Pilkada dan Pendidikan Eko-Populisme

0
44

Oleh: Dharma Setyawan
Dosen STAIN Metro dan Direktur Sai Wawai Institute
Terbit di Lampung Post, Kamis 20 Agustus 2015
 

Dharma Setyawan

Pilkada—pemilihan kepala daerah—serentak di Lampung memiliki beragam pertanyaan. Misal, seberapa jauh  pilkada dapat membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup? Bagaimana peran partai politik peduli terhadap masalah ekologi? Sejauh mana pemimpin melakukan pembelaan terhadap rakyat yang berjuang mempertahankan hak hidup bersama alam? Sejauh 3 kali pemilu langsung dilakukan di era reformasi, demokrasi di Indonesia punya wajah sumir. Selain mengibarkan kebebasan, ketimpangan kaum elit dan alit, demokrasi telah mengorbankan rusaknya ekologi. Pilkada kita masih mewajahkan diri pada proseduralnya dengan sejumlah pelanggaran hak-hak alam yang kian parah. “Demokrasi spanduk” begitulah penulis menyebut, kian masif memenuhi ruang publik yang terlampau kacau dengan baliho-baliho dan gambar narsis di pepohonan, tempat ibadah, pasar bahkan lembaga pendidikan.
Jika pun ada partai politik yang seolah membangun agenda politik hijau misalnya, selalu hanya menjadi jargon partai, bahkan belum menyatu dengan agenda gerakan yang nyata. Sekolah politik, dalam pendidikan kader partai politik pun sering absen terhadap masalah lingkungan hidup. Jadi pilkada serentak yang akan terjadi di ratusan daerah di Indonesia, ternyata ada isu ekologi yang luput dari pengelihatan publik. Kasus-kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup, contohnya isu konflik tanah Moro-Moro Mesuji Lampung luput dari advokasi partai politik, konflik tanah di Rembang Jawa Tengah dengan perusahaan Semen, Reklamasi Teluk Benua di Bali, dan kasus lain yang luput diberitakan media saat musim pilkada seperti ini. Pilkada seharusnya menjadi refleksi bersama untuk membangun kesadaran politik yang memihak bagi keberlanjutan ekologi.
Illian Kapoor (2001) menyatakan munculnya kesadaran akan rentannya bencana alam yang diakibatkan perilaku rakus dalam manajemen sumber daya alam menciptakan pergeseran paradigma dalam tata kelola sumber daya dari semula economic development menuju sustainable development pada pertengahan tahun 1990-an. Alam mulai mendapat pengakuan politis dalam studi politik maupun studi ekonomi bahwa sudah selayaknya alam dan manusia merupakan entitas organisme yang seharusnya hidup bersama di bumi ini.
Perhatian publik akan pentingnya menjaga lingkungan hidup telah banyak digaungkan di lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, iklan televisi, media cetak dan lainnya. Namun konflik di lapangan dalam berbagai kasus seolah bukan tanggung jawab partai politik. Partai cukup berkampanye dan rakyat menyelesaikan secara mandiri entah dengan demonstrasi, bentrokan berdarah sampai hilangnya nyawa.
Eko-Populisme?
Apa kaitan pilkada dengan eko-Populisme? Pilkada adalah agenda peralihan kekuasaan dalam arena pertarungan yang rentan. Dalam cita-cita penegakan demokrasi politik, sering kita melupakan agenda demokrasi ekonomi sebagaimana Bung Hatta jauh hari sampaikan. Eko-Populisme merupakan agenda politik masyarakat lokal yang berorientasi utama penyelamatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama masyarakat tersebut dengan tetap mempertahankan kontrol kendali atas keberadaan sumber daya alam berada di pihak mereka. Saat rakyat kehilangan kesadaran atas populisme kekuasaan yang memabukkan, saat itulah sebenarnya menyerahkan batang leher kelangsungan lingkungan hidup pada demokrasi elit. Beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami akibatnya, bagaimana hasil pilkada tidak memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan perbaikan ekologi, malah sebaliknya.
Gerakan eko-populisme ini sangatlah erat kaitannya dengan praktik pembangunan yang secara berangsur-angsur mulai menggerogoti kekayaan alam untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Berbagai kasus menarik gerakan eko-populisme dilakukan oleh masyarakat dunia ketiga, baik itu di India, Brazil, Filipina, maupun Nigeria. Tercatat, munculnya gerakan ekopopulisme ini diinsiasi oleh gerakan Chipko di India. Chipko di India sendiri dilakukan komunitas masyarakat adat bernama bernama Tehri Garhwa. Komunitas Garhwa menganggap bahwa hutan merupakan ibu karena hutan tempat menyediakan air, bercocok tanam, penyedia bahan bangunan, maupun penyedia sumber makanan bagi masyarakat sehingga harus dijaga kelestariannya supaya hutan terus bisa memberikan sumber penghidupan bagi komunitas masyarakat.
Pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki segudang ‘local genius’ tentang penyelematan lingkungan. Nilai-nilai adat yang sangat pro-terhadap keberlangsungan ekologi. Namun yang menjadi kendala adalah bagaimana kesadaran terhadap nilai budaya—terutama tentang menjaga ekologi—dibangkitkan kembali menjadi kesadaran kolektif. Maka membangun eko-populisme harus muncul dari kesadaran budaya dan mulai dari gerakan grass root. Saat warga kota sibuk dengan demokrasi yang kian absurt itu, masyarakat lokal kembali menggenggam nilai-nilai budaya untuk mendidik generasi yang kehilangan local wisdom-nya. Masyarakat Samin misalnya di bawah Gunung Kendeng, di sekitaran Pati dan Rembang Jawa Tengah mereka membangkitkan ajaran-ajaran adat tentang menjaga lingkungan. Mereka melakukan gerakan aktif tanpa kekerasan melawan pabrik semen yang mengancam hak air bagi kehidupan seluruh masyarakat di sekitarnya. Kehebatan masyarakat Samin, mereka mampu menggerakkan warga lain di luar komunitasnya. Ajaran “sedulur sikep” persaudaraan yang erat dalam kehidupan mereka menjadi gerakan eko-populisme yang militan. Perjuangan mereka sampai hari ini lebih dari 1 tahun memasang tenda perjuangan di dekat pembangunan Pabrik semen. Tidak kalah militan masyarakat Hindu di Bali dengan kesadaran nilai-nilai adat menolak reklamasi Teluk Benua yang mengancam ekosystem laut di sekitar Bali. Gerakan eko-populisme tersebut terekam apik dalam Watchdoc Dokumenter karya Dhandy Dwi Laksono dan Suparta Az dalam karya “Ekspedisi Indonesi Biru”. Apa yang mereka lakukan adalah bagian dari pendidikan eko-populisme.
Dalam pilkada ini kita tidak boleh diam, kesadaran kita untuk melakukan pendidikan eko-populisme adalah kewajiban bukan kebaijkan. Dengan pendidikan eko-populisme ini pelan namun pasti kita semua dapat menahan laju demokrasi yang tidak sejalan dengan lingkungan hidup. Sebagaimana  Bung Hatta (1932) sampaikan bahwa,“dengan mendidik kita akan mencapai suatu organisasi yang teguh. Agitasi mudah membangkitkan kegembiraan hati orang banyak, tetapi tidak membentuk pikiran orang, karena kerap kali kegembiraan sementara itu lenyap dengan lekas. Agitasi baik pembuka jalan! Didikan membimbing rakyat ke organisasi! Sebab itu usaha kita sekarang: pendidikan!”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here