Jalan Arteri Pilgub Lampung

0
68
Oleh : Dharma Setyawan
Pengurus Pusat KAMMI 2013-2015, Alumnus S2 UGM

Terbit 27 November 2013 di Voting Gagas Lampung Post. 
“Sejak zaman nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Bahkan pertama-tama mereka yang membuangdiri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau samudra masih membawa padanya sisa-sia kekuasaan sesamanya. Dan selama ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik” (Pramoedya Ananta Toer)
Kekuasaan berwatak hegemonik”, begitulah adagium yang dibangun atas demokrasi yang hanya berputar pada tataran elit. Sikap oligarkinya yang angkuh, rasa percaya dirinya yang keterlaluan dan cara arogannya yang sulit dilawan adalah agregat masalah yang dihadapi Pilgub Lampung. Demokrasi menjadi mala-petaka bagi rakyat Lampung. Simpul-simpul civil society menjadi mainan elit yang tidak segera siuman dari kerakusannya mencakar bumi Lampung. Jika rakyat ditanya, pemimpin seperti apakah yang di inginkan untuk Lampung? Jawaban umum “Jujur, Adil, Tegas dan Merakyat”. Sulit kita menemui rakyat bicara kriteria tentang “kecerdasan pemimpin, Inteletualitas, Pendidikan yang tinggi”. Demokrasi yang dipahami rakyat kita khususnya Lampung dan umumnya Indonesia adalah pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang memberi rasa aman dan rasa nyaman.
Saat elit-elit Lampung bermanuver dengan konstitusi, parpol bermain mahar dukungan, tokoh berganti jubah parpol, dan segala polah tingkah berkelamin ganda, Demokrasi selalu terkorbankan dan anti klimaks. Disinilah kedewasaan para pemangku kepentingan di uji untuk menyelamatkan kepentingan golongan elitnya atau menyelematkan kepentingan rakyat Lampung yang terombang-ambing dengan kekuasaan yang semakin tidak membumi. Mengaca dari Propinsi seberang selat Sunda yaitu Propinsi Banten. Seharusnya cukup menjadi pelajaran bagaimana demokrasi yang diselingkuhi oligarki keluarga Atut telah mengorbankan kepentingan rakyat Banten. Jika rakyat belum sadar bahaya politik dinasti ini khusus masyarakat Lampung, seharusnya pihak media, penyelenggara negara, dan civil society ikut memikirkan kehendak rakyat bukan kehendak elit.
Gubernur Hegemonik
Demokrasi Lampung menghadapi jalan arteri yang teramat terjal. Kehendak Gubernur mengurungkan jadwal Pilgub bukan saja memasung demokrasi tapi memasung hak rakyat. “Demos” dan “Kretos” hanya teori an sich. Masyarakat Lampung perlu bersatu untuk memutus rantai hegemonik dinasti Gubernur. Tanggung jawab moral kita semua terhadap demokrasi bukan hanya saat pemilihan, tapi bagaimana jaring aspirasi menemukan titik temu antara pemimpin dan rakyat. Data Kementrian Dalam Negeri menyebutkan dari 24 Kepala daerah tingkat Propinsi sudah 20 orang yang tersangkut kasus Korupsi. Dari sini kita mulai mengambil pelajaran bahwa demokrasi kita mengorbankan ‘harga diri” kita bersama. Rakyat seolah dibuat senang dengan tertangkapnya pemimpin yang pernah di pilihnya. Dan para elit bergembira atas rival politik yang mengalami senjakala kekuasaan bahkan jatuh tersungkur di rumah tahanan.
Oligarki kekuasaan, dinasti kekuasaan, sampai hegemonik kekuasaan adalah gambaran demokrasi yang baru sebatas prosedur belum mencapai substansi. Betapa dengan mata telanjang kita melihat anggaran APBD seolah menjadi hak preogratif raja-raja kecil ini , yang dengan ‘semau gue’ dapat diberikan kepada siapapun yang mau ‘sekonco’ dengan ide-ide pemangku jabatan. Lebih konkretnya anggaran banyak digunakan untuk menyenangkan golongan ‘sekutu’ pendukung kemenangan si penguasa. Belum lama  media-mdia mengungkapkan bahwa Lampung adalah salah satu Propinsi dengan tingkat politik uang yang sangat tinggi. Jelas ini memaksa kita semua berfikir ulang memaknai demokrasi kita yang memakan “hight cost” merampok APBD.
Jalan untuk Lampung
Lampung butuh konsolidasi bersama mencari jalan terbaik. Tidak pantas lagi kita memilih pemimpin dengan janji-janji pembangunan. Jembatan Selat Sunda (JSS) yang kian tidak jelas faktanya hanya janji-janji. Kita semua terpasung dalam struktural tanpa berfikir panjang dengan cara kultural yang lebih berbudaya. Kita sudah ketinggalan jauh dengan pemimpin-pemimpin lain di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat yang mulai berbenah. Kota dan Kabupaten seperti Surabaya, Solo, Bandung, Bogor berhasil menyeleksi pemimpin yang jelas visi dan misinya. Seharusnya arah demokrasi di Lampung adalah demokrasi berdasarkan integritas dengan kapasitas pemimpin yang mampu melakukan perubahan. Sosok-sosok muda seperti Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Ridwan Kamil Walikota Bandung, Bima Aria Sugiharto Bogor adalah segelintir contoh jalan demokrasi yang menyambut baik meritokrasi. Dimana pemimpin yang melakukan perubahan pada komunitasnya di dorong untuk mempimpin pada ruang yang lebih luas.
Jalan kepemimpinan berbasis komunitas inilah yang diharapkan tumbuh. Pemimpin yang diharapkan muncul adalah mereka-mereka yang dengan sadar dan sabar melakukan perubahan dari diri dan sekitarnya. Tanpa politik uang, tanpa menghegemoni kebijakan pemimpin ini berangkat dari ide-ide kreatif dan di dukung oleh masyarakat yang memberi kepercayaan kepadanya. Dengan kepercayaan itu dirinya mengajak orang lain, kaum muda untuk bergerak melakukan kerja-kerja perubahan. Dengan ide-ide kreatif itu dia terus hidup memberi jalan yang lebih luas sampai yang lain terinspirasi untuk membuka jalan-jalan yang lain agar kehidupan rakyat semakin baik.
Lampung yang merupakan pintu gerbang Sumatra dan propinsi yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, namun tidak akan berubah secara signifikan manakala cara berfikir kita semua masih menimbang egosentris elit. Semua pihak perlu terlibat untuk membuka jalan perubahan bagi Lampung yang lebih konkrit menghargai ide-ide perubahan. Politik dinasti kelak akan menuai lingkaran korupsi sebagaimana kita lihat di Propinsi Banten. Jalan untuk Lampung masih terbuka lebar. Kesadaran untuk konsolidasi bukan hanya menyelamatkan kepentingan rakyat tapi menyelamatkan kaum elit yang kehilangan rasa malu. Bupati Lampung Tengah dan Lampung Timur cukup menjadi korban demokrasi prosedural yang tidak mengenal pakem masa depan. Akademisi, kader Partai Politik, civil society dan kaum muda perlu melakukan konsolidadi untuk demokrasi Lampung yang lebih baik. Setelah itu biarkan mereka-mereka yang memiliki ide-ide terbaik bertarung membawa Lampung bersaing dengan daerah lain. ‘Demimu Lampungku, Padamu Baktiku’, semoga itu benar dan masih berlaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here