Pemberdayaan (1)

Meskipun secara pribadi saya belum banyak kontribusi maksimal dalam pemberdayaan.  Namun dari beberapa pengalaman selama ini saya ingin berbagi kepada pembaca bagaimana selama ini pemberdayaan cenderung jadi komoditas. Komoditas ini bisa dilihat dari cara kelompok aktifis atau institusi melihat pemberdayaan sebagai agenda mencari keuntungan sesaat. 

Dharma Setyawan 

Pertama, ini sering dilalukan oleh para aktifis.  Dengan dalih pemberdayaan misalnya kemiskinan bisa menjadi jajanan proposal strategis. Mereka mencari dana dengan metodologi yang rumit,  kemudian mengambil teori akademis lalu mengambil anggaran melalui proposal berujung proyek bukan project pemberdayaan. Saya kira hal ini sudah banyak dilakukan oleh aktifis yang selama ini berjarak dengan warga yang memang tidak dikenalnya. 

Apakah hari ini masih banyak aktifis demikian.  Saya melihat jumlahnya berlipat-lipat bahkan di fasilitasi negara.  Mereka bergaji,  lalu bak sinterklas yang menjadikan rakyat sebagai angka,  data dan objek kemiskinan.  Pertanyaannya,  apakah mereka sudah memahami miskin selain dari kriteria angka, data dan lain-lain yang kelihatannya ilmiah itu?

Rakyat sejatinya tidak suka dianggap miskin.  Meskipun mereka tidak punya,  jauh sebelum orde reformasi misalnya.  Orang jawa punya sikap tak mau berpangku tangan.  Kerjo sak eko proyo, cukla-cukli bermono sandi dan lainnya.  Orang Lampung punya piil pesenggiri,  dimana dari 4 falsafah yang umum dipahami menggambarkan mereka mau bersatu,  menjamu,  rasa malu dan tentu ini menggambarkan adat dan etos kerja berkait kelindan. 

Adat makin kabur,  generasi makin lacur.  Para aktifis yang melakukan pemberdayaan dengan teori-teori revolusioner ini mentah dilapangan.  Tidak semua ini terjadi pada para aktifis,  tapi jamak kita ketahui bahwa mereka yang gagal memahami dan mengimplementasikan pemberdayaan itu sendiri berakhir menjadi pengrajin proposal penjual kemiskinan. 

Kedua, lembaga Non Profit yang faktanya selalu profit.  Mereka bisa menjelma berbagai macam nama,  keminggris,  intelektuil tapi bergantung pada anggaran asing atau donor asing.  Maka tak heran kemiskinan memang selalu menurun.  Ya menurun ke anaknya,  cucunya sampai cicit-cicitnya. 

Selain ada system yang menindas,  pemberdayaan yang dilakukan tidak membuat si miskin makin berpikir,  tapi makin bergantung dengan program pemberdayaan.  Padahal kita lihat mereka tokoh pemberdayaan tidak pernah lahir dari para aktifis itu sendiri. Mereka tokoh perubahan adalah orang yang mengenal medan,  karakter masyarakat,  setia di garis massa,  dan konsisten terus melakukan hal yang kecil sampai menjadi besar.  Biasanya mereka adalah orang-orang yang memang lahir dari wilayah tersebut.

Ketiga,  Pemerintah.  Untuk yang ketiga ini semua sudah tahu.  Bahwa setiap tahun mereka punya anggaran,  punya program,  perencanaan secara matang tapi bisa kita lihat perubahan tidak terjadi secara signifikan.  Tidak perlu analisis yang berkepanjangan,  cukup kita semua tahu bahwa pemerintah memang bukan harapan akhir.  Sejak adanya kata “pemerintah” kolektifitas warga selalu dipertaruhkan.  Gotong royong menjadi barang absurd dan pemerintah datang seolah akan menyelesaikan segala persoalan.  Kekeliruan ini ternyata bisa dipahami oleh mereka yang bukan lahir dari kampus-kampus. Tapi oleh masyarakat adat yang jauh dari cara berpikir akademis.  Misal Boti yang menolak bantuan Pemerintah, Orang Baduy,  Sunda Wiwitan,  Orang Samin dan suku lokal lainnya. 

Kita harus menyadari pemberdayaan harus dimulai dari,  oleh dan untuk warga sendiri.  Mereka-mereka, para pemuda daerah tempat pemberdayaan dilakukan harus memulai untuk melakukan pemberdayaan secara pelan namun terarah. Pemberdayaan tidak membutuhkan bantuan besar,  dana besar. Pemberdayaan adalah menumbuhkan kesadaran untuk bangkit melalui kolektifitas atau gotong-royong bersama untuk mulai berubah dan berdaya secara mandiri. 

Dharma Setyawan

Solidaritas Kota

Jika Pemerintah dengan uangnya membangun bangunan fisik yang megah itu hal lumrah. Pemerintah mengelola uang negara dan kemudian mengimplementasikan uang itu untuk pembangunan. Jika kita melihat pembangunan fisik diberbagai kota, hari ini memang sedang marak pembangunan daerah dimulai dari taman-taman kota, nama-nama kota, bahkan flyover dengan tujuan memecah kemacetan lalu lintas. Pembangunan taman kota dan nama tempat tersebut memang asyik buat selfie (baca: swafoto) warga yang berkunjung ke tempat tersebut. Asal dananya tersedia, saya kira tidak terlalu sulit hal itu dilakukan. Jika malaspun, kita bisa menyontoh pembangunan di berbagai kota lainnya mulai dari kota Bandung, Kota Surabaya, Yogyakarta, Solo, Banyuwangi dan lainnya.

Satu hal yang sulit dalam memberi edukasi pada rakyat banyak adalah membangun budaya solidaritas di tengah kota yang makin acuh. Budaya solidaritas ini lambat laun akan menjadi barang langka, mengingat semua pembangunan hari ini bertumpu pada Pemerintah. Semakin kita menyalahkan pemerintah jelas semakin rendah tingkat solidaritas kita. Namun kritik warga ini juga tidak serta merta keliru, warga kritis adalah upaya warga mencintai kotanya. Tapi jika semua warga menumpahkan kekesalan ke Pemerintah hal tersebut menjadi penanda tanda bahaya rendahnya solidaritas.

Pembangunan serta merta tidak hanya mengandalkan uang. Semakin hari kota akan semakin semrawut, jalanan makin macet, pohon ditumbangkan, sampah berserakan dan gotong royong menghilang. Ada yang salah dengan cara berpikir kita selama ini. Kita mengandalkan kota yang baik tapi kita rendah menggerakkan solidaritas kota. Yang ada adalah nafsu membangun fisik tanpa berupaya membangun mental. Misal, Anggaran pendidikan banyak dinikmati birokrat pendidikan bukan objek pendidikan. Gaji Guru honor direndahkan fasilitas dinas dimewahkan.

Organisasi-organisasi pun tidak berdaya jika melakukan perubahan kecuali mengandalkan dana pemerintah. Artinya jika tidak ada anggaran maka mereka tidak ada kegiatan. Ini seperti birokrat tua negeri ini yang diisi oleh orang-orang nir kreatif dan hanya pandai membuang anggaran dengan percuma. Kalau toh dilaksanakan kegiatan tersebut tidak menumbuhkan pemberdayaan, malah sebaliknya hanya akan memperdayai warga.

Komunitas-komunitas kreatif perlu diapresiasi oleh warga kota. Mereka harus melek bahwa Pemerintah tidak boleh sendiri. Pemerintah harus dibantu dengan cara menunjukkan kinerja-kinerja membangun budaya solidaritas kota. Adanya komunitas kreatif terutama yang cepat beradaptasi dengan tekhnologi akan banyak menolong dan mengisi kota dari kosongnya gagasan kreatif.

Saya mengenal dua senior Rahmatul Ummah dan Oki Hajiansyah Wahab yang tahan banting berupaya menghidupkan komunitas di luar cara berpikir mainstream. Mereka banyak mengajarkan saya bagaimana sabar, mendampingi dan menghidupkan solidaritas di komunitas. Dengan keterbatasan sebagai manusia biasa umumnya, tentu mereka juga banyak mengalami kendala-kendala. Namun sejauh ini, solidaritas mereka terus dilakukan untuk memberi perspektif lain bahwa di tengah fokus pemerintah membangun fisik mereka juga ikut membangkitkan solidaritas kota yang tengah mengalami reduksi akut dikalangan anak-anak muda.

Oki Hajiansyah Wahab banyak memberi pengalaman terkait dengan kebaruan ide dalam gerakan komunitas. Beliau selalu menekankan untuk tidak mudah bergantung dengan cuaca politik dan selalu bersabar untuk konsisten dalam menggubah kondisi. Rahmatul Ummah pun demikian, baru saja menyelesaikan kegiatan acara yang sangat meriah. Pertunjukan Putri Sumur Bandung bersama kawan kawan Metro Bergeliat. Kesabaran untuk menghidupkan kota yang kreatif dilakoni sebagai upaya menolak pudarnya budaya solidaritas kota. Terbukti 500 lebih peserta hadir dalam pertunjukkan tersebut dengan keswadayaan di komunitas Metro Bergeliat.

Tulisan ini hendak mengajak semua warga kota. Pemerintah, Swasta, Komunitas, Perguruan Tinggi untuk lebih banyak belajar bagaimana melakoni kembali hidup gotong royong. Tidak mungkin perubahan dilakukan lewat kutub-kutub yang saling berseberangan. Perubahan dilakukan dengan mengajak orang banyak melakukan hal-hal terkecil disekitarnya. Pemerintah juga jangan main asal beri bantuan yang pada akhirnya semakin melumpuhkan daya tahan dan daya solidaritas warga. Jika warganya sudah berdaya tidak perlu lagi menjanjikan harapan-harapan besar seolah warga lemah tidak berdaya. Sebaliknya apa yang akan dibangun oleh warga berdasar pada sumber lokalitas, tradisi atau kebudayaan masyarakat, maka hal tersebut adalah buah dari pemberdayaan itu sendiri.

Sebanyak apapun anggaran pemerintah jika tidak dibarengi dengan tanggungjawab bersama maka akan hilang seiring dengan habisnya program kegiatan. Sebaliknya, sekecil apapun anggaran warga jika diimbangi dengan konsistensi solidaritas warga maka upaya bersama itu akan membuahkan hasil yaitu kemandirian gerakan. Sudah saatnya semua berkolaborasi, bukan zamannya lagi pemerintah memainkan pola pembangunan top down bahkan berbasis proyek bukan project. Kolaborasi adalah solidaritas semua elemen untuk menumbuhkan kembali perilaku kolektif warga dan menjadikan semua program sebagai gerakan warga bukan lagi beban pemerintah. Bukankah dengan begitu tugas pemerintah dimasa depan akan semakin ringan?

Dharma Setyawan
Pegiat  #AyokeDamRaman

Penista?

Dharma Setyawan
Sudah beratus kali mungkin dalam kehidupan media sosial, kita berdebat soal tafsir keagamaan. Terutama perdebatan soal Penistaan Ahok, konflik ekonomi—penggusuran kaum miskin—dan keputusan hukum yang terus memihak elit. Di satu sisi, perdebatan itu memunculkan kesengitan yang mendalam terkait bagi banyak pihak, terutama bagi mereka yang berbeda pilihan politik, perbedaan agama, bahkan perspektif kebijakan pemerintah.
Kebencian di media sosial sampai berujung pada keretakan hubungan kita di kehidupan nyata. Walau saya secara pribadi juga seringkali bisa menghargai mereka yang berbeda pandangan dan tetap menghormati perbedaan itu dalam kehidupan nyata. Lebih tepatnya kita bisa bekerjasama dengan hal yang disepakati dan bersikap toleran terhadap hal yang tidak kita sepakati.
Sebagai contoh; saya melihat perdebatan sengit para ahli waris, dua arus besar pro Jokowi dan pro Prabowo di pemilihan Presiden. Kalangan Muslim juga terpolarisasi dengan berbagai varian. Pertama, Ada yang memandang bahwa pemerintahan Jokowi dengan segala yang berhubungan dengannya adalah batil. Semua kebijakan mereka adalah kebatilan itu sendiri. Kalangan muslim pada golongan ini cenderung nihilis terhadap kebijakan-kebijakan yang baik di pemerintahan Jokowi. Mereka dengan tegas bersebrangan akibat pandangan politik pada posisi ekstrem. Dengan memainkan peran di media sampai lapangan sosial. Kedua, kalangan muslim yang membela mati-matian Jokowi. Kalangan ini juga sama-sama memiliki sikap bengal yang sama dengan mereka yang membenci Jokowi secara membabi buta.

Ketiga, adalah kalangan muslim cenderung rasional, mereka bisa mengriktik jika memang harus kritik dan mendukung kebijakan jika memang rasional untuk di dukung. Kalangan muslim ini lebih cair dalam komunikasi terutama di media sosial. Cukup mudah melihat kalangan ini, yaitu mereka tidak sembarang menge-share berita yang berisi kebencian. Lebih lagi adalah berita yang berasal dari media abal-abal. Mereka melakukan verifikasi terhadap berita yang bertebaran di media sosial. Kalangan muslim ini juga memiliki pengetahuan jurnalistik yang baik.

Saya pribadi memiliki teman dengan 3 tipikal di atas. Sering juga ketika saya melakukan sikap pada posisi muslim pertama, seperti mengritik kebijakan Reklamasi Ahok yang dibacking Jokowi, kita dianggap pembenci Pemerintah dan seolah Pro Prabowo. Kemudian jika saya memilih sikap membela Jokowi pada pilihan ke dua, saya dianggap bagian dari pro-Jokowi secara total. Yang menarik jika kita memilih pada posisi ketiga, media sosial kita akan dikomentari sesuai  polarisasi dua arus. Media sosial kita akan dipenuhi cacian, bahkan sebagai muslim kita tertuduh dengan berbagai macam stigma—seperti membela salah satu kebijakan Ahok dalam membersihkan sampah Jakarta.
Penista? Pada dasarnya ‘kata’ tersebut menjadi alasan yang paling kuat, oleh mayoritas muslim untuk menyerang Ahok selama ini. Ketimbang penista yang lebih substansi yang dikupas oleh Al-quran dalam surat yang lain—menistakan kaum lemah. Penista ini menjadi kehilangan substansi arti, mengingat ‘penista’ disematkan untuk memberi daya dorong maksud politiking. Sedangkan Al-Quran misalnya bicara, Siapakah yang mendustakan—menistakan—agama? Mereka yang menghardik  anak yatim. Dan tidak memberi makan orang miskin. (Al-Maun).
Energi kita terkuras, kata-kata kita berhamburan di media sosial. Lalu lintas informasi tentang penistaan itu kita telan dan kita perdebatkan sedemikian rupa. Jangan-jangan kita telah salah kaprah dan sama-sama menjadi pelaku penista itu sendiri. Pada saat energi kita itu bisa kita berikan untuk menolong orang lain yang perlu di tolong, saat itulah kita benar-benar bergerak untuk tidak menistakan ummat.
Energi kita yang sangat terbatas ini boleh saja diluapkan untuk membangun pemikiran kritis. Berdebat untuk melatih budaya kritik tentu baik, kritik sebagai pesan koreksi bagi gerakan sosial kita yang memang butuh pematangan. Yang saya takutkan, kita sudah berdebat banyak hal, tapi dilapangan sosial kita nihil melakukan sesuatu dan tidak membangun aliansi gerakan dengan entitas lain untuk bekerjasama berbuat kebaikan. Mereka beragama dalam pemahaman ritual, dan menjadikan agama menjadi bersekat dan berjarak dengan realitas. Bukankah itu adalah bentuk Penistaan?
Dharma Setyawan

Lagu Pejalan

Saya tidak tahu siapa nama vokal wanita. Yang saya tahu ini adalah lagu baru yang diciptakan Mas Danto vokalis Sisir Tanah. Suara beliau hanya ada dibait-bait lagu terkahir. Mendengarkan lagu ini dalam kesendirian membuat kita menyadari sebuah perjalanan hidup yang tidak tahu kapan ujung jalan ini. Yang harus kita lakukan adalah tidak berhenti untuk selalu berjalan. 
Meskipun kita tak tahu seberapa jauh jalan ini. Sisir Tanah berpesan menarik kita tidak boleh tunduk pada jarak. Orang-orang yang setia berjalan dalam kata lain selalu memperjuangkan apa yang diyakini. Diam, riuh, ragu, dan tak mampu adalah manusiawi. Riang, ringkih, rumit dan terhimpit bisa saja menghampiri. Tapi teruslah berjalan. Berikut bait lagu Sisir Tanah untuk para Pejalan.  

Lagu Pejalan_Sisir Tanah

Siapakah kita ini manusia  
Yang dalam diam riuh ragu dan tak mampu                  
Ada rahasia tidak rahasia
Ada di sini ada di situ diseret seret waktu

Reff 1
Kita berjalan sejak masih terus berjalan
Meskipun kita tak  tahu berapa jauh jalan ini nanti
Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak
Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak

Kita berjalan sejak masih selalu berjalan
Meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini
Dan kita juga takkan terhenti selalu berjalan
Dan kita juga takkan terhenti selalu berjalan
                 
Bertahankah kita ini manusia
Yang dalam riang ringkih rumit dan terhimpit
Ada bahagia tidak bahagia
Ada disini ada di sini ditikam tikam rasa
Reff 3x

https://www.youtube.com/watch?v=0qEp_nQ_9Uw

Masjid dan Perpustakaan

Oleh: Dharma Setyawan

Dharma Setyawan

Terjadi diskusi yang cukup menarik saat Dosen membahas soal Visi STAIN Metro tentang Socio-Eco-Tekhno-Preunership. Sebagai orang muda yang senang mendengarkan ide dan gagasan, saya lebih senang menuliskannya agar diskusi menjadi catatan-catatan penting. Kita juga tidak mengetahui di kepemimpinan siapa? ide dan gagasan yang berserak tersebut akan dilaksanakan secara real atau malah menguap itu.

Rencana aksi terkait visi tersebut membutuhkan orang-orang yang serius dalam inplementasi di lapangan. Pada rezim kepemimpinan siapakah hal itu akan terwujud? Adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mudah oleh semua pihak. Setidaknya catatan-catatan penting ini kelak akan dibaca sebagai pengingat bersama.
Bahwa Visi dan Misi kampus ini harus digerakkan oleh banyak pihak dan optimis dijalankan oleh semua warga kampus. Berawal dari pernyataan dosen senior yang mengatakan bahwa visi Socio-Eco-Tekhno-Preunership hanya bisa dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa yang menjalankan studi di Ekonomi Islam.

Alasannya karena visi preunership sulit diterapkan di prodi pendidikan seperti PAI dan PBA. “Kalau ekonomi jelas bersentuhan dengan visi tersebut.”tegas salah satu dosen.

“Lalu bagaimana dengan Socio dan Eco Pak?” Tanya saya
“Ya sama saja itu sudah masuk keseluruhan.”jawab Dosen tersebut.

Saya kira visi tersebut dapat masuk dimana saja. Bahwa era keilmuan hari ini kita meyakini soal intregasi keilmuan. Sedikit saya memberi gambaran dalam hal socio-eco. Untuk membahas tekhno dan preunership bisa dibahas dengan tulisan lain. Kita memiliki masjid yang selama ini kita pakai sebagai tempat beribadah. Dalam pandangan saya pribadi, masjid yang Socio akan membuka diri menjadi tempat beribadah semua pihak. Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk melaksanakan ibadah di masjid kampus.

Sebenarnya masjid kita sudah membuka ruang itu walaupun tidak seluruhnya. Beberapa warga luar melaksanakan sholat di masjid kampus. Bahwa masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat sholat, tapi bisa menjadi tempat diskusi yang menarik dan menjadi rumah berpikir bagi dosen dan mahasiswa. Dalam konteks Eco, Masjid kampus perlu mendapat perhatian penting. Apakah ada konsep Masjid Ecologis yang ramah lingkungan dan dapat menyatu dengan alam. Masjid yang asri, tempat wudhu yang representatif, hemat air, toilet yang bersih dan lain sebagainya. Masjid yang jelas laporan keuangannya dan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi jamaah.

Hal lain yang bisa kita pikirkan dalam membangun socio tentu adalah perpustakaan. Kampus kita memiliki buku yang saya katakan cukup lumayan untuk menjadi ruang baca. Dalam konsep Socio, kita harus membuka akses perpustkaan untuk masyarakta umum. Mendengar cerita kawan yang kuliah di UK bahwa perpustakaan kampus di sana buka 24 jam bagi saya pribadi adalah hal yang luar biasa.
Tidak perlu kita harus berkunjung ke sana terlebih dahulu, tapi kita bisa belajar dengan kampus yang paling baik perpustakaannya. Jika membandingkan dengan perpustakaan daerah Metro yang sepi peminat karena berjauhan dengan lingkungan pendidikan, maka dengan semangat socio kita harus membuka akses perpustakaan untuk publik. Tidak usah sampai 24 jam, tapi menjadikan perpustakaan di lantai 1 penting agar perpustakaan tidak menjadi tempat yang angker. Perpustakaan yang socio juga menjadi tempat menarik untuk belajar bagi siapapun. Dan STAIN Metro membantu pemerintah dalam membuka akses perpustakaan sebagai tempat belajar yang nyaman.

Saya mengingatkan kisah “Ruang Belajar Tanpa Dinding.” Begitulah kang Maman bicara di acara ‘Mata Najwa’. Lalu saya langsung memainkan jemari untuk menulis kisah ini di dinding FB lewat handphone. Ya, Kang Maman gerakannya menarik, selain tulisannya klosing Indonesia Lawak Club (ILC)-nya yang renyah, dia punya cerita soal perpustakaan. 
Perpustakaan yang dibangunnya di pelosok daerah bersama dua kawannya. Sosok Ridwan Alimudin dan Ridwan Sururi adalah contoh nyata orang-orang yang mencintai buku dan mengkampanyekan ‘buku’ supaya dan harus disukai segala usia. Mereka bergerilya menciptakan ekosystem baru dengan kebiasaan membaca buku. Menciptakan ekosystem dalam hal ruang baca jelas tidka mudah.

Kang Maman berjuang membuka perpustakaan di tempat-tempat yang unik. Di kampung, pegunungan dan pinggir pantai. Semua orang bebas membaca buku tanpa harus duduk teratur dan kaku. Mereka boleh duduk, berdiri bahkan tiduran. Perpustakaan bukan tempat aneh, Perpus adalah tempat yang asyik. Perpustakaan selama ini memang menjadi tempat angker selain kuburan. Perpustakaan kampus di kota ini–contohnya di kampus saya mengajar STAIN Jurai Siwo Metro–dibuat dengan kondisi berada di lantai dua, sedemikian rupa gelap, apek, lembab dan mahasiswa enggan memasukinya karena bukan tempat yang menyenangkan bagi mereka.

Kampus seharusnya membuat suasana perpustakaan seperti tempat nongkrong, bisa ngopi, dekat tempat makan dan suasana tentu terbuka lebar dan bisa dijadikan sebagai tempat diskusi. Penting menjadikan perpus sebagai tempat bincang pikir. Tidak harus sakral, bahwa perpus selalu ada aturan tidak boleh ribut, kecuali perpus itu hanya berukuran 3×4 meter. Ada ruang untuk diskusi, ngopi dan mendiskusikan buku-buku baru dan ada ruang santai untuk membaca tanpa keributan.
Pertanyaan kemudian, Apakah para pendidik juga mencintai buku? itu pertanyaan menarik. Apakah orang tua mendongeng atau bercerita ke anaknya? Tradisi lisan dan tulisan jelas berkait-kelindan dengan kondisi seseorang mencintai buku atau tidak. Yang berat lagi, Apakah walikota di Metro ini juga mencintai buku? ” Kalau susah untuk dijawab, maka pantas kalau ‘Car Free Day’ di Taman Kota hanya diisi aktifitas pokok’e joged tanpa mendorong pembangunan Intelektual sebagai kota pendidikan

Buku di perpustakaan daerah juga seperti benda pusaka di museum. Perpustakaan di kota Metro tidak ber-genre anak muda, aktifis kampus, hasil riset bermutu perguruan tinggi dan bacaan berbasis komunitas-komunitas. Bangunan, suasana, dan lokasi perpus bahkan sangat berjarak dengan lokasi universitas atau kawasan pendidikan. Setiap tahun dana bergulir, program dimainkan tapi tidak signifikan menggaet anak-anak muda untuk pergi ke perpustakaan sebagaimana anak muda sangat semangat pergi ke tempat nongkrong. Seperti halnya, Cafe, pojok lapangan samber,  taman kota, dan tempat nongkrong komunitas di kota ini.

