Moro-Moro Dibodohkan

Oleh: Dharma Setyawan
 Peneliti Sai Wawai Institute
Sedih sekali saya mendengar kawan-kawan SD Moro-Dewe mulai minggu depan harus bersekolah di sekolah induk yang jaraknya 20 kilo meter. Induknya yang lama masih di Tulang Bawang Barat, seluruh usaha telah dilakukan, advokasi lewat KOMNAS HAM, membuat film kampanye, demonstrasi. Dukungan media lokal, nasional bahkan asing belum juga mengubah keputusan Bupati. Saya mendapat kabar, inilah pilihan terbaik yang dapat ditempuh karena anak-anak akan segera ujian, kalau mereka tidak mengambil langkah ini, mereka tak bisa naik kelas. Masyarakat patungan untuk menyewa mobil Truk mengantar jemput anak-anak tersebut sekolah” (OHW).
Kata-kata di atas adalah pesan yang muncul dari seorang kawan—sengaja disamarkan namanya—di group Komunitas Cangkir Kamisan yang mengabarkan berita duka pendidikan di kawasan Moro-Moro Mesuji. Penulis cukup memahami kesedihan kawan yang kami tahu beliau adalah orang yang lama hidup membersamai masyarakat yang tidak kunjung usai dihantam badai kekuasaan yang pongah. Sejak 2006 beliau masih menempuh kuliah sarjana politik semester akhir di Unversitas Lampung memilih datang sendirian di daerah konflik tanah yang telah banyak memakan korban tersebut. Terhitung 11 Tahun Bung OHW terus berjuang bukan hanya soal membantu mengadvokasi tanah warga tapi juga hak politik, membersamai hidup bersama warga, mendampingi mereka untuk solid berorganisasi dan sampai dirinya menempuh Doktor di Universitas Diponegoro tetap setia berkunjung ke Moro-moro sebuah entitas masyarakat yang tidak ada hubungan darah sedikitpun.
Penulis menyaksikan sendiri saat Bung OHW mengajak bersama kawan-kawan Cangkir Kamisan untuk mengadvokasi pendidikan yang akan ditutup oleh Bupati Khamamik.  Sekolah yang didirikan dari tangan warga sendiri, sebuah bangunan yang sebenarnya tidak layak umumnya untuk sarana pendidikan di sebuah negara yang sudah merdeka 60 tahun. Jauh sebelum itu Bung OHW adalah aktivis Agra yang fokus membela rakyat atas tanah. Jauh sebelum soal pendidikan warga Moro-moro adalah warga yang mendiami lahan Register 45 dan mengalami konflik vis a vis dengan perusahaan. Ribuan orang begitu merindukan Bung OHW yang terhitung 7 bulan tidak menengok mereka karena sibuk membangun rumah bersama di Komunitas Cangkir Kamisan.
Penulis misalnya tertegun mendengar seorang kakek tua yang sejak tahun 1997 mulai datang di kawasan tersebut berucap,’’Bung—memanggil OHW—kok lama gak datang ke sini, kami tidak tenang kalau lama gak dikunjungi.” Penulis cukup memahami beban psikologis ribuan warga Moro-moro yang hidup di negara merdeka tapi tidak memiliki hak atas tanah, Kartu Tanda Penduduk dan terakhir diancamnya pendidikan anak-anak oleh Sang Bupati. Perlu publik tahu bahwa Bung OHW pernah ditawari Perusahan Silva Inhutani yang menguasai hutan produksi dengan tawaran tanah seluas 100 hektar asal meninggalkan warga yang berjuang mempertahankan tanah.
Penulis tidak ingin terlalu jauh membahas konflik tanah yang sudah lama menjadi alat kepentingan kekuasaan. Kini kita semua dihadapkan pada kekuasaan yang jelas-jelas melakukan upaya pembodohan struktural terhadap keturunan warga Moro-moro. Dalam hal ini kekuasaan punya kepentingan memecah belah kesolidan rakyat yang selama ini berjuang mandiri mendirikan sekolah tanpa dibantu pemerintah. Pemerintah bukannya berterimakasih kepada rakyatnya malah berupaya menutup sekolah. Ketakutan Bupati sangat beralasan karena sangat mungkin kecerdasan anak-anak Moro-Moro kelak dapat mengancam perusahaan dan kekuasaan yang despotik.
Nelson Mandela berucap,”pendidikan adalah alat yang sangat efektif mengubah dunia”. Ternyata negara ini tak kunjung siuman memaknai pentingnya pendidikan sebagai kekuatan membangun bangsa dan negara. Khamamik Bupati Mesuji mungkin juga seorang terpelajar, setidaknya dia juga mesti memahami untuk menjadi seorang Bupati dia harus menempuh pendidikan. Bahwa apa yang dia dapat hari ini menjadi seorang pemimpin adalah proses panjang pendidikan yang ditempuh dari lapangan formal dan non-formal. Emosi kita semua meledak dengan kebijakan bupati yang jelas melanggar Pasal 31 Undang-undang tentang  hak pendidikan warga. Hassan Hanafi dalam bukunya Dari Akidah ke Revolusi menyatakan bahwa,”kebodohan kadangkala tercermin pada sikap tidak mengenal diri sendiri dan kesadaran sejarah yang kita jalani, tidak adanya program nasional yang dicita-citakan rakyat, memintarkan rakyat serta membangun pondasinya, hingga akhirnya mereka hanyalah sebuah bola hampa tanpa tahu tradisi dan kesadaran sosial.”
Sebagaimana usaha telah dilakukan dengan membuat film dokumenter yang diputar di 40 kota dan 5 negara, mempetisi pihak kementrian pendidikan dan kehutanan, melakukan demonstrasi, melapor ke KOMNAS HAM, dan menjual kaos untuk pendidikan anak Moro-Moro, menggalang dana tetap tidak mengetuk hati sang Bupati. Negara jelas absen dengan persoalan ini. Namun kami tidak menyerah, kami akan memproduksi film lanjutan sebagai sebuah perlawanan mengabarkan kepada dunia tentang nasib pendidikan anak-anak Mesuji. Terakhir radio SBS australia me-wawancara-i bung OHW tentang Ekslusi Pendidikan semoga ikhtiar ini disambut oleh banyak kalangan untuk menggugat Bupati Mesuji dan tidak menutup sekolah SD Moro-Dewe. Penulis ingin menutup tulisan ini dengan ucapan Bung Karno,”Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia, Tuhan bersemayam digubuknya si miskin.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *