KETI(D)AK-ADIL(AN) DEMOKRASI

0
67

Oleh : DHARMA SETYAWAN
Public Policy KAMMI Kota Yogyakarta
 Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada
“Demokrasi yang kita pahami di negeri ini adalah dusta yang menyaru jadi kebenaran“ Ungkap Sastrawan Budi Hatees (Kepada Sastrawan Koran). Indonesia pasca fundamentalis dan liberalisme semakin sulit menegakkan adilnya demokrasi. Indonesia bisa jadi masih mengigau dengan menunggu hadirnya kematangan proses tumbuhnya demokrasi secara praksis bukan lagi teoritis. Ungkapan Budi Hatees di atas patut kita renungkan, dimanakah letak demokrasi harus kita bawa dan menjadi ladang subur bagi kita untuk memanen kebaikan di Negara ini? “Demokrasi” yang saru itu menginjakkan diri dari dua kata, demos(rakyat), dan kratos/cratein(pemerintahan), sehingga mencungkil penggalan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Ketidak-adilan
Demokrasi kita masih pesakitan menuai ketidak-adilan, kita belum tuntas mengejawantahkannya untuk segenap rakyat. Perkara yang bisa kita selesaikan dengan musyawarah, hukum kearifan, local wisdom, local genius, kini buta jalan dengan ribuan masalah yang muncul. Atas nama demokrasi kemudian kita saling mengamini sesuatu yang sebenarnya sudah offside untuk kita korek-korek kembali. Bahkan atas nama demokrasi kita saling mengklaim berebut symbol siapakah yang paling nasionalis di negeri ini. Slogan nasionalis itu kita hadirkan untuk sekelompok-sekelompok orang yang dianggap anti Negara, anti demokrasi dan anti egalitarian. Suara-suara parau itu gencar disejumlah media kita dan menyudutkan kelompok yang sebenarnya anak sah bangsa ini yang lahir dan butuh pengakuan demokrasi.
Bisa jadi kita telah pesimis dan faktanya Indonesia terus mengigau tentang demokrasi yang wajib di copy paste dari struktur barat. Tanpa pegangan nurani, copy paste itu kian buruk bahkan buram mengotori budaya kita. Siapa yang mengajarkan rakyat kita bringas, amuk massa, nir-sosial dan tidak mengenal musyawarah dalam penyelesaian masalah? Siapa yang telah membuat pemimpin kita begitu naïf, dalang citra, haus pujian, bermental perlente? Siapa yang telah membunuh kearifan budaya negeri ini, bangsa ramah, bangsa peradaban, bangsa pemersatu pulau? Tiba-tiba 60 tahun lebih pasca kemerdekaan semua local jenius itu dibentur-benturkan oleh demokrasi yang mengcopy paste kebusukannya.
Salahkah demokrasi? Demokrasi yang diungkit Budi Hatees sebagai dusta yang menyaru bukanlah pepesan kosong. Kita perlu tahu, warna demokrasi kita sebenarnya lebih baik dari warna demokrasi Amerika sekalipun. Demokrasi kita bahkan sangat menyanjung gender kala negeri demokrasi belum mampu menghadirkan perempuan menjadi seorang Presiden. Namun berjalannya waktu sangat sial, Demokrasi kita kini bahkan lebih liberal dari Negara yang memaksakan diri menjadi kiblat peradaban bangsa dunia tersebut. Demokrasi kita juga yang paling elit karena memainkan modal paling besar, sebagai bentuk kemasan pesta rakyat namun modal itu menghambur pada simpul menengah demokrasi. Demokrasi kita pun mengajari untuk saling suap, saling caci, saling pamer, saling curiga. Lengkap sudah segala bentuk dusta yang menyaru itu kita lakukan, dan kini kita belum mengambil hikmah dari sekian dusta yang telah sama-sama kita lakukan.
Sebenarnya Demokrasi secara substansial sudah lama tumbuh jauh sebelum kita melakukan penyelenggaraan formal seperti kampanye, pencoblosan, pemilu langsung oleh rakyat, sampai yang procedural lainnya. Demokrasi yang sudah kita bangun  sejak lama memang berbeda dengan barat, namun secara substansi kita mengakui bahwa local jenius itu mengandung demokrasi. Kita masih ingat dengan cara Negara ini mengangkat dua tokoh Soekarno dan M Hatta dalam mewakili nama di naskah proklamasi, itu demokrasi. Kita masih ingat bagaimana Soekarno memberi mandat kepada M Natsir sebagai perdana menteri bukankah itu Demokrasi. Kita pun tahu bagaimana para pejuang bangsa ini tidak terlalu maruk dengan jabatan kala negeri ini mulai di bangun. Itulah demokrasi. Kita juga melihat bagaimana panggung-panggung demokrasi itu telah ada ketika rakyat bermusyawarah unutk mengangkat ketua adatnya. Mereka begitu percaya, begitu yakin dengan ketua adat tersebut mampu membangun kebersamaan. Masih banyak lagi fakta sejarah yang lebih memberi cetak biru bangsa ini, yaitu tentang musyawarah yang lebih arif dari sikap demokrasi yang terlalu modernis seperti sekarang. Deliar Noer Mengutip keinginan Demokrasi yaitu sebagai dasar hidup bernegara bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. (Deliar Noer, Pengantar ke pemikiran Politik : 1983). 
Ketiak-adil Demokrasi
Vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Kita harus merenungkan kembali benarkah rakyat mampu mewakili suara Tuhan. Bagaimana kalau kemudian rakyat belum mampu meraba kebenaran? Rakyat faktanya seringkali terombang-ambing dengan permainan elit dalam membangun citra politik. Rakyat yang tidak mampu merasionalkan demokrasi, seringkali dibentur-benturkan pada sekte-sekte semu untuk dikapitalisasi suara mendukung bebalnya demokrasi transaksional. Demokrasi dan Syurokrasi (musyawarah melekati pancasila) perlu bersanding tanpa harus berbantah-bantahan. Musyawarah adalah demokrasi dan demokrasi adalah musyawarah. Keduanya harus mampu memberi ketiak-adil bagi berjalannya proses rakyat untuk menilai kebijaksanaan Negara dalam penyelenggarannya. Rakyat ditempatkan pada porsi utama dalam setiap keputusan.  Jika ini yang terjadi maka slogan vox populi vox dei kita benarkan dalam membangun narasi peradaban bangsa. Bukan hanya untuk Indonesia, Syurokrasi demokrasi ini menjalankan agenda kemanusian untuk menjaga kearifan-kearifan yang sebenarnya.
Masuknya syurokrasi dalam demokrasi ini unutk menyembuhkan demokrasi agar tidak menjadi dusta yang menyaru yang menjadi kebenaran. Dusta-dusta itu harus diobati dengan local wisdom bangsa ini yang jauh telah hidup dan menjadi hukum yang hidup dimasyarakat. Bangsa ini punya cara sendiri untuk menentukan jalan terbaik dengan cara menjalankan proses mencari solusi yang terbaik. Hal ini tidak dapat dibantah karena masyarakat Indonesia yang sangat heterogen ini terbukti malah semakin hancur akibat pemaksaan demokrasi yang anti-klimaks. Padahal dulu Nusantara dan Negara-negara kecil lainnya menyatu dalam kebesaran Sriwijaya, Majapahit dan Kerajaan-kerajaan Islam.  Artinya kita sudah arif dan bijak sejak lama dan juga sadar bahwa Nusantara ini adalah kesatuan dengan meninggalkan banyak warisan budaya. Bangsa ini perlu mengambil fatsoen lama dan menempatkannya pada panglima politik. Fatsoen itu akan mengajari pilar-pilar demokrasi kita yang sudah lama sakit jiwa seperti Eksekutif, Legislatif (sekaligus partai politik), Yudikatif dan Pers yang harus jujur dan berjanji tidak lagi menyaru. Dengan ini kita akan mengeja kembali semangat bangsa ini, semangat para pahlawan dalam membangun ketiak-adil demokrasi untuk mengusir ketidak-adilan.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here