Jokowi, Kerja, dan Tri Sakti

Oleh : Dharma Setyawan
Dosen STAIN Metro, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir
Terbit di  http://lampost.co/berita/jokowi-kerja-dan-trisakti

Jokowi telah melakukan re-born terhadap makna ‘kerja’. Narasi ‘kerja’ yang pernah dicetuskan Bung Karno 55 tahun yang lalu, kini mulai ber-api lagi dan menarik perhatian banyak pihak. Kabinet Kerja adalah kabinet yang pernah dibangun Bung Karno saat perdebatan ideologi makin runcing, konflik kepentingan antar partai politik kian bringas dan resistensi antar kelompok di daerah makin meluas. Kabinet “kerja’ ini juga mengingatkan kita tentang ucapan Soekarno (1959) bahwa dengan kabinet kerja adalah untuk menandai diakhirinya Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin.
Pasca ditetapkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perubahan kebijakan. Dilakukan pembentukan “Kabinet Kerja” dengan Tri program yaitu melengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialism untuk mengembalikan Irian Barat. Menurut Herbert Feith (1995) “pada oktober 1956, Presiden Soekarno mendesak agar partai-partai politik dikubur, akibat persaingan ideologi dan kepentingan kepartaian. Demokrasi liberal diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Namun, baru pada 1958, Soekarno secara mantap ingin menegaskan berlakunya Demokrasi Terpimpin setelah mendapat dukungan angkatan darat.”
Pada Juli 1959, secara resmi Soekarno mengembalikan negara ke bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya bulan Februari 1957 Soekarno mengumumkan konsepsinya bahwa negara harus menerapkan system pemerintahan baru dengan Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas semua Partai Politik, dan pembentukan Dewan Nasional sebagai Wakil Kelompok-kelompok Fungsional. Bilveer Singh (1996) menuliskan dalam buku “Dwi Fungsi ABRI” bahwa setelah berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatan milter beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer.
Kerja  Era Jokowi
Kerja bukan sesuatu yang metafor, Jokowi ingin membuktikan bahwa kabinet ‘kerja’ yang dibangunnya adalah tindankan nyata atau aksi untuk menyelamatkan negeri ini dari kemalasan berdikari. Sebagaimana Khalil Gibran berucap dengan puisi”, Kerja adalah kerja yang mengejawantah/dan jika kau tiada sanggup bekerja dengan cinta/hanya dengan enggan/maka lebih baiklah jika engkau meninggalkannya/lalu mengambil tempat di depan gapura candi/meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka cita/.
Jokowi hidup ditengah bangsa yang hampir absen tentang narasi besar Soekarno. Hadirnya Jokowi juga tidak memberi representasi Sukarnoisme di tubuh PDI P partai yang menunjuk dirinya saat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah orang—yang kita semua tahu—tidak mampu melakukan sihir dengan pidato-pidato layaknya singa podium seperti Soekarno. Tapi Jokowi—dalam gestur politik yang dibangun selama ini—adalah wajah kesederhanaan yang paling mudah dipahami oleh para wong cilik. Sepertinya rakyat begitu yakin bahwa dengan memilih Jokowi, adalah bentuk ekspresi rakyat yang melihat diri mereka ada pada sosok mantan wali kota solo tersebut. Dengan modal blusukan di Solo dan Jakarta, Jokowi cukup berhasil meyakinkan publik—media, intelektual, partai politik, pengusaha dan tentu wong cilik—bahwa dirinya bersama Jusuf Kalla mampu membawa Indonesia untuk lebih baik.
Dalam ‘Kabinet Kerja’ yang dipimpin Jokowi, PDI P sebenarnya ingin menyadarkan kembali ingatan publik kepada kabinet kerja yang pernah dibangun Soekarno. Kabinet ini setidaknya punya pekerjaan rumah masa lalu yang belum tuntas dan harus benar-benar di selesaikan yaitu pertama, sandang pangan rakyat; kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Contoh nyata yang mendapat perhatian publik adalah rencana kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harus dikaji secara matang apakah sebagai solusi untuk meningkatkan terpenuhinya sandang pangan rakyat atau malah menyengsarakan rakyat? Karena masalah yang dihadapi pemerintahan Jokowi sebenarnya lebih kompleks dari masalah yang dihadapi Bung Karno saat itu. Penduduk yang semakin bertambah, sumber daya alam yang kian dieksploitasi dan campur tangan asing yang jelas lebih canggih adalah tantangan nyata pemerintahan Jokowi di masa kini.
Kerja dengan Tri Sakti?
Kalimat magis Tri Sakti kini butuh pembuktian nyata, Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. Sejumlah Kementerian yang dibentuk Jokowi berbeda dengan kementerian yang dibentuk SBY. Kementerian Agraria dan Tata Ruang misalnya, adalah contoh kementerian yang memberi optimisme ke rakyat untuk menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung pasca tragedi 1965. Kementerian ini secara khusus dibentuk setelah sekian lama tidak ada upaya dari beberapa Presiden untuk menuntaskan kasus agraria. Kementerian Pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi yang saat ini di pisah adalah upaya untuk tercapainya cita-cita pendidikan yang lebih fokus.
Narasi ‘kerja kontemporer’ Jokowi semestinya sejalan dengan konsep Tri Sakti. Kerja adalah praktik langsung, bukan hanya blusukan di lapangan. Kerja bukan dagangan politik atau jargon emosional ala 100 hari umumnya pemimpin melakukan gebrakan. Kerja dengan Tri Sakti harus lebih bernyali, melebihi nyali Bung Karno di masa lalu. Kerja Jokowi harus berani untuk segera mengganti mereka-mereka yang tidak kompeten di kementerian. Bukankah sejak awal Jokowi berucap bahwa koalisi ini adalah tanpa syarat? Maka Jokowi dalam pidatonya pantas berucap dengan semangat,’kerja…kerja…kerja…”. Kerja Jokowi adalah ibadah untuk Indonesia, sebagaimana Pramoedya Ananta Toer mengatakan dalam novel “Rumah Kaca” “Selama orang masih suka bekerja, dia masih suka hidup dan selama orang tidak suka bekerja sebenarnya ia sedang berjabatan tangan dengan maut” Selamat bekerja Pak Jokowi!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *