Politik Hijau untuk Wasior

www.radarlampung.co.id

http://www.radarlampung.co.id/web/opini/23377-politik-hijau-untuk-wasior
Sabtu, 16 Oktober 2010
Oleh Dharma Setyawan (Mahasiswa Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro)
Seseorang lewat depan Abu Darda r.a. setelah menanam biji kurma dan bertanya, ’’Bagaimana Anda menanam dan Anda tidak mungkin menikmati karena usiamu telah lanjut?” Beliau menjawab, ’’Aku tidak mengharapkan apa pun kecuali pahala dari-Nya, meski buahnya akan dinikmati orang yang datang setelahku.’’ (Asysyinqithy, Zadul Muslim)
CERITA tentang sahabat di atas memberikan pelajaran bagi kita betapa pentingnya mewariskan keseimbangan alam bagi generasi selanjutnya. Biji kurma yang ditanam Abu Darda adalah simbol kepedulian akan ekosistem yang dilestarikan, meski kita tidak menikmati hasilnya di masa mendatang. Sebuah contoh nyata akan kepedulian untuk melestarikan ekosistem yang tidak semua orang dapat melakukannya.
Menjaga kelestarian tanaman berarti menjaga keberlangsungan keindahan alam. Keindahan yang membuat bumi ini tidak menjadi kering, gersang, atau panas.
Keindahan Indonesia beserta kekayaan di dalamnya adalah ibarat cipratan surga yang Allah SWT karuniakan kepada penduduknya agar semua meyakini kebesaran-Nya sebagai Maha Pencipta. Kekayaan laut yang begitu melimpah di dalamnya dari berjuta hewan di dalamnya, rumput laut, terumbu karang, mutiara, dan keanekaragaman ekosistem sebagai anugerah yang sangat bernilai. Bahkan di dasar laut yang dalam ternyata masih menyimpan kekayaan alam yang begitu luar biasa. Seperti, minyak, gas alam, dan lain sebagainya.
Selain laut yang kaya, bumi kita juga memiliki hutan yang luas sebagai nadi kehidupan dunia. Di buktikan jika terjadi kebakaran hebat, maka Singapura dan Malaysia adalah Negara yang pertama merasakan sesak udara akibat asap hutan yang dilalap si jago merah. Hutan Indonesia juga menyimpan berjuta Flora yang beranekaragam dan jutaan Fauna yang semakin memperkaya satwa di dalamnya. Bumi yang subur ini pun mengandung begitu banyak kakayaan tambang seperti emas, timah, minyak, biji besi, batu bara, gas alam, dan lainnya.
Bung Hatta pernah mengatakan, ’’Cita-cita demokrasi kita lebih luas, tidak saja demokrasi politik, melainkan juga demokrasi ekonomi. Dalam hutan itu tersimpan kekayaan nasional, modal nasional kita.’’ Kata-kata Bung Hatta mengingatkan kepada kita tentang keseimbangan demokrasi yang mengambil peran politik untuk perwujudan kesejahteraan ekonomi nasional. Agenda demokrasi politik yang tidak memperdulikan keseimbangan alam hanya akan menambah bencana kemanusiaan.
Demokrasi politik telah melupakan demokrasi ekonomi yang seharusnya menjadi tujuan utama bangsa dalam menjalankan amanah konstitusi pasal 33 UUD 1945. Dan yang terjadi adalah demokrasi ekonomi yang tidak berjalan namun sistem eksploitasi alam tumbuh subur di negeri ini. Sistem eksploitasi yang terus digulirkan untuk kepentingan asing yang gagal menjajah secara fisik tapi sukses menjajah system ekonomi kita.
Demokrasi politik yang mengedepankan eksploitasi alam tanpa menimbang keberlangsungan ekosistem di dalamnya akan berdampak pada kerugian ekonomi yang tidak akan terganti dengan hasil eksploitasi yang telah dinikmati segelintir kalangan elit. Akibat dari eksploitasi alam ini adalah bencana alam seperti Banjir, kerusakan laut, kerusakan tanah, kerusakan hutan, musnahnya fauna, dan kerusakan lainnya. Semua ini terjadi akibat kerakusan para tirani modal yang di dukung para elit politik dengan kepentingan sesaat. Pengeboran tambang minyak, gas, emas, timah dan penebangan hutan secara liar akan berdampak pada keberlangsungan ekosistem di sekitarnya.
Jika ini dibiarkan maka rakyat yang harus membayar mahal. Alih-alih menikmati hasil eksploitasi rakyat terus merasakan dampak buruk dari kerakusan para tirani modal. Rakyat harus membayar mahal dan mengganti kerugian dengan pajak yang terus mereka bayar kepada pemerintah untuk perbaikan kerusakan. Tirani modal yang telah berselingkuh dengan elit politik ibarat duri dalam daging setelah lepas dari daging malah meninggalkan luka yang butuh waktu lama untuk di sembuhkan. Contoh nyata bencana yang telah terjadi adalah daerah eksploitasi alam seperti Lumpur lapindo di sidoarjo, Tambang emas di Irian Jaya oleh PT Freeport yang merusak tanah papua, tambang minyak di Blok Cepu Natuna, dan yang baru terjadi adalah bencana Pembalakan Hutan di Wasior, Papua barat.
Bencana Wasior di Papua Barat adalah pelajaran bagi kita arti penting menjaga keseimbangan alam. Wasior yang dihuni 7.000 jiwa telah diterpa banjir yang telah memakan korban tewas 145 orang, hilang 103 luka berat 185 orang, dan luka ringan 535 orang (Sumber: Menko Kesra/BNPB). Bencana yang menimpa Wasior Papua merupakan bukti bahwa alam perlu adanya keseimbangan. Alam diciptakan sebagai gambaran kebesaran Tuhan dan kita sebagai manusia harus mampu menjaga keseimbangan alam sebagai manivestasi manusia sebagai khalifah di bumi.
Apa yang digagas Abu Darda dam Bung Hatta adalah bentuk kepekaan yang mendalam dan wujud kepedulian sosial sebelum alam benar-benar memuntahkan bencana bagi kehidupan manusia. Kepedulian mereka adalah simbol “politik hijau” yang harus dicontoh oleh seluruh penghuni bumi ini. Politik hijau merupakan upaya konstruktif menjaga ekosistem alam yang dilakukan semua entitas politik dan civil society yang bertujuan untuk kepentingan kolektif rakyat. Kampanye politik hijau perlu dilembagakan oleh pihak eksekutif baik pusat maupun daerah yang memasuki beberapa jalur sosialisasi yaitu media, pendidikan dan NGO (Non Government Organization).
Kampanye media terus digulirkan agar menyentuh semua lapisan masyarakat arti penting menjaga kelestarian alam. Pendidikan menjadi fungsi pemahaman kepada kaum terpelajar yang nantinya dari merekalah terlahir pemimpin yang peduli terhadap alam dan melanjutkan misi politik hijau. Dan NGO menjadi penggerak untuk perwujudan nyata tentang politik hijau.
Gagasan Hatta menjadi hidup dan sangat dirasakan kebenarannya ketika demokrasi politik tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi. Ketika semuanya berjalan sendiri-sendiri, maka malapetaka akan terus terjadi. Pemerintah dalam hal ini perlu koreksi terhadap aturan-aturan yang menyangkut eksploitasi alam yang merusak hutan, tanah, air dan kekayaan di dalamnya. Peran pemerintah dalam hal ini adalah entitas politik yang diamanahi oleh negara (rakyat, Red) untuk mengelola dan memanfaatkannya. Penegakan hukum yang tegas bagi pelaku eksploitasi alam adalah upaya nyata yang ditunggu rakyat. Perselingkuhan yang terjadi antara elit politik dan tirani modal harus mendapatkan hukum yang setimpal dari bencana yang menimpa masyarakat.
Kementrian Kehutanan dalam hal ini harus berani tegas seperti Nurmahmudi Ismail mantan menteri Kehutanan di era Gusdur yang menghukum Bob Hasan (besan Soeharto) atas pembalakan hutan di Kalimantan. Walau akhirnya ia harus diberhentikan karena kerasnya kepentingan tirani modal yang berselingkuh

M. Natsir dan Etika Politik

www.radarlampung.com

http://www.radarlampung.co.id/web/opini/23928-m-natsir-dan-etika-politik
Selasa, 26 Oktober 2010
Oleh Dharma Setyawan (Mahasiswa Ekonomi Islam STAIN Metro dan Koordinator Komunitas Hijau KAMMI Lampung)
Lagi dan lagi, DPR melakukan kunjungan ke luar negeri. Studi banding menjadi alasan klasikal untuk menutupi agenda jalan-jalan yang menggunakan fasilitas negara secara gratis tersebut.
BELUM lama ini, DPR melakukan kunjungan untuk belajar Pramuka ke Afrika Selatan. Kini giliran Badan Kehormatan (BK) yang akan melakukan kunjungan ke Yunani. Masalah etika politik manjadi alasan anggota DPR untuk studi banding ke negeri para filsuf, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles.
Kali ini, Ketua BK Prof. Gayus Lumbun tidak menyetujui rencana kolektif BK DPR dan memutuskan tidak ikut dalam kunjungan. Namun, wakil ketua dan anggota BK itu tak mengindahkan ktirik dari berbagai pihak.
Dalam agenda kunjungannya ke Yunani, ada hal-hal nggak masuk akal dan mencerminkan alasan DPR yang tidak cerdas dalam menanggapi kritik di publik. Dalam agenda itu, mereka akan belajar soal etika politik DPR menyangkut merokok dalam sidang, berpakaian anggota dewan, dan cara berinterupsi di forum DPR. Alasan tersebut di atas tak sesuai anggaran perjalanan yang menghabiskan Rp165 juta per orang selama 6 hari kunjungan ke Yunani.
Yunani memang memiliki sejarah filsuf masa lampau yang patut dibanggakan. Dalam buku-buku sejarah pendidikan tokoh besar, seperti Plato, Socrates, Aristoteles, dan lainnya, adalah ahli filsafat yang mengawali pembangunan tatanan demokrasi. Pengaruh sejarah inilah yang telah menjadi paradigma berpikir politik dunia bahwa kiblat demokrasi dunia seolah-olah milik Yunani. Literatur-literatur pendidikan demokrasi yang terlalu mengkultuskan Yunani sebagai pencetus filsafat terbaik telah melupakan para filsuf besar di negara bagian lain.
Tokoh etika politik masih banyak di negara lain. Seperti Inggris pernah ada John Locke (1632–1704); India, Mahatma Gandhi (1869–1948); Amerika, Franklin D. Roosevelt (1882–1945); Afrika Selatan, Nelson Mandela; serta Islam melahirkan banyak tokoh filsafat antara lain Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, dan Al Farabi. Yunani yang terlalu diagung-agungkan sebagai negara yang memiliki referansi etika politik kenyataannya hanya tertulis apik dalam buku-buku sejarah. Negara ini sama halnya dengan negara-negara lain yang sama-sama memiliki krisis etika dalam Kepemimpinan Negara. Yunani sekararang bukanlah negara yang dapat didambakan dalam etika politik. Yunani dulu yang terkenal dengan negera para filsuf besar adalah negara yang mengalami defisit ekonomi dalam pengelolaan kekuangan negara dan harus dibantu IMF.
Belajar etika politik kita tidak perlu jauh jauh ke Yunani. Tokoh Indonesia masih banyak yang dapat kita jadikan referensi dalam memahami etika politik dan penerapannya. M. Natsir, Soekarno, M. Hatta, Buya Hamka, Bung Tomo, dan Sjahrir adalah contoh nyata para tokoh yang patut dijadikan referensi dalam etika politik.
Tokoh M. Natsir dan Soekarno yang begitu banyak mengalami benturan ideologi sejak awal Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Konflik ideologi merupakan pencerminan jati diri tokoh yang berfaham nasionalis religius dan nasional sosialisme.
Berawal dari tulisan Soekarno di panji Islam ketika sebuah benda anaknya dijilat anjing dan harus dibasuh tujuh kali dan terakhir dengan tanah. Soekarno mengatakan, cuci saja dengan karbol. Sebab, zaman Nabi belum ada karbol dan anak saya bisa tidur nyenyak. Menurut Taufik Abdullah, inilah yang menjadi awal perdebatan antara Islam dan negara. Tulisan Soekarno mendapat tenggapan dari M. Natsir ’’Alangkah baiknya kalau Bung Karno juga menyuruh anaknya mencuci nazis sesuai ajaran Islam ditambah pakai karbol, anaknya pasti akan tambah nyenyak lagi tidurnya’’.
Perdebatan memang berkembang. Tetapi ketika terjadi revolusi, Bung Karno dan M. Natsir kompak dalam berjuang mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bahkan ketika Indonesia berubah dari RIS (Republik Indonesia Serikat) kembali ke NKRI, Bung Karno mengangkat M. Natsir menjadi Perdana Menteri Indonesia.
Perdebatan konstitusi selalu terjadi antara M. Natsir dan Bung Karno, bahkan ide Demokrasi Terpimpin yang digagas Bung Karno yang membentuk Dewan Nasional yang bersifat semi-Parlemen mendapat kritik dari M. Natsir dan M. Hatta. Dalam kritikannya, M. Natsir dengan lantang memprotes kebijakan dan konsepsi presiden yang melanggar konstitusi. Walau kritik akhirnya ditanggapi dengan teror dan berakhir pembubaran Masyumi, partai pemenang Pemilu 1955 yang dipimpin M. Natsir. Meski demikian, M. Natsir tidak pernah membenci Soekarno. Bahkan, pidato Bung Karno sering ditulis M. Natsir. Sebaliknya, Bung Karno tidak mau pidato sebelum ada tanda tangan dari M. Natsir sewaktu menjadi Menteri Penerangan.
Dalam sidang Dewan Konstitusi, M. Natsir berdebat keras di ruang sidang dengan para wakil partai PKI, namun setelah berdebat, mereka tetap bergaul akrab dan ngopi bareng dengan Central Comite D.N. Aidit.
M. Natsir dapat menempatkan masalah sesuai ruang dan waktunya. Begitupun ketika di masa Orde Baru, M. Natsir harus disingkirkan dari panggung politik oleh pemerintahan Soeharto. Namun, M. Natsir tetaplah negarawan. Ketika Idul Fitri tiba, ia menyempatkan bersilaturahim ke Cendana. Sosok yang cerdas dan beretika dalam politik tidak pernah membenci lawan politik inilah yang sekarang susah ditemukan.
Fakta M. Natsir di atas mengajarkan kita bahwa berbeda pendapat harus tetap mempertahankan etika pergaulan. Etika politik yang dibangun para founding fathers seperti M. Natsir adalah gambaran nyata bahwa kita memiliki referensi jelas terkait etika politik yang dijadikan alasan DPR untuk studi banding ke Yunani. Budaya timur yang lebih lekat dengan budaya kearifan lokal (local wisdom) masyarakat cukup menjadi jawaban bahwa etika politik para pendahulu kita lebih baik dari negara Yunani.
Etika Politik para pendahulu kita adalah etika politik yang didasari atas prinsip beragama yang kuat yang tercermin dari laku dan kata. M. Natsir adalah politisi, negarawan, dan ulama terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. M. Natsir mengajarkan kita etika politik secara real, bukan Socrates, Plato, atau Aristoteles. (*)