Saya punya kawan yang setia membuka lapak baca di taman kota Metro. Mungkin banyak orang yang tidak mengindahkan ketelatenannya membuka ruang baca setiap hari Minggu. Perlu diketahui buku yang dibawanya termasuk buku-buku yang cukup bermutu untuk menambah wawasan penduduk kota ini. Walaupun tidak semua koleksi dirumahnya dibawa, tapi 100 judul buku cukup untuk menarik perhatian bagi mereka yang setia merawat bacaan.
Sepi pengunjung tak jadi masalah baginya. Tidak dianggap pemerintah pun bukan rintangan baginya. Maka, orang-orang kampus perlu membuka diri, mengoptimaklan anggaran perpustakaan untuk melayani orang banyak. Jika STAIN Metro memaknai perpustakaan sebagai gerakan socio, pelan atau pasti gerakan ini memberi contoh bagi banyak puhak. Anak-anak muda akan nyaman berada di masjid dan perpustakaan sebagai habitus baru berburu ilmu.

Asa Pariwisata Lampung

Oleh: Dharma Setyawan

Dharma Setyawan

Saya bukan warga Lampung Timur. Saya menulis ini untuk berbagi semangat kepada orang-orang muda Lamtim dan kabupaten lainnya. Sebagai orang yang kesehariannya mengajar di kampus, saya melihat banyak mahasiswa-mahasiswa Lamtim yang kuliah di STAIN Metro. Mereka rata-rata mengeluh soal jalan di kabupaten mereka yang jelek dan belum mendapat perbaikan. Saya kira kalau semua orang mengeluh, kita tidak perlu berpendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi. Jika saya melihat kondisi di Lampung, bukan hanya Lamtim, kabupaten lain juga sama jalannya juga parah. Pemuda kabupaten lain seperti Lampung Tengah juga banyak yang kuliah di STAIN Metro, Mereka juga mengeluh soal jalan.

Orang-orang muda ini harus diarahkan ke optimisme. Jangan sampai mereka menjadi kaum nihilisme dan tidak mempercayai bahwa ruang demokrasi adalah ruang yang bisa membuat mereka kreatif untuk membangun ide dan gagasan. Melihat cara pandang mereka mengenai pemimpin di Kabupaten, harapannya terlalu simple “jalan”, seolah upaya lain tidak penting dilakukan. Saya kira bupati-bupati di Lampung ini, sejak kampanye bicara mengenai perbaikan jalan. Lalu apakah iya, orang-orang muda ini sampai sekarang masih berharap hanya persoalan jalan di kabupatennya yang belum terbangun. Terlalu kecil ide orang-orang muda ini, ratusan anak Lamtim dan Lamteng ini perlu dibangun asa tentang mimpi kabupatennya.

Saya ingin ceritakan pemuda putra asli daerah di Lampung Timur. Mereka berinisial 3D yaitu Denny, Diyan, dan Dedy. Sebagai putra asli daerah mereka adalah orang muda umumnya yang juga punya mimpi dan jelas mencintai kabupatennya. Lalu apa yang membedakan 3D dengan anak muda lainnya, mereka mau belajar dan mencoba memperkenalkan Lamtim lewat media yang mereka kelola yaitu Ayokelamtim.com. Dengan bantuan website dari Kampus Universitas Muhammadiyah Metro, mereka setiap hari mengisi dan memikirkan konten berita terkait dengan pariwisata dan kearifan lokal di kabupaten Lamtim. Mereka mengerjakan itu semua sebagai bagian membangun optimis di tengah banyaknya orang-orang muda yang hanya bisa mengeluh. Sepengetahuan saya ada lagi website ukmlamtim.com yang berisi berita mengenai usaka kecil menengah.

Apakah 3D dibantu pemerintah? yaitu terkait honor dan sebagainya, jawabannya belum. Kalau saya jadi kepala dinas pariwisata Lampung Timur, saya yang akan cari mereka dan bekerjasama sebaik mungkin. Karena saya yakin birokrasi pemerintah di Lamtim tidak mungkin mampu mengurus website dengan kontent berita yang berkelanjutan seperti mereka. Kita tahu birokrasi di negeri ini sangat lambat, sialnya mereka juga tidak segera menyadari bahwa kolaborasi itu penting. 3D sejauh ini bergerak volunter, beruntung ada komunitas yang menguatkan mereka untuk setia berkontribusi pada kabupaten tempat mereka dilahirkan. Mereka dimotivasi oleh komunitas untuk mencintai kabupatennya secara maksimal.

Tidak banyak putra daerah asli yang mau menjalani seperti mereka. Tapi kreatifitas dan ketekunan tentu akan menjadikan mereka banyak pengalaman. Usaha mereka menghidupkan ayokelamtim.com memang bukan hanya untuk kalangan orang-orang di Lampung, yang lebih penting adalah mengenalkan Lamtim kepada orang-orang di luar Lampung. Apalagi jika kontent ayokelamtim.com kelak bisa 2 bahasa tentu orang-orang asing akan mengerti dan mempelajari tempat wisata menarik di Lampung Timur. Sewaktu pulang dari Surabaya kemarin, saya mendapati 2 warga asing membawa papan selancar besar ke Tanjung Setia di Pesisir Barat Eks Lampung Barat. Saya kira sudah banyak ulasan mengenai pantainya yang katanya terbaik no 3 di dunia. Ketika sama-sama keluar dari Bandara Raden Intan mereka bingung dan bertanya kendaraan ke arah wisata tersebut.

Sebenarnya, Jika Pemimpin daerah mau berkolaborasi, mereka bisa patungan menyediakan kendaraan untuk para turis asing untuk menikmati pariwisata di Lampung. Jika sendirian tentu hal ini akan sulit, perlu membangun kolaborasi secara menyeluruh, misal Turis pertama kali ingin ke Tanjung Setia untuk berselancar, Pemerintah sudah menyediakan kendaraan dengan logo yang dapat di pahami oleh turis, misal ‘Welcome to Tanjung Setia” dengan gambar pantai dan orang berselancar. Begitupun juga dengan pengenalan ‘Welcome to Way Kambas’, ‘Pahawang’, ‘Teluk Kiluan’, dan sebagainya. Untuk Metro yang tidak memiliki pantai bisa mengenalkan kuliner bagi turis yang lewat di kota ini.

Saya kira ayokelamtim.com adalah awal gerakan orang-orang muda bergerak mengenalkan daerahnya masing-masing. Kelak suatu hari orang-orang muda lain, akan ada yang berinisiatif dan berkolaborasi dengan pemerintah mengelola tempat wisata dengan bergotong-royong. Kita juga harus menolak keras pengelolaan pariwisata di negeri ini, seperti pengalaman film Dokumenter ‘Onde Mande’. Akibat dari masyarakat yang tidak solid, pariwisata mereka di kuasai orang Italia, mulai dari bangunan penginapan dan tempat makan di pinggiran pantai Mande. Saya mendengar dari seorang mahasiswa di Lampung Timur bahwa ada orang asing yang membuat rumah tinggal di dekat Way Kambas dengan menggunakan nama penduduk sekitar. Jika ini benar maka kita semua kecolongan.
Kita menolak pariwisata yang meminggirkan warganya sendiri. Kita semua harus mendorong pariwisata yang di kelola oleh masyarakat lokal, dilatih dengan serius agar bisa mengelola secara profesional. Kita belajar dari Jaringan Ekowisata Desa (JED) di Bali. Bahwa penduduk bali diajari mengelola pariwisata dengan tetap mempertahankan lokalitas. Akibat maraknya hotel yang dibangun oleh pihak asing dan pengusaha dari Jakarta, mereka melawan dengan pengelolaan berbasis masyarakat lokal. Ada yang menarik yang mereka tawarkan untuk warga asing, bahwa para turis tinggal di tempat warga, dan mereka menikmati budaya dan rona-lingkungan tempat mereka tinggal. Tentu warga juga sudah dilatih agar para turis merasa aman dan nyaman. Warga diajari bagaimana mereka menyediakan kamar di rumahnya dengan standar hotel, toilet dan tempat makan. Jika turis bangun tidur mereka mendapati pemandangan aktifitas warga lokal yang tidak bisa mereka dapatkan saat tinggal di hotel megah.

Apa yang dimulai oleh orang-orang muda dengan contoh ayokelamtim.com tidak hanya berhenti disitu saja. Pemerintah harus melek dalam pengembangan portal warga tersebut dan menjadikan inspirasi bagi pariwisata di kabupaten lainnya. Jika bukan melibatkan orang-orang muda, dengan siapa gerakan seperti itu bisa dilakukan? Kontraktor? Politisi? Birokrasi yang lama mengakar dan Tua? jelas mereka sibuk dengan agendanya masing-masing. Dan saya kira membangkitkan kecintaan orang muda terhadap kabupatennya juga butuh proses panjang. Hal tersebut dilakukan agar arus urbanisasi ke kota dapat berkurang. Pelan atau pasti pariwisata di Lampung akan semakin ramai dikunjungi, pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah dengan tindakan yaitu, apakah keuntungan pariwisata semua ini bisa mengalir ke kantong rakyat?

Kapitalisme Agama

Oleh: Dharma Setyawan


Agama-agama saat ini bukan lagi menjadi pembebas bagi para kaum tertindas. Sejarah agama sebagai kesadaran ber-Tuhan dan alat perlawanan menjadi kabur dan tak punya nyali menghadapi persekongkolan para thogut kekuasaan. Kondisi agama hari ini seolah membenarkan tuduhan sebagai candu, terpenjara ritualisme, dan semakin tak ber-api untuk menyembuhkan luka kaum musta’afin yang dihantam kapitalisme dan kroni-kroninya.  

Bagaimana jika kapitalisme bersemayam di tubuh agama? Kapitalisme agama adalah pengkhianatan nilai-nilai profetik. Onggokan kaum agamawan yang diam di tengah penindasan dan meminggirkan hak mustad’afin adalah kebiadaban. Mereka-mereka yang menjual agama dengan harga murah, meneguk popularitas dan meninggalkan ummatnya dalam penindasan, sama halnya meninggalkan  mereka dalam kesesatan.
Kapitalisme agama adalah a-moral para ulama yang tidak berjamaah secara sosial. Mereka tidak membangun zakat empati untuk bersatu dan melawan. Syahadat mereka tidak untuk menunjukkan jati diri para calon-calon syuhada. Syahadat mereka adalah gincu dunia yang semakin membuat merah darah ‘luka perih’ para mustad’afin. Puasa mereka adalah tameng kerakusan dunia. Sejatinya mereka—para kaum kapitalisme agama—selalu berbuka dengan upeti para kapitalisme-kapitalisme yang bersemayam di perusahaan jahat dan birokrat yang tuli.
Film ‘Rayuan Pulau Palsu’ menggambarkan sangat jelas bahwa kapitalisme agama ini ada dan menyakiti rakyat kecil. Mereka-mereka pengurus masjid disuap oleh perusahaan reklamasi, dikondisikan untuk diberi uang ada yang di-umroh-kan agar para pemuka agama tidak ikut memprotes.
Narasi pembebasan agama untuk memperjuangkan hak kemerdekaan ummat semakin langka ditemukan. Dulu ‘agama’ menjadi oase di tengah keringnya kepedulian kemanusiaan. Agama dianut dan dipercayai bukan hanya sebagai sandaran teologi tapi juga sarana perlawanan menyatukan orang-orang tertindas.
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Kanjeng Rosul Muhammad Saw, mereka adalah segelintir manusia yang terus melakukan perlawanan atas penindasan-penindasan dengan kesabaran dan kesetiaan. Bahwa agama yang mereka bawa kemudian dianggap heterogen mungkin itu akibat penginstitusian agama—padahal sejatinya ajaran mereka menemukan narasi ‘berserah diri’ yang sama—tapi yang paling penting apa yang mereka bawa adalah kesamaan pembebasan terhadap kaum-kaum yang tertindas.
Para pembebas ini tidak sibuk dengan agenda kepentingannya sendiri. Bahwa mereka hidup layaknya manusia biasa itu bisa dipastikan benar. Namun apakah mereka ini orang yang asyik dengan kepentingannya sendiri?  hal tersebut bisa dijawab dengan teks-teks sejarah.
Apakah nabi adalah orang yang sudah selesai dengan kebutuhannya atau sosok yang sudah selesai dengan urusan hidupnya? Jawabannya, Nabi adalah manusia biasa, Nabi juga punya kekurangan, merasakan lapar, merasakan sedih, merasakan kesempitan. Namun para nabi adalah orang yang setia dengan garis perjuangan bahkan rela hidup di tengah-tengah ummat yang miskin.
Nabi bukan orang yang mengambil keuntungan dalam setiap perjuangannya. Nabi adalah orang yang hidup setia mendampingi mereka-mereka yang tertindas dan siap hidup susah melebihi dari susahnya mereka-mereka yang sedang diperjuangkan. Masih ingatkah kisah Nabi Muhammad mengikat perutnya dengan batu kerikil untuk mengganjal rasa lapar? Masih ingatkah kita bahwa beliau meninggal dalam keadaan masih meng-gadai-kan baju besinya kepada seorang Yahudi?
Kekerasan struktural khususnya di Indonesia akhir-akhir ini perlu menjadi refleksi para kaum agama—terutama ormas besar Muhammadiyah dan NU—yang belum menyatakan keberpihakan secara konkrit. Dua ormas besar ini belum punya pernyataan sikap nasional membela para kaum yang tertindas seperti korban reklamasi pantai di Jakarta, Kala Benoa Bali, korban keserakahan perusahaan semen di Pati gunung Kendeng Jawa tengah, para korban konflik tanah di Urut Sewu Kebumen, konflik tanah register di Lampung dan konfik lainnya.   Agama melarang kita membiarkan kaum papa berjalan sendiri tanpa dukungan moral dan material. Maka para kaum agama selayaknya turun membangun aliansi substantif berada digaris depan melawan kekerasan struktural tersebut.
Para aparatus negara ini akan berhadapan dengan para kaum agama yang selama ini mereka mintai restu di tiap perhelatan pemilu. Dengan hadirnya para kaum agama ini, nilai-nilai profetik akan kembali ke tempat asalnya yaitu membebaskan mereka atas penindasan-penindasan  kekuasaan yang zhalim.
Firaun Reklamasi, Abu Jahal Semen, Thogut Tanah, dan lainnya harus dilawan dengan perlawanan kolektif kaum agama. Kita tidak hanya menghadapi  musuh agama tapi kita sedang memperjuangan kaum mustadafin ini meraih masa depan hidupnya dan untuk mendapatkan kesejahteraan bersama.
Kita kaum beragama harus melakukan upaya kolektif membela mereka yang butuh bantuan. Kasus kejahatan seksual di tengah krisis kepemimpinan, tulinya para aparat hukum, dan diamnya para kaum terdidik semakin melengkapi penderitaan mereka dan semakin mendorong frustasi sosial. Saya menutup tulisan ini dengan ucapan Dalai Lama,”adalah perlu untuk saling membantu sesama, tak hanya dalam doa kita, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.Jika kita sadar tak bisa membantu orang lain. Yang paling bisa kita lakukan adalah berhenti merugikan mereka.”

Akademisi Islam dan Warisan Tragedi 65

Oleh: Dharma Setyawan 

TULISAN ini khusus didedikasikan untuk para akademisi dan aktivis Islam yang selama ini diam saja melihat ketidakberpihakan akut terhadap persoalan-persoalan sosial yang hadir di masyarakat kita. Terutama kalangan yang selama ini asyik berimajinasi di ruang-ruang kampus—khususnya kampus Islam—tentang wacana kesolehan ritualisme ibadah, tapi tidak merespon konflik-konflik sosial di masyarakat dengan kesolehannya tersebut. Saya secara pribadi juga menyadari tulisan ini sebagai bagian perbuatan ‘selemah-lemahnya iman’ melihat konflik di masyarakat yang silih berganti. Seperti konflik agraria di Rembang Jawa Tengah, yaitu melawan pabrik Semen; konflik Urut Sewu di Kebumen; Reklamasi Teluk Benoa Bali dan Jakarta Utara’ Konflik register 45 di Mesuji; dan sejumlah konflik yang banyak terjadi tetapi media tidak tertarik mengangkatnya.
Tulisan ini juga hendak menyoroti banyaknya para akademisi negeri ini yang bungkam tentang persoalan Tragedi 1965 dan hubungannya dengan Islam. Sebagai muslim saya menyadari bahwa negeri ini lahir atas perjuangan darah para syuhada, kaum nasionalis dan juga komunis. Lewat amal perbuatan mereka, kita merasakan betul arti kemerdekaan. Perjuangan Sarekat Islam (SI) sebagai kesadaran muslim melawan kolonialisme Belanda tidak dapat dinafikan. Karena itu, menurut saya, perpecahan dalam tubuh SI menjadi Islam Putih—cikal bakal Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)—dan Islam Merah—cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) — bukan pertama-tama karena persoalan akidah. Perpecahan itu lebih terutama disebabkan oleh perbedaan strategi dan taktik dalam melawan kolonialisme Belanda untuk menuju Indonesia merdeka.

Bungkamnya Para Akademisi
Tak dapat disangkal bahwa Peristiwa 65 telah menjadikan arah cita-cita revolusi bangsa ini terbalik 180 derajat. Sidarto Danusubroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menyebut peristiwa itu sebagai efek Perang Dingin antara blok Timur dan blok Barat. Tapi bagaimana Perang Dingin ini dimaknai oleh intelektual dalam negeri, sangat menyedihkan. Ruang-ruang kelas sepi dari pembahasan tentang topik yang begitu besar peranannya dalam mengubah arah kemudi perjalanan bangsa ini.
Celakanya, ribuan akademisi dan aktivis muslim di negeri ini, yang notabene adalah kelompok mayoritas, masih menganggap tragedi 65 sebagai semata persoalan konflik agama dan politik biasa. Peristiwa 65 dianggap murni pertarungan ideologi tanpa ada campur tangan Barat dalam menjinakkan Soekarno, tokoh nasionalis, dan juga Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai musuh bebuyutan. Lebih menyedihkan, mereka bungkam, bahkan mungkin mengiyakan, tindakan militer yang – dengan dalih terbunuhnya 7 Jenderal – mengorkestrasi pembantaian tiga juta rakyat tanpa dosa di kampung-kampung seluruh pelosok negeri ini.
Studi-studi dan kesaksian-kesaksian para korban yang selamat dari kekejian rezim Orde Baru (Orba), bahkan menunjukkan bahwa sebagian dari kalangan akademisi ini ikut menjadi interogator dan eksekutor dari mereka yang dituduh PKI. Tetapi fakta yang paling nyata bahwa setelah Peristiwa 65 itu, para akademisi ini kemudian secara beramai-ramai menaiki gerbong kereta Orba. Mereka menjadi penasehat, birokrat, teknokrat, juru tulis, dan juru bicara rezim baru tersebut. Memang terdapat segelintir akademisi yang tetap mempertahankan sikap kritis mereka, tetapi mayoritasnya memilih untuk mengabdi dan membela tatanan dan nilai-nilai Orba.

Akademisi Islam dan Kiri bersatulah!
Dalam perhelatan Simposium Tragedi 65 beberapa hari yang lalu, muncul kesaksian terbaru dari Imam Aziz, Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar Umat Beragama PBNU. Menurut kesaksiannya, tidak pernah ada perintah dari Kyai NU untuk membunuh para petani—yang dilabeli komunis. Bahkan kader-kader NU dipaksa oleh militer Orde Baru untuk membunuh. Jika tidak menuruti perintah maka mereka yang akan dibunuh. Membaca kesaksian ini, saya akhirnya baru menyadari, menjadi seorang Gus Dur –saat meminta maaf kepada korban 65—adalah perbuatan yang sungguh tidak mudah, sebuah keberanian yang tinggi. Gus Dur yang tidak ikut melakukan pembunuhan itu menyadari dengan rendah hati dan melakukan permintaan maaf atas tindakan kelompok manusia yang dipaksa oleh rezim keji.
Kita juga mengetahui bahwa beberapa warga Muhammadiyah juga melakukan kekerasan tersebut di beberapa daerah. Walaupun kita juga melihat banyak Kyai yang menyelamatkan anak-anak korban 65, kemudian dididik di pondok pesantren mereka. Begitu juga dengan warga Muhammadiyah yang menyelamatkan mereka yang menjadi korban 65, kelak mereka dijuluki‘Marhenisme Muhammadiyah’ (Marmud).
Saya berpendapat, persoalan 65 bukan saja soal kebencian militer terhadap PKI, tapi juga kebencian rezim Orde Baru kepada para Soekarnois serta gerakan rakyat yang sadar politik dan terorganisir. Sidarto sebagai saksi hidup melihat itu sebagai kebencian yang nyata. Walaupun dia memiliki background seorang purnawirawan polisi, dia menyaksikan bahwa Orde Baru tidak hanya menghabisi PKI tapi juga menghabisi pengikut Soekarno atau para loyalis Soekarno.
Menyadari kenyataan ini, kita harus berfikir jernih untuk bisa membedakan mana kawan dan mana lawan? Mana kekuasaan yang keji dan mana korban? Perdebatan 65 bukan hanya persoalan PKI, ada banyak nyawa yang hilang tanpa tahu apa salahnya. ‘Gebyah Uyah’ oleh rezim Orba kepada PKI dan pengikut Soekarno, hanya menjadi titik awal dari sebuah proses panjang penjarahan kekayaan sumberdaya alam kita. Pasca Peristiwa 65, emas, minyak, gas alam, batu bara dan lainnya, jatuh di makan oleh kapitalisme global yang sejak lama menjadi musuh Soekarno dan juga PKI.
Dan untuk kepentingan keberlanjutan penjarahan itu, kekuatan rakyat yang terorganisir harus ditumpas. Demikian juga intelektual-intelektual kritis harus disingkirkan. Terbukti, menyusul peristiwa 65 dan sesudahnya, terjadi pemberangusan terhadap para intelektual kiri yang terdiri dari politisi, dosen, guru, insinyur, dan seniman. Kampus-kampus kemudian dibersihkan dari intelektual kiri. Di kampus UGM, misalnya, terdapat setidaknya 115 dosen beraliran kiri yang ditendang, Universitas Padjajaran 25 dosen, IKIP Bandung 17 Dosen, Universitas Diponegoro 17 dosen, Universitas Hasanuddin 95 dosen dan ribuan mahasiswa yang tidak terhitung. (Abdul Wahid: 2015). Setelahnya, dunia kampus kemudian melakukan pembersihan kurikulum yang bertendensi kiri dan diganti dengan kurikulum yang beroreintasi pada pembangunan kapitalistik. Dan ini semua masih berlangsung hingga kini.
Apa dampak dari pemberangusan intelektual dan pemikiran kiri ini? Harian Kompas (20/04) baru saja memberitakan soal tingkat literasi penduduk Indonesia yang sangat rendah, yaitu peringkat 60 dari 61 negara. Peringkat tertinggi adalah Finlandia dengan literasi 6 jam perhari, sedangkan Indonesia hanya 2 jam per-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemberangusan itu telah menyebabkan tingkat membaca negeri ini memang sangat rendah.
Dari rangkaian persoalan ini, akademisi Islam kita perlu beranjak ke hal-hal yang lebih substantif terkait peranya dalam merespon konflik sosial di sekitar dan terlelebih lagi dalam upaya meluruskan proses sejarah bangsa ini. Kampus diharapkan tidak lagi melakukan diskriminasi terhadap buku-buku bacaan akademik dari berbagai perspektif pemikiran. Kebebasan akademik harus menjamin semua warga kampus untuk membincangkan semua persoalan. Diskriminasi terhadap referensi pada akhirnya akan mengakibatkan diskriminasi terhadap kesimpulan. Jangan sampai akademisi kita mengulang kejahatan intelektual seperti yang dilakukan Prof. Aminuddin Kasdi, Guru Besar di Universitas Negeri Surabaya (UNESA)— yang ikut mendukung pembakaran buku Revolusi Agustus karya Soemarsono. Kisah kelam pembakaran buku telah lama dialami oleh bangsa ini sejak perdebatan ideologi mengiringi proses pencarian jati diri bangsa ini pasca kemerdekaan. Pembakaran buku sejatinya adalah pengkhianatan terhadap proses tumbuhnya intelektualisme di negeri ini.
Kampus-kampus Islam perlu membuktikan secara nyata konsep-konsep Islam transformatif, Islam progresif, Islam Nusantara sampai Islam Berkemajuan di lapangan sosial. Jargon-jargon yang selama ini dimunculkan di mimbar-mimbar akademik harus mendarat ke daratan konflik dan menuntaskan persoalan rakyat kecil, yang sejatinya mereka adalah warga yang mayoritas beragama Islam. Membenturkan intelektualisme Islam dengan intelektualisme kiri, hanyalah wujud kegagapan para akademisi kita. Mereka belum menyadari bagaimana Islam dan Komunisme telah lama digebuk oleh Kapitalisme Global dan antek-anteknya di dalam negeri. Mereka diadu domba untuk saling menegasikan. Komunisme disamakan dengan Atheisme dan karenanya adalah haram jadah.
Kebiasaan untuk mudah menyesatkan pihak yang berbeda ini, tampaknya masih terus berlangsung hingga saat ini. Para akademisi Islam hari ini masih banyak yang ikut menghakimi kelompok Syiah, Ahmadiyah, Gafatar, dan aliran yang dianggap sesat lainnya tanpa menggunakan perspektif akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah warisan nyata dari Peristiwa 65 di dunia akademik kita.
Simposium Tragedi 1965 karenanya, menurut saya, bisa menjadi momentum bagi para akademisi Islam negeri ini untuk mulai membuka diri dan meluaskan pemahamannya tentang sejarah bangsa kita yang begitu kelam. Akademisi Islam kita perlu membaca portal-portal online yang memberi pencerahan dari berbagai perspektif, misal indoprogress.com, islambergerak.com, pindai.org, atau literasi.co dan lain-lainnya. Akademisi Islam kita juga penting untuk menonton film dokumenter The Act of Killing dan The Look of Silence, yang dibuat Joshua Oppenheimer dari penelitian pascadoktoralnya di Central Saint Martins College of Art and Design, University of The Arts London. Proses pembuatan film itu berlangsung selama 7 tahun, dimana Joshua hidup bersama para pelaku pembunuhan dan keluarga korban. Film ini mempertemukan pelaku dan keluarga korban secara sadar pada pembuatan film dokumenter tersebut.
Kita harus membuktikan bahwa Islam yang membumi, yang membangkitkan perlawanan atas ketidakadilan adalah ajaran yang dibahwa oleh para Rosul dan Anbiya. Islam tidak hanya asyik membangun argumen melangit dan menolak hadir di tingkat akar rumput, berkubang lumpur untuk memecahkan persoalan. Perlawanan terhadap perusahaan jahat yang banyak menjarah tanah rakyat kecil, dan atas kejahatan negara yang tunduk pada keinginan perusahaan adalah salah satu jihad penting. Perusahaan yang seringkali menuduh rakyat kecil yang menuntut hak tanahnya adalah gerakan komunis, harus dilawan oleh akademisi Islam kita sebagai bentuk pembelaan terhadap mereka yang lemah.
Maka, bersatulah para intelektual Islam dan kiri negeri ini untuk melawan kapitalisme global dan antek-antek domestiknya. Kita harus bersatu untuk melawan politik devide et impera yang mereka lakukan tanpa kenal lelah. Akhirnya saya ingin menutup tulisan ini dengan mengutip pernyataan Joshua Oppenheimer, “ada perbedaan nyata antara lupa, tidak tahu, dan tidak peduli. Dan kita harus terus-menerus melawan ketiganya.”***

Pernah terbit di http://indoprogress.com/2016/04/akademisi-islam-dan-warisan-tragedi-65/#

Pilkada dan Ekonomi Digital

Oleh: Dharma Setyawan 
Peneliti di Sai Wawai Institute

Dharma Setyawan

Beberapa kali penulis menggali peran tim sukses para calon di Pilkada banyak pola gerakan relawan yang patut dipelajari. Pertama, tim Ridwan Kamil (RK) adalah salah satu yang menginspirasi. Bagaimana tidak tercengang, elektabilitas RK saat itu 2,3% kemudian berakhir menjadi pemenang 46% mengalahkan petahana. Tentu kapabilitas RK menjadi hal yang penting jika membahas kemampuannya memenangkan pertarungan pilkada kota Bandung. Ada hal yang luput dan tidak menjadi sorotan publik bagaimana peran pasukan RK yang terdiri dari anak-anak muda kreatif Kota Bandung gotong royong memenangkan RK. Di samping mesin partai yang juga bekerja, peran relawan ini tidak bisa dinafikan dalam membangun kepercayaan publik. Bandung Creative City Forum (BCCF) adalah salah satu pembentuk Kota Bandung memiliki anak-anak muda yang sadar untuk mencintai kotanya dan bergerak untuk peduli persoalan siapa yang layak memimpin kota tersebut. Walaupun tidak semua penggiat BCCF terlibat, tapi forum ini menjadi penanda bahwa RK adalah sebuah produk pemimpin yang lahir dari kreatifitas itu sendiri.

RK tidak memiliki sumber daya yang melimpah seperti calon lainnya. Tapi karena kapabilitasnya, RK mampu meyakinkan 2 partai yaitu Gerindra dan PKS. Selain itu komunikasi RK terhadap relawwan tetap mampu meyakinkan bahwa dirinya setia digaris anak-anak muda kreatif walaupun partai juga mengusungnya. Anak-anak muda kreatif ini memiliki sumberdaya ide dan kreatifitas yang bisa saya katakan tanpa batas. Mereka bisa mempengaruhi publik dengan ide-ide yang segar dan penuh dengan wacana ‘genuin’ tentang pembangunan kota yang modern serta ramah lingkungan. Rata-rata mereka punya kualitas skill diantaranya design grafis, film-maker, aplikasi digital, merchandise kreatif, dan kampanye di media sosial. RK memiliki relawan-relawan muda yang berorientasi bukan hanya kekuasaan an sich, tapi punya role model bagaimana mengelola kota dengan ide dan gagasan.
Kedua, fenomena lain  yang bisa dirasakan publik dan lebih terbuka pergerakannya dari relawan RK adalah “Teman Ahok”. Jika RK dan relawannya membutuhkan partai untuk membangun kepercayaan publik, ‘Teman ahok’ melawan mitos tersebut. ‘Teman Ahok’ adalah anak-anak muda kreatif yang mampu memaksa Ahok menentukan pilihan diluar logika petahana lainnya. “Teman Ahok’ dengan mengumpulkan KTP bergerak cepat mengumpulkan dukungan independent. Anak-anak muda ini juga memiliki kecakapan yang setara dengan relawan RK. Namun yang berbeda dari “teman ahok” adalah kemampuan mereka merebut hati publik dengan lebih terbuka. Sempat dikatakan sebagai gerakan anak kecil, Teman Ahok bergerak terstruktur membuka diri ke ruang publik dan merebut hati rakyat. Meyakinkan rakyat dengan menolak hegemoni partai yang selama ini kongkalikong menentukan calon yang akan diusung. Sang calon pemimpin—telah menjadi rahasia umum—biasanya menjadi mesin ATM bagi partai politik yang meminta mahar secara terselubung dibalik dukungan.
Teman Ahok begerak rapi, santun dan menggunakan pendekatan anak muda dalam mendukung calon untuk lebih transparan membangun demokrasi secara terbuka. Tuduhan de-parpolisasi adalah alasan primitif mereka yang tidak siap berubah dan membuka diri ke publik atas perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Bahwa orang-orang yang selama ini memimpin dengan baik adalah  sosok yang yang tegas, transparan dan memiliki ide-ide baru. Jikapun ‘Teman Ahok’ dianggap setingan politik Ahok sendiri, tapi publik harus menyadari bahwa partai politik tidak bisa semena-mena lagi mengunci pasangan calon untuk tunduk terhadap kehendak elit bukan kehendak rakyat.
Pemimpin Digital.
Menjadi pemimpin di era ekonomi digital ini dapat menekan ongkos politik yang tinggi jika anda adalah bagian dari pemimpin muda kreatif. Perjuangan orang-orang muda di kekuasaan dengan kemampuan tekhnologi digital, adalah hal yang sangat mungkin menyebar seantero Indonesia. Negara ini sudah mulai memunculkan orang-orang berintegritas tanpa harus lagi izin dengan partai politik atau membayar partai begitu mahal. Pemimpin muda ini memang telah terbiasa bergerak, komunikatif dan punya kemampuan baik mengelola kekuasaan dengan ide dan gagasan. Anak-anak muda yang bergerak juga menyadari mereka bergerak karena jengah dengan perubahan yang lambat dan generasi tua yang tidak sadar diri. Generasi digital ini membantu sepenuh hati dan bergerak secara sukarela untuk membangun keterbukaan dalam mengusung calon yang berpikir dengan cara digital seperti mereka.
Kita melihat pemimpin-pemimpin muda ini juga sangat kekinian. Aktif menyampaikan kebijakannya lewat facebook, twitter, instagram, youtube dan media sosial lainnya. Dan ini jelas tidak dilakukan oleh generasi tua yang membangun kekuasaan dengan ongkos mahal, sehingga saat memimpin tidak banyak yang dilakukan karena hanya mengenyangkan segelintir orang yaitu ‘partai politik’ dan ‘tim sukses’. Rakyat adalah bagian sekian dari proses keterlibatan pembangunan. Kepemimpinan yang tidak membangun transparansi dan ber-ongkos mahal pada akhirnya hanya menjadikan APBD hanya bancak-an kaum elit.
Pesan untuk pemimpin-pemimpin yang masih mengandalkan partai politik sebagai kendaraan politik. Mulailah untuk bergerak bukan hanya saat pilkada, yakinkan pada anak-anak muda kreatif bahwa kalian siap memimpin dengan cara kekinian. Pemimpin yang lahir dari pergerakan rakyat, bukan wacana kaum elit bermodal proyek-proyek bahkan uang industri perusak lingkungan. Berangkat memenangkan pertarungan pemilu lewat anak-anak muda kreatif yang telah lama membersamai pergerakan akan menjadikan gagasan pembangunan menjadi gerakan warga. Sehingga tidak perlu capek-capek lagi mengeluarkan modal besar untuk memenangkan pertarungan selanjutnya saat rakyat memang diajak bergerak bersama.
Kepemimpinan dengan ekonomi digital juga akan membantu suatu daerah lebih dikenal publik. Potensi wisata, ekonomi lokal, dan pembangunan berbasis gotong royong warga akan semakin membangun keberhasilan kepemimpinan. Sebagaimana ekonomi digital sangat erat dengan pengembangan ekonomi kreatif yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Eco-Campus adalah Kewajiban

Oleh Dharma Setyawan

Dharma Setyawan

PERGURUAN tinggi (PT) di negeri ini bagian lembaga yang cukup banyak menghabiskan energi, mulai dari listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan air. PT menggunakan fasilitas yang menyedot listrik begitu banyak, mulai dari lampu, komputer, kipas, AC, dan lain-lain.

Di Lampung, pemadaman bergilir menjadi rutinitas dan membuat banyak warga mengeluh, terutama di media sosial. Para warga PT juga banyak menghabiskan BBM dengan berlomba-lomba menggunakan kendaraan bermotor—baik roda dua dan empat—dari mahasiswa sampai dosen.

Soal air jangan heran, banyak PT yang menggunakan air “semau gue” dan sering membuangnya percuma tanpa menggunakannya kembali, misal untuk menyiram tanaman di dalam lingkungan PT tersebut. Tentu di luar PT juga banyak yang menghabiskan energi dengan membabi buta, mulai dari kantor pemerintahan, hotel, perusahaan produksi, dan banyak instansi yang lainnya.

Negara Boros

Menurut Data Asean Centre for energy (ACE) 2013 bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak melakukan pemborosan untuk energi listrik. Indonesia berada di urutan ketiga setelah Pakistan dan Bangladesh. Bahkan, catatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menunjukkan Indonesia menggunakan energi empat kali lebih besar dari Jepang.

Kita harus bersyukur bahwa negeri ini dianugerahi iklim tropis. Tidak ada iklim seperti di Barat yang begitu dingin minus derajat dan Timur tengah yang panas derajatnya begitu tinggi. Jika dingin menggigil orang membutuhkan energi besar untuk memberi hangat, dan jika panas yang begitu menyengat orang butuh energi untuk mendinginkan.

Kondisi iklim tropis juga memberi keuntungan berbagai tanaman tumbuh dan tanaman buah tumbuh dengan subur. Sedangkan di wilayah padang pasir dan bersalju hanya beberapa tanaman yang bisa tumbuh.

Lalu kenapa bangsa yang diberi anugerah alam yang subur ini, menjadi bangsa yang mengalami krisis energi? Jawaban sederhananya, kita tidak menghargai local wisdom dan budaya hidup bernusantara. Local wisdom—lebih akrab disebut kearifan lokal—telah terjadi degradasi makna dan implementasinya mulai kita remehkan. Misal kearian lokal masyarakat adat yang mengambil alam seadanya dan mengembalikan ke alam sebagai kewajiban bukan kebajikan.

Tradisi adat yang menjadikan alam sebagai warisan generasi. Juga konsepsi adat yang begitu sakral, memandang alam sekitar sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya.

“Ber-nusantara” berati hidup dengan cara kehidupan alami sesuai akar budaya nenek moyang kita. Suatu kali seorang “Dosen Sepuh” lulusan Amerika marah-marah pada sesi perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. “Kalian ini anak tropis manja menggunakan AC, kalian ini bukan didikan generasi Soekarno jadi manja dan permisif terhadap produk asing. Matikan AC dan buka jendela!”.

Ada yang menarik dari kemarahan seorang dosen di kampus tersebut, bahwa sejatinya bangsa ini selalu permisif dengan teknologi asing, padahal negeri ini tidak selalu cocok dengan barang teknologi tersebut.

PT yang ikut andil dalam melakukan pemborosan energi sudah menjadi hal yang jamak dan tidak disadari oleh sivitas akademika sebagai sebuah permasalahan yang akut. Di Lampung ini, PT tidak memberikan solusi yang jelas malah menjadi bagian masalah karena telah menjadi pelaku pemborosan energi.

Bangunan-bangunan kampus yang megah dan mentereng didesain bukan untuk menghemat energi, melainkan untuk memboroskan energi. Kaca-kaca jendela tidak dibuat seperti pintu, tapi dibuat buka tutup ke depan.

Pada akhirnya suasana perkuliahan memaksa harus menggunakan AC. Di negeri tropis, angin sejuk dan penuh oksigen adalah mutualisme pohon yang tumbuh subur negeri ini.

PT juga penuh sesak dengan kendaraan bermotor, kota-kota besar yang juga berdiri PT ternama telah sesak dipenuhi oleh mahasiswa dan dosen yang berlomba-lomba memboroskan energi BBM. Seolah tak berkorelasi dengan penghematan yang dicanangkan pemerintah, kemacetan lalu lintas juga disumbang oleh para warga PT. Belum kita menghitung sampah yang dihasilkan dari PT, mulai dari sampah makanan sampai sampah plastik yang terus diproduksi.

Saatnya Go Green!

Pola hidup warga PT harus berubah, output pendidikan adalah salah satunya memecahkan persoalan sosial. Pemborosan energi perlu ditanggulangi dengan pola hidup Go Green. PT harus mencari jalan solusi untuk persoalan pemborosan energi yang dilakukan oleh PT.

Pengetahuan dan kesadaran seharusnya menjadi basis utama PT mengurangi pemborosan. Mulai dari program eco-campus, PT memulai menyatukan Tri Dharma PT dengan konsep lingkungan hidup.

Kesadaran membuang sampah pada tempatnya, hemat listrik, hemat air, dan banyak menanam pohon. Desain arsitek bangunan PT juga dapat mengurangi pemakaian AC dengan konsep ventilasi yang lebar, yaitu jendela yang memberi udara alam sekitar masuk ke ruangan. Lebih baik lagi jika atap gedung menggunakan panel surya sebagai upaya menampung energi matahari menjadi listrik sehingga pada tiap ruang kelas memiliki sumber daya sendiri dari tenaga matahari yang diserap di atas atap.

PT yang mendeklarasikan diri sebagai kampus hijau, eco-campus, kampus bervisi lingkungan dan berbagai jargon go green lainnya hanya omong kosong jika tidak mulai sadar untuk melakukan penghematan energi dan bergerak melakukan inovasi energi terbarukan.

Menurut data UI Greenmetrics (2014) ada 10 kampus hijau di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Institute Pertanian Bogor, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Sebelas Maret, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Lampung. Pada 2014, IAIN Raden Intan Lampung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama, yaitu sebagai predikat eco-campus.

Namun, dalam data tersebut eco-campus perguruan tinggi masih sebatas menghadirkan suasana hijau terkait menanam pohon, memberikan ruang terbuka hijau. Perguruan tinggi belum mencanangkan pengelolaan limbah sampah, perilaku hemat energi, mengembangkan energi terbarukan yang diterapkan universitas, dan yang penting budaya ekologis para warga di dalamnya.

PT harus berubah dan menjadikan budaya eco atau go green sebagai budaya perubahan. Budaya eco di kampus adalah upaya memberi kelangsungan hidup bagi anak cucu yang lebih baik. Karena eco-campus sejatinya adalah kewajiban, bukan kebajikan. n