di sekolah-sekolah. Guru, Kurikulum, dan Pelajar itu sendiri dapat memahami makna pluralitas sebagai sesuatu yang “teken for granted”. Tidak bisa kita memaksakan kesamaan identitas dalam kemanusiaan kita. Agama, suku, budaya dan segala bentuk perbedaan yang ada harus dipahami sebagai sebuah kekayaan keragaman bangsa ini. Proses-proses dialektika agama misalnya, masih dianggap satu ancaman bagi kelompok satu dan lainnya.
Pasca Gus Dur banyak orang yang mulai sadar pentingnya menjaga toleransi di tengah keragaman agama, budaya, dan suku di Indonesia. Tokoh-tokoh pun ‘latah’ membawa misi bermacam-macam dengan menggaungkan toleransi di tengah berkecamuknya sikap main hakim sendiri. Pada tataran elit, kita melihat toleransi itu baru sebatas menghargai visi dan misi kekuasaan. Toleransi mereka memusat pada pudarnya ideologi, tapi yang jelas—para elit politik—sangat toleran terhadap hegemoni asing yang mengacak-acak ekonomi dan martabat kebudayaan Indonesia. Pada kalangan pemikir toleransi masih sebatas permukaan baju, cara berfikir mereka lebih banyak kehilangan kesadaran menggali kembali kekayaan ‘local genius’ yang beratus-ratus tahun dimiliki nusantara, bahkan mereka sangat permisif dengan ide-ide asing yang membingungkan rakyat kita. ‘Tegas’ ini adalah sikap permisif bukan sikap toleransi!
Pada kalangan agama toleransi nyaris di ujung tanduk, permasalahan yang muncul bukan semakin tumpul malah semakin meruncing seiring dengan hadirnya aliran-aliran yang bermacam-macam dan semakin menumbuhkan konflik yang kian parah. Di generasi muda toleransi itu kian ‘tiarap’ bahkan menghilang. Dengan fakta semakin banyak tawuran pelajar di jalanan dan aksi brutal demo-demo yang berbuntut kerusakan fasilitas umum.
Gusdur memberi tauladan untuk terus melakukan dialog antara ilmu spirit dengan ilmu materi yang harus termanifestasi dalam kehidupan. Baginya, kehidupan merupakan kemampuan menghubungkan spirit Ketuhanan dengan tindakan, namun dalam pelaksanaannya harus disertai dengan kesabaran, demi terhindarnya kekerasan yang akan menodai harkat kemanusiaan. Dalam istilahnya, dalam kehidupan harus selalu mencari keseimbangan antara “normatif (ajaran agama)” dengan “kebebasan berpikir”(Gus Dur: 1999).
Kekerasan yang menjadi masalah serius bangsa ini, dicerna Gus Dur dengan wacana-wacana non-mainstream. Gusdur membangun logika terbalik, tentang agama yang harusnya membawa kedamaian. Toleransi adalah tradisi Gus Dur yang genial tidak hanya dalam tataran pemikiran tapi menjadi laku Gus Dur dalam transformasi humoris “gitu aja kok repot”. Gus Dur seolah menebak masa depan zaman untuk tidak menggunakan agama sebagai sikap emosional. Wajah agama yang garang direkonstruksi menjadi konsep berfikir yang egaliter. Sebagaimana tradisi Hasan Hanafi “Al turast wa al tajdid”, pemikiran Gusdurian—gerakan penerus pemikiran Gus Dur—kemudian mengibarkan panji intelektual ‘Menggerakkan Tradisi Meneguhkan Indonesia’. Gus Dur seakan optimis spirit agama akan menjaga tradisi-tradisi baik dan juga terbuka terhadap modernisme. Dengan ini toleransi—keterbukaan pemikiran—menjadi jalan terbaik untuk memberi kesempatan siapapun menemukan kebenaran atas sikap membangun pelestarian kebudayaan dan pembaharuan pemikiran. Kita harus optimis sebagaimana Gus Dur telah memulai.