TIMNAS DAN OPTIMISME BERNEGARA

Opini Solo Pos 20 Desember 2010

Oleh : Dharma Setyawan Ketua Komunitas Hijau Lampung

Timnas sepak bola Indonesia memberikan spiritbaru bagi rakyat Indonesia di tengah hilangnya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap para pemimpin. Semangat Timnas setidaknya menyedot perhatian yangsangat luar biasa di seantero Nusantara, bahkan di negara lain.Hadirnya Timnas Indonesia dengan dua pemain hasil naturalisasi, Christian Gonzales danIrfan Bachdim, membuat optimisme lahir di ruang jiwa parasuporter untuk memberi semangat kepada para pemain. Kemenangan Indonesia dalambeberapa pertandingan menumbuhkan semangat baru bahwa sepak bola negeri kita sedang mengalami kemajuan yang patut diapresiasi oleh siapa pun dan kalangan apa pun masyarakat Indonesia. Sejak awal dinyanyikan laguIndonesia Rayasebelum pertandingan, begitu terasa semangatpatriotisme dalam mewujudkanoptimisme bernegara.Para pemain asli Indonesia seperti Bambang Pamungkas, Firman Utina, Ahmad Bustomi danpemain lainnya sangat yakin danpercaya bahwa perubahan sejarah Timnas Indonesia akan menjadi lebih baik jika semua prasyarat kemenangan saling memberidukungan.
Sejarah buruk sepakbola Indonesia yang penuh de-ngan anarkisme pendukung ha-rus segera di hilangkan. Pemain dengan gaya permain-an kasar seperti pernah ditunjuk-kan Gonzales—yang dihukum ha-rus berhenti bermain akibat aksipemukulan—merupakan sejarahburuk yang harus ditinggalkan.Gonzales pun menyadari kesa-lahan dan bangkit untuk meno-rehkan sejarah baru bagi Indo-nesia, dengan mempersembah-kan gol untuk Indonesia.Pengurus Persatuan Sepak Bo-la Seluruh Indonesia (PSSI) de-ngan manajemen buruk selamaini sudah seharusnya mulai ber-benah bukan untuk mengurusipolemik organisasi. PSSI juga ha-rus tapi mulai memerhatikan ke-butuhan dasar para pemain, pe-latih dan prasarana permainanyang memadai. Aksi-aksi pendu-kung fanatik di luar lapangan yangmerusak fasilitas umum akibatkekalahan tim kesayangan harusdisadari sebagai tindakan yang ti-dak membawa kebaikan bagi se-pak bola kita. Optimisme para pemain sepakbola perlu menjadi contoh bagipara pemimpin negeri ini agar sa-dar dan ikut bangkit melakukanpembenahan di setiap lini yangmemang telah sekian lama bob-rok, terutama dalam kepemim-pinan. Optimisme bernegara sa-ngat penting dalam membenahisetiap lini pemerintah yang be-lum mentasdari kebobrokan. So-al korupsi dan manajeman burukbirokrasi, kasus suap Gayus danbobroknya manajemen pajak, ka-sus bailoutBank Century, korup-si di pemerintah pusat dan dae-rah, semua harus menjadi prio-ritas pembenahan agar dana APBNdimaksimalkan untuk pemenuh-an kebutuhan rakyat, bukan ke-butuhan para pejabat. SolidPara anggota Dewan PerwakilanRakyat (DPR) di Senayan dan dae-rah juga tidak lepas dari obrolaneforia sepak bola yang menyedotperhatian lebih. Sangat diharapkanmereka tidak melupakan fokus pe-ngesahan rancangan UU Partai Po-litik dan konflik keistimewaan DIYyang harus diselesaikan. Para wa-kil rakyat yang selama ini berkutatdengan permasalahan klasik seper-ti agenda jalan-jalan ke luar nege-ri dan buruknya kinerja DPR yangseharusnya giat melakukan peng-awasan seharusnya juga mulai sa-dar dan berbenah. Program pembuatan dan penge-sahan undang-undang yang barumengesahkan 15 UU—kurang da-ri target yang ditetapkan setta-hun—harus dibenahi. Rakyat bu-tuh kejelasan aturan di negeri iniyang terlalu lama menggunakanhukum warisan Belanda yang su-dah tidak layak di pakai untuk pe-doman hukum di Indonesia. Parawakil rakyat di DPR semoga meng-ambil pelajaran dari semangat Tim-nas sepak bola Indonesia dan op-timistis untuk semakin banyakmencetak UU demi kepentinganrakyat yang menunggu payung hu-kum demi mewujudkan keberpi-hakan pada kepentingan dan ke-sejahteraan rakyat.Intitusi hukum kita seperti Pol-ri, MA dan KPK di harapkan ju-ga mengambil pelajaran dari Tim-nas dan optimistis untuk beker-ja sama satu sama lain, bukan un-tuk saling melemahkan antarlem-baga. Kerja sama antara para pe-main Timnas perlu dijadikan con-toh bahwa dengan tim yang solidpermasalahan di negeri ini akanbisa diselesaikan dan harapan be-sar Indonesia akan bangkit dariketerpurukan dapat terealisasi. Makelar dan mafia kasus di tu-buh institusi hukum harus dibe-rantas tanpa pandang bulu, jugabudaya senioritas di tubuh insti-tusi hukum yang menyebabkansetor jatah ke atasan. Dengan ke-pemimpinan baru Jenderal Ti-mur Pradopo di tubuh Polri adatantangan besar memperbaiki ci-tra Polri yang selama ini buruk dimata masyarakat. Lebih-lebih Pol-ri hari ini menjadi public enemybagi mahasiswa karena menjaditameng pemerintah di setiap ak-si-aksi yang berujung anarkis. Jaksa Agung baru, Basrif Arief,diharapkan mampu membersih-kan para makelar kasus di tubuhKejaksaan Agung. Keadilan hu-kum sangat dinantikan. Keme-nangan ada di tangan kebenaranbukan pada yang berani memba-yar. Dan KPK yang awal dibentukakibat ketidakpercayaan terhadapinstitusi hukum diharapkan mam-pu membuktikan diri dan benar-benar membersihkan negeri inidari para pejabat korup.Pelajaran berharga yang sama-sama kita ambil dari Timnas In-donesia adalah sebuah pelajarantentang optimisme, sebuah pela-jaran tentang perjuangan yangmemberikan hasil baik dari keada-an sebelumnya. Timnas tidak ber-pikir lagi seberapa banyak Timnasgagal dalam pertandingan tapi Tim-nas optimistis dan terus berusahabangkit untuk menjadi lebih baik.Demikian pula pada kondisi poli-tik negeri ini, kita harus optimis-tis bahwa bagaimana pun buruk-nya manajemen pemerintahan ne-geri ini yang kita butuhkan adalahoptimisme bernegara. Kita yakin Indonesia akan men-jadi lebih baik dengan dimulai da-ri diri kita melakukan perbaikan disetiap lini apa pun. Karena kita ya-kin dengan kemajuan bangsa ini.Bangsa dengan kekayaan alam yangmelimpah ruah, bangsa yang mer-deka dengan pengorbanan para pe-juang. Bangsa yang bisa berdiri te-gak karena optimisme bernegara.Maka dari itu kata harus optimis-tis dalam bernegara, demi Indone-sia yang lebih baik. Optimisme Tim-nas sepak bola adalah inspirasi yangmenggugah kita.

Tahun Baru dan Reformasi PSSI http://www.radarlampung.co.id/

Tahun Baru dan Reformasi PSSI http://www.radarlampung.co.id/

oleh Dharma Setyawan Kammi pada 03 Januari 2011 jam 15:34

Senin, 03 Januari 2011
Oleh Dharma Setyawan (Ketua Komunitas Hijau Lampung)
Persepakbolaan Indonesia kembali mendapat perhatian publik. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah organisasi yang dituntut pertanggungjawaban dalam membina dan memajukan prestasi sepak bola Indonesia.
KEKALAHAN timnas Indonesia di final melawan Malaysia menjelang pergantian tahun kemarin bukanlah sejarah akhir perjuangan sepak bola Indonesia. Timnas dengan para pemain yang penuh semangat baru, baik naturalisasi maupun asli Indonesia, harus kita apresiasi. Sebab sejak 19 tahun lamanya, sepak bola Indonesia bermain tanpa prestasi. Timnas Garuda harus terus didukung dengan terus meningkatkan dukungan, baik materil maupun spirituil.
PSSI yang sejak lama dipimpin para kaum tua harus segera dibenahi. Kepemimpinan status quo sudah saatnya berganti dengan profesionalisme kerja. Beberapa kejadian oportunisme partai politik (parpol) muncul menjadi penghambat tumbuhnya timnas Indonesia untuk maju atas nama bangsa Indonesia. Hal-hal yang terjadi seperti Nurdin Khalid sebagai ketua PSSI yang banyak memasang baliho gambar diri di pertandingan Malaysia merupakan hal tidak substansi dalam memberi dukungan ke timnas. Nurdin yang lekat dengan Partai Golkar dan mengajak para pemain timnas sowan ke kediaman Aburizal Bakrie adalah tindakan tidak lazim sebagai ketua PSSI.
Oportunisme parpol semakin kuat ketika para pemain dieksploitasi dengan beberapa jamuan kunjungan ke tokoh politik negeri ini. Seharusnya, PSSI sama-sama sadar bahwa masyarakat tidak akan menilai prestasi sepak bola dikaitkan hubungan kepentingan parpol.
Narsisme para tokoh politik negeri ini sangat terlihat ketika PSSI membuka peluang keuntungan tiket final. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki otoritas sebagai seorang pemimpin bahkan tidak dapat berbuat banyak dan hanya mampu mengimbau PSSI untuk tidak menaikkan tiket final.
Aburizal Bakrie pun ikut andil mengambil momentum untuk meminta diturunkannya harga tiket akibat kerakusan PSSI yang untung miliaran rupiah. Di beberapa surat kabar juga terjadi beberapa hal yang tidak substansi terkait banyaknya politisasi citra atau ’’cari muka di momentum sepak bola’’. Hatta Rajasa sebagai Ketua PAN juga mengatakan ketidaktahuan tentang gambar partai PAN yang terpampang di sekitar Gelora Bung Karno.
Nasionalisme sepertinya hanya dimiliki para pemain dan suporter di negeri ini. Prestasi parpol sebagai pemain di liga demokrasi selama ini tidak mencerminkan prestasi yang baik. Prestasi tim parpol seharusnya tidak mencampuri prestasi timnas yang berkembang baik dan berusaha memajukan bangsa ini.
Pengakuan Nurdin bahwa bukan SBY yang menyuruhnya menurunkan harga tiket, tapi Aburizal Bakrie, adalah pengkhianatan seorang profesional yang tunduk oleh otoritas politisi.
PSSI sebagai organisasi sepak bola nasional seharusnya lebih baik dalam menjalankan fungsi dan peran konkret dalam memberikan prestasi di liga sepak bola Indonesia. Sedangkan, liga demokrasi yang tidak mendapat apresiasi yang layak dan kehilangan citra di masyarakat seharusnya sadar dan membenahi diri masing-masing dengan prestasi kemenangan dengan gol welfare state. PSSI harus tegas dalam menjalankan fungsinya, yaitu memilih memajukan liga sepak bola untuk bangsa atau liga demokrasi untuk opurtunisme kepentingan.
PSSI harus membersihkan diri dari para pengurus yang terlibat aktif dengan para elite politik yang mencoba menghegemoni citra dan prestasi sepak bola nasional. Kasus seperti Nurdin adalah contoh ketidakprofesionalan seorang pemimpin di organisasi yang seharusnya berjuang atas nama bangsa, bukan pemimpin parpol. Bangsa ini butuh politisi dan negarawan yang berjuang, bukan atas nama golongan.
Perlu bagi kita semua untuk andil ide dalam membenahi PSSI agar mampu memfungsikan diri sebagai organisasi yang laik memajukan sepak bola Indonesia.
Pertama, PSSI harus dibersihkan dari para pengurus yang selalu tunduk dan terhegemoni oleh kepentingan parpol. Pengurus PSSI adalah mereka yang mau berjuang sepenuhnya, bukan atas nama tokoh tertentu dan bermain citra di depan layar media. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang lambat laun semakin cerdas menilai mana kepentingan atas nama kelompok atau bangsa. Pembersihan pengurus yang penuh dengan karakter oportunis ini diharapkan mampu menjaga pengaruh buruk dari parpol yang haus citra positif di depan rakyat Indonesia dan membersihkan PSSI dari conflic of interest (konflik kepentingan) berbagai pihak.
Kedua, pemerintah bersama program PSSI harus mampu memaksimalkan anggaran APBN secara efektif dan efisien. Selama ini, PSSI seharusnya berterima kasih dengan kemandirian sepak bola daerah yang menolong peran PSSI dalam menjaring bakat pemain daerah. Industri sepak bola negeri ini mulai sangat diperhitungkan menjadi kemandirian ekonomi bagi sepak bolanya. Mulai dari kebutuhan organisasi suporter, para anggota mania tim sepak bola di daerah, sampai produksi atribut tim sepak bola telah menjadi industri sepak bola yang sangat menguntungkan tim sepak bola. Selain itu, dana dari perusahaan yang siap mensponsori tim adalah modal ekonomi yang menjadi salah satu faktor mamajukan sepak bola kita.
Kita juga menyadari para kapitalis asing memanfaatkan para buruh di Indonesia untuk dipekerjakan membuat produk mulai dari seragam, sepatu, sampai atribut internasional diproduksi di Indonesia. Dari produk Nike dan Adidas yang dijual mahal di internasional, dalam kenyataannya buruh Indonesia menjadi sumber daya manusia penyumbang keuntungan terbesar perusahaan tersebut. Upaya pemerintah menata ulang kebijakan para investor negeri ini dan mereformasi PSSI dengan pengurus yang profesional adalah kunci untuk memajukan sepak bola Indonesia.
Di tahun baru, sepak bola negeri ini mulai menampakkan kebangkitannya secara alami. Sudah selayaknya para pemimpin negeri ini menyambut dan memberi apresiasi yang lebih terhadap prestasinya. Semangat Garuda menjadi spirit baru bagi kebanggan Indonesia di kancah nasioanal. Semangat tahun baru menjadi semangat untuk mereformasi PSSI dan manajemen sepak bola Indonesia. Garuda di dadaku, karena kita yakin suatu hari nanti pasti menang. Selamat tahun baru 2011 tetap semangat bergerak tuntaskan perubahan!!!!!!!!!!!! (*)

SELAMATKAN KEKAYAAN INDONESIA

http://www.radarlampung.co.id/web/opini/21724-selamatkan-kekayaan-indonesia
Sabtu, 18 September 2010
Oleh Dharma Setyawan (Ketua KOMUNITAS Hijau Lampung)
Perjalanan reformasi Indonesia masih memiliki segudang permasalahan yang harus diselesaikan. Semangat kebersamaan penghormatan kepada hak asasi manusia, keadilan politik, dan ekonomi menjadi harapan semua unsur golongan di tanah air.
DEMOKRASI yang fair sangat diimpikan seluruh rakyat agar pemimpin yang dihasilkan mampu memberikan solusi agar keluar krisis multidimensi yang menimpa bangsa ini. Sebab tanpa sadar, bangsa ini telah lama tidur, bangsa yang mengalami amnesia sejarah, bangsa yang telah melupakan petuah founding father Bung Karno yang terkenal dengan istilah ’’Jas merah’’ jangan melupakan sejarah. Sejarah yang telah lama dilupakan, sejarah tentang penjajahan pihak asing di bumi kaya nusantara, sejarah penjajahan oleh para imperalisme, juga sejarah tentang penjajahan ekonomi yang sampai hari ini masih terjadi.
Begitu mudahnya para pengambil kebijakan negeri ini menyepakati perjanjian-perjanjian yang merugikan rakyat. Pemimpin yang tetap saja tunduk dan patuh dengan aturan serta perjanjian yang dibuat pihak asing dan menguras kekayaan alam kita.
Sejarah seharusnya menyadarkan kita arti penting kedaulatan dan kemandirian bangsa tanpa campur tangan orang lain. Mungkin sejarah telah menghukum bangsa ini akibat kita telah melupakannya dan lebih memilih amnesia sejarah atau mungkin berpura-pura amnesia sejarah. ’’Hukuman sejarah itu berupa kehancuran logika, kemusnahan nalar sosial, ketidakmengertian tentang apa yang layak dikagumi dan apa yang menghacurkan martabat kemanusiaan, kebutuhan untuk menentukan tokoh, pemimpin, idola, serta panutan. Kita dihukum dengan mengalami negara yang hampir selalu gagal sebagai negara, dengan pemerintahan yang benar-benar tidak mengerti pada tingkat elementer pun di mana sebenarnya letak pemerintah, perannya, fungsinya, serta hak dan kewajiban. Kita dihukum dengan memiliki kekayaan kita sendiri itu, setelah kita sewa para tetangga mancanegara untuk mengolah kekayaan itu dengan bayaran yang harus kita tanggung dengan menelan kenyataan bahwa kekayaan itu ternyata akhirnya menjadi milik mereka’’ (Emha Ainun Najib).
Eksploitasi Alam
PT Freeport sebagai sedikit contoh ketidakadilan pembagian keuntungan dan bukti keserakahan korporasi asing yang telah menguras kekayaan alam kita. Selain itu, mereka juga melakukan berbagai kejahatan eksploitasi alam. Yaitu, kejahatan lingkungan, ekonomi, hukum, dan kemanusiaan di bumi papua. Aktivis lingkungan seperti WALHI Lampung pernah mengingatkan pemerintah akan perjanjian Indonesia atas pertambangan emas dengan PT Freeport namun pemerintah SBY tanpa rasa bersalah telah menyetujui dengan memberikan kontrak karya II PT Freeport sampai 2041.
Yang mencengangkan, uraian Amin Rais tentang PT Exxon Mobile yang menguras gas alam kita di Natuna. Produksi gas alam itu dibawa ke wilayah Singapura lewat pipa bawah laut dan dijual agen Exxon yang ada di negara Singa tersebut. Sudah berapa Volume gas alam kita yang dijarah dan berapa kerugian negara setelah puluhan tahun. Dalam uraian disebutkan Lee Raymond, mantan CEO Exxon Mobile, selama 13 tahun bekerja mendapat gaji USD686 juta atau sekitar Rp6 triliun dan Rp174 miliar. Bahkan, pemerintah SBY telah memberikan operatorship minyak blok cepu sepenuhnya kepada Exxon Mobile dengan diizinkannya mengeksploitasi minyak kita sampai tahun 2036. Maih banyak lagi eksploitasi kekayaan alam yang terjadi di negeri ini tanpa adanya profit sharing (bagi hasil) yang adil bagi Indonesia seperti Eksploitasi hutan, kekayaan laut, tambang dan kekayaan lainnya.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan politik yang benar-benar berani melawan segala ketidakadilan dari profit sharing (bagi hasil) kekayaan Indonesia . Kepemimpinan politik seharusnya tidak bersikap sama seperti tokoh pendidikan, social, budaya, dan agama yang berperan memberikan pencerdasan dan pencerahan ke publik. Seharusnya kepemimpinan politik terlahir dari sentuhan para tokoh diatas dan lebih berperan signifikan serta berani meregulasikan kebijakan demi kepentingan rakyat. Kepemimpinan politik tidak hanya sekedar berbicara di media dan berbagai seminar dan menulis di koran atau majalah yang dalam bebarapa hitungan waktu di buang dan terlupakan. Karena sejatinya seorang Pemimpin politik diberi wewenang dan kepercayaan masyarakat untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik.
Ironi memang, namun kenyataan ini telah berlangsung sejak lama. Bangsa yang mengaku merdeka sejak 64 tahun yang lalu, ternyata tidak sedikitpun merasa telah terjajah kembali dalam aspek politik dan ekonomi. Gerakan aktivis yang menyuarakan kebenaran dan keadilan hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah Kapitalisme (neoliberal, Red). Kita harus mendukung penuh aktivis seperti WALHI, ICW, dan lainnya yang sangat aktif dalam membangun check and balances terhadap pemerintah yang semakin hari hanya berusaha mempertahankan status quo paling tidak sampai dua periode kepemimpinan.
Melakukan penyadaran kepada pemerintah yang mengalami amnesia sejarah harus dilakukan berbagai elemen. Kita perlu belajar pada Negara Quba, Venezuela dan Bolivia. Quba dengan kepemimpina Fidel Castro mampu membangun kemandirian bangsa bangsa dan mengusir imperalisme yang pernah bercokol di Quba dan menjajah rakyat. Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez dan Bolivia yang di pimpin Evo Morales dengan kepemimpinan tegas berhasil melakukan negosiasi ulang atas seluruh perjanjian pertambangan dengan pihak asing yang sebelumnya telah merugikan kepentingan rakyat.
Kita tidak bisa berharap banyak kepada para wakil kita di Eksekutif, legislative dan yudikatif yang telah melakukan perjanjian murahan atas kepentingan individu mereka dengan korporasi asing. Para pemimpin yang di gaji mahal kemudian di amanahkan untuk membangun bangsa dan memanfaatkan kekayaan alam untuk rakyat terbukti tidak pecus dan hanya pandai bicara di ruang publik. Secara nyata UUD 1945 telah dikhianati oleh para pemimpin. Padahal jelas pasal 33 Undang-Undang menyatakan ’’Segala bumi, air, tanah dan semua kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kita perlu mendorong para intelektual organik yang mampu memberikan penyadaran kepada seluruh rakyat Indonesia akan bahaya para pemimpin Neoliberalisme. Kaum intelektual, tokoh muda dan akademisi, para ekonom dan aktivis perlu bersama-sama melakukan kontrol baik secara vertikal maupun horizontal. Intelektual organik seperti mereka akan membangkitkan sikap ’’sama rasa sama rata’’ yang menjadi cita-cita substansi dari demokrasi. Karena substansi demokrasi bukan pada santun dan kepura-puraan tapi pada wujud keadilan dan kesejahteraan bersama. (*)

Ahmad Dahlan Dan Pendidikan Bangsa www.koranlampung.co.id

oleh Dharma Setyawan Kammi pada 14 Januari 2011 jam 8:06
http://www.koranlampung.co.id/detail_berita.php?module=detailberita&id=2475&id_kategori=26
Oleh : Dharma Setyawan
Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro dan Anggota Muhammadiyah Lampung
Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis panggilan di masa kecil adalah tokoh pembaharuan Islam yang ada di Indonesia. Terlahir dari seorang khatib Amin Masjid besar Yogyakarta KH Abu Bakar. KH Ahmad Dahlan menjadi seorang mujadid yang mengembalikan lagi kemurnian ajaran Islam ketika Islam saat itu telah kental dengan budaya kejawen. Dalam kondisi ritual keagamaan Islam di jawa saat itu, masyarakat Islam di jawa telah terjangkit penyakit aqidah yang di kenal dengan tahayul, bid’ah dan khurafat..Penyalit ini adalah sebuah pemahaman Islam yang sempit dan mencampuradukkan antara ibadah dan syrik agama seperti menziarahi kubur yang dikeramatkan dan meminta berkah di ritualnya, memberi makanan sesajen kepada pohon-pohon besar, percaya terhadap ramalan dukun dan percaya terhadap benda-benda yang di anggap jimat.Dalam kehidupan penjajahan belanda saat itu, pendidikan menjadi suatu yang langka. Sekolah belanda hanya diperuntukkan bagi para kaum bangsawan dan itupun sangat dibatasi oleh pihak belanda. Sangat bisa dipastikan belanda tidak ingin bangsa jajahannya menjadi bangsa yang cerdas. Selain itu kondisi kesehatan warga di lingkungan Yogyakarta sangat menprihatinkan karena keadaan ekonomi masyarakat yang terjajah membuat mereka hidup dengan segala keterbatasan. Pakaian dengan bahan karung goni menjadi pemandangan umum saat itu, sehingga penyakit kulit sampai bungsu lapar banyak menjangkiti anak-anak. Ahmad Dahlan sebagai seorang yang terlahir dari seorang ulama dan pedagang berusaha mencari solusi dari masalah yang terjadi di masyarakat. Pemahaman Isalm modern yang melekat dalam pemikiran Ahmad Dahlan bersumber dari ajaran Muhammad Abduh dan Rasyd Ridho tokoh pembaharuann Islam di Mesir saat melakukan perjalanan haji (1902) dan menetap di Mekkah sejak tahun 1890. KH Ahmad Dahlan meyakini bahwa Islam tidak hanya sebatas ibadah namun Islam sebagai jalan hidup yang memberi solusi bagi kehidupan. Sebagai seorang pedagang batik yang memiliki jaringan usaha meliputi Batavia, Cianjur, Semarang, Surabaya dan Padang serta aktivis pergerakan di Budi Utomo Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912 dalam usianya yang ke 44 tahun bersama 6 tokoh lainnya RH Sjarkam, H Abdoelgani, H Sjoedja’, H Hisjam, H Fachrodin dan H Tamim Muhammadiyah berdiri. Dalam gerakannya Muhammadiyah bertujuan menegakkan amal makruf nahi munkar. Muhammadiyah meluruskan aqidah dengan memberantas tahayul, bid’ah dan kurafat (TBC,red). Praktek-praktek Islam yang kental dengan unsure kejawen perlahan tapi pasti di luruskan oleh Ahmad Dahlan dan kawan-kawan di Muhammadiyah dengan cara yang santun. Pendidikan menjadi gagasan awal Ahmad Dahlan dalam meluruskan pemahaman yang ada di masyarakat. Dakwah yang dilakukan Ahmad Dahlan dilakukan dengan kultur yang konstektual dengan pola hidup masyarakat yang dekat dengan seni. Biola menjadi alat seni Ahmad Dahlan dalam mengajar. Suatu hari seorang murid bertanya kepadanya “apa makna Agama?” Ahmad Dahlan lalu memainkan biola dengan lantunan, indah, merdu dan membuat nyaman yang mendengar . Kemudian biola itu di berikan kepada anak yang bertanya dan dia memainkannya dengan suara yang memekikkan telinga. Ahmad dahlan mengatakan “ begitulah agama tergantung siapa yang membawa atau menyampaikan”. Ahmad Dahlan kuatir karena tidak ada persyarikatan yang yang membentuk sekolah Islam dengan pola pendidikan sekolah modern. Pendidikan yang ada saat itu adalah pendidikan pondok pesantren yang belum memiliki pola pondok modern seperti saat sekarang. Ahmad Dahlan juga tidak anti dengan pendidikan barat di buktikan dengan dirinya mengajar di sekolah belanda. Pembaharuan islam yang dibawa Ahmad Dahlan telah membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam format perjuangan Indonesia. Muhammadiyah yang pada awalnya sebagai gerakan social kemudian menjadi organisasi Islam modern yang memiliki amal usaha terbesar di Indonesia. Capaian yang dapat kita lihat adalah Tumbuhnya lembaga pendidikan Muhammadiyah dari TK sampai Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Muhammadiyah, Lembaga keuangan Syariah, LAZIZMU lembaga amil zakat, dan lembaga social lainnya. Semua ini adalah bentuk implementasi yang di wujudkan Muhammadiyah dalam mencerahkan kehidupan bangsa yang awalnya hanya di awali dengan membuat aktifitas mengajar dan Penolong Kesengsaraan Oemom (PKO) bagi kaum mustad’afin atau proletar. Semangat Al-maa’uun telah menjadi dasar gerakan social Muhammadiyah dan terbukti mampu melahirkan para pemimpin-pemimpin yang berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Sebut saja Soekarno muda yang ketika di buang di Bengkulu menikahi Fatmawati anak tokoh Muhammadiyah bengkulu dan aktif mengajar. Muhammad Hatta, Buya Hamka, dan M. Natsir yang berasal dari Sumatra Barat yang kental dengan ajaran Islam akibat arus perdagangan telah menjadi tokoh penggerak kemerdekaan. Jendral Soedirman yang memimpin pasukan gerilya bermula adalah seorang guru dan atas jasanya pasukan gerilya menjadi cikal bakal berdirinya TNI (Tentara Nasional Indonesia) sampai saat ini. Di Orde Baru dan Orde Lama banyak tokoh Muhammadiyah yang terlahir dan berkontribusi banyak dalam memajukan Indonesia. Ahmad Dahlan bukan hanya memberikan Muhammadiyah serta Amal Usaha untuk Indonesia. Namun Ahmad Dahlan telah berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebelum UUD 1945 dicetuskan. “Jadilah kalian dokter, Jadilah kalian insinyur, jadilah kalian Guru, jadilah kalian arsitektur tapi kembalilah kepada Muhammadiyah”. ***

BELIEVE OR NOT DEMOCRATION

oleh : Dharma Setyawan

Banyaknya kalangan yang sudah mendeklarasikan diri menjadi Capres dan Cawapres menjadikan banyak kalangan mensikapi dengan narrow minded ( pandangan yang sempit ) . Karena masyarakat hari ini secara nayoritas hanya bisa menilai dari euphoria iklan media namun belum bisa menilai dari sisi kualitas dan kuantitas calon pemimpin. Artinya political capitalism masih berlaku di negeri ini dimana calon pemimpin adalah yang memiliki banyak modal dan mampu untuk memarketing dirinya tanpa memilah–milih segmen pasar suara. Dan keadaan ini juga menguntungkan incumbent yang bisa dengan mudahnya memperbesar dan sosial untuk iklan dirinya . Dan lagi-lagi proses demokrasi hanya menjadi ajang menghamburkan uang demi sebuah conflect of interest (Pertarungan kepentingan ) atau lebih mengerucut kepentingan partai masing-masing tanpa berpikir kinerja yang sudah tercapai .Konsep demokrasi memiliki tiga kerangka subtantif yaitu 1) Berakhirnya sebuah rezim otoriter 2) Adanya proses transisi yang memberikan kesempatan pada partisipasi public dan liberalisasi politik menuju pembentukan rezim demokratis 3) Konsolidasi rezim demokratis ( Samuel P Huntington, The third wahe of democratization ) .Namun yang paling mendasar demokrasi adalah sebuah proses pertarungan politik yang harus “ Goto the right yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Bisa diartikan demokrasi bukanlah satu-satunya konsep yang utuh untuk memformat pemerintahan negara . Dan pendapat ini bisa di buktikan oleh Negara Kuba yang sampai hari ini bias tegak angkat kepala di dunia Internasional tanpa adanya Demokrasi yang di agung-agungkan kaum kapitalisme. Namun Kuba juga bukan menjadi contoh yang baik karena di belakang sejarah Kuba juga memiliki sejarah yang buruk dalam penegakan HAM. Namun Kuba sudah cukup bagus dalam pembangunan nasional , jika memang system demokrasi memang diutamakan untuk sebuah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan Kuba tanpa demokrasi ternyata juga mampu memberikan kesehatan dan pendidikan gratis bagi rakyatnya . Negeri yang di pimpin Fidel Castro ini pernah membantu Indonesia dalam korban di Yogyakarta sesuai dengan ucapan SBY dalam pidato tentang tenaga medis Kuba yang banyak membantu saat Indonesia tertimpa bencana alam yang disampaikan di KTT Non Blok 2006 “ Dalam waktu tiga bulan , kalian telah melakukan 773 operasi besar kepada korban cedera, 2436 operasi ringan, membantu 34 kelahiran bayi tanpa kematian, dan melakukan imunisasi antitetanus atas 10.000 orang . Kalian juga memberi hadiah kepada Pemerintah Indonesia dua Rumah Sakit lapangan”. Bahkan sejarah Kuba telah membentuk tokoh muda pemberontak kemapanan Kapitalisme yaitu Che Guevara yang menjadi panutan tokoh hari ini di berbagai pergerakan . Walaupun akhirnya ia harus terbunuh demi mempertahankan ideologi yang ia yakini.

Huntington juga menuliskan 4 jalur menuju demokrasi 1) Jalur Tranformation

2) Jalur Transplacement 3) Jalur Replacement 4) Jalur Intervention . Dan Indonesia telah mengalami jalur Replacement yakni terjadi karena adanya gerakan politik masa yang menuntut perubahan rezim . Namun Jalur Intervention (yaitu dilakukan oleh negara lain secara politik, ekonomi, dan operasi militer) tidak pernah berlaku untuk Kuba , Negara yang kecil tetap tegar walau di intervensi AS lewat politik ,ekonomi dan militer .Sejarah politik Indonesia memiliki daya tarik tersendiri Demokrasi Parlementer yang ternyata malah membuat DPR dan MPR terlena dengan jabatan dan kekuasaan dan tidak focus memikirkan rakyat. Kemudian The Founding Fathers memiliki inisiasi mengganti Deokrasi Parlementer dengan Demokrasi Pemimpin dimana Presiden memiliki hak mutlak menentukan kabinetnya sendiri dan Presiden menjadi dewan penasehat bagi dirinya sendiri . Namun yang menakjubkan saat itu Bung Karno berani tampil tegas menentang barat dan sekutunya yang berkali-kali ingin menggulingkan Soekarno. Dan yang menarik lagi ketika Soeharto memimpin. Presiden yang pernah dinamakan diri Bapak Pembangunan itu malah pro terhadap barat yang akhirnya Indonesia selama 32 tahun kepemimpinannya tercekik hutang luar negeri ,belum lagi pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto kepada 500 ribu lebih manusia dalam penumpasan PKI dan pelanggaran HAM lainnya yang selama ini belum ada pertanggungjawaban hukum serta keadilan.

NEGARA DAN AGAMA

NEGARA DAN AGAMA

Oleh : Dharma Setyawan*

Ketua KAMMI Komisariat STAIN Metro Dan Bergiat di Komunitas Hijau

Cp. 085768141684

Sejak di munculkannya paham isme seperti sekularisme, liberalisme dan pluralisme oleh phak barat . Maka terjadi polemik yang berkepanjangan yang berbenturan antara paham barat dengan paham timur yang notabene masih kuat dengan legetimasi agama. Kemudian konsep demokratisasi yang mulai merambah dunia islam menjadi sebab paham isme bertolak belakang dengan paham agama di timur tengah yang kental dengan religius “ Islam”. Sifat dasar yang dimiliki pihak barat yang sarat dengan kebebasan sangat bertentangan dengan dunia Islam. Akibat sekularisme maka muncul kontradiksi istilah ( Contradiction in terminis) antara negara dan agama. Sekularisme muncul akibat ketakutan barat terulang kembali ketika beberapa abad lamanya Kristen menguasai dan mengatur negara, dan itu tidak memberi kenyamanan pada kaum liberal dan plural yang sejatinya tidak percaya dengan nilai-nilai Ketuhanan. Kemudian ketika demokratisasi berekspansi ke Timur maka barat juga tidak ingin Islam melegetimasi aturan negara demokratisasi. Dan inti dari sekularisme adalah memisahkan antara agama dan negara dan sampai saat ini masih menjadi berdebatan yang takkan pernah berhenti sehingga salah satunya terkalahkan oleh waktu.Ketika Agama dan Negara saling berebut untuk mendefinisikan ruang privat ( privat sphere) dan ruang publik ( public sphere), di sisi lain muncul kaum santri yang mencoba melawan sekularisme dan masuk ke ranah politik dan membawa ideology agama di dalammnya.Dalam studi kasus ditemukan bahwa negara dan agama saling berkaitan, contohnya tentang ibadah, hari raya, perkawinan, dan lainnya yang di sebut ruang privat akhirnya melibatkan negara dalam mengatur jam kerja , hari libur dan urusan administrasi pengesahan. Kemudian agama juga masuk dalam wilayah negara seperti tentang UU pornografi dan pornoaksi,kemudian negara yang ikut campur dalam masalah poligami yang terjadi di masyarakat. Agama juga memberi solusi tentang pengentasan kemiskinan dengan penerapan UU zakat yang antara satu daerah ada yang menyetujui dan daerah lain tidak setuju.bahkan Negara juga mengadopsi symbol-simbol agama, Kitab suci ( kontitusi) , ritual dan sebagainya.

Menurut Carl Schmith teoritisi politik dari jerman mengungkapkan “ Negara dan konsep-konsep yang dipakai oleh negara tak lebih dari “ sekularised theological concepts” atau konsep-konsep agama yang disekulerkan ( dalam arti konsep negara awalnya adalah konsep agama yang di hilangkan aspek ke-Tuhanannya).Pendeknya negara bisa dianggap sebagai bentuk paling modern dari evolusi agama”. Jika kita membuka sejarah 1400 tahun lampau ternyata Nabi Muhammad SAW adalah manusia pertama yang membawa konsep Agama (din) dan Negara (daulah) dalam satu paket perjuangan ( jihad). Yaitu untuk menegakkan agama secara menyeluruh di butuhkan kekuatan negara. Dan untuk mengatur negara di butuhkan konstitusi yang berasal dari konsep agama yang mengandung nilai ke-Tuhanan. Jadi sejak munculnya Islam , kesatuan antara din dan daulah dalam kehidupan umat islam sudah merupakan sebuah discourse, sebagai kebenaran yang terinternalisasi dalam diri. Lalu terbentuk di zaman itu masyarakat Madani ( civil society) yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi peradaban. Dan piagam madinah sebagai “ The first written constitution in the world” ( Hamidullah). Pendapat Robert N. Bellah dalam bukunya ( Beyond Belief, 1976) “ Masyarakat madani yang di pimpim Rosullulah adalah sebuah masyarakat yang sarat dengan nilai dan moral, maju, beradab serta sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan “.Jadi bagi Islam,sejatinya antara Agama dan Negara adalah dua unsur yang tidak dapat di pisahkan